Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Makelar Suara "ala" Politik Dagang Sapi Pendapat

Oleh : Asrul Khairi

Politik menjadi satu kata yang mulai tidak di senangi oleh Masyarakat. Ketika mendengar kata Politik kerap kali persepsinya “Nomor re Piro? Duit e Piro?”. Pentas perhelatan mencari sang RI satu memang baru saja berlalu, Perang tim sukses berlomba mendapatkan simpatik public adalah pemandangan yang sangat biasa bias dari negeri yang katanya demokrasi.

Pemilihan langsung adalah produk politik dari system demokrasi kekinian. Dimana sang kepala daerah, Legislator maunpun Eksekutif di pilih langsung oleh konstituennya. Hal ini mendasari dari Perppu No.1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Perppu No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 berbicara tentang Pemerintahan Daerah.
 

Di lihat dari sudut pandang demokrasi memang mencerminkan hakikat demokrasi yang sesungguhnya dimana Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Namun pada prakteknya demokrasi yang sesungguhnya sangatlah jauh panggang dari pada api.
 

Tahun Politik terus bergulir menuju bab selanjutnya, Di bulan Desember mendatang secara serentak di seluruh wilayah Indonesia juga akan digelar pemilihan kepala daerah. Menarik untuk disimak perhelatan ini.
 

Berbagai cara dan upaya pendekatan kepada konstituen terus dilakukan. Nyanyian –nyanyian merdu calon sang penguasa, Obar dan obral janji politik menjadi pemandangan yang tidak asing kita perdengarkan di tahun politik ini. Mulai dari mengantungkan alat-alat peraga di pepohonan, Pagar rumah, dan tempat-tempat yang mereka anggap strategis dan magis.
 

Tidak hanya itu, Orderan percetakan-pun laris manis. Biduan dangdut tak kalah diam, Undangan job dari tingkat nasional sampai ke tingkat pelosokpun ikut merasakan manisnya denyut kampanye dari berbagai partai politik maupun kandidat.

Bukan itu saja dukun-dukun politikpun ikut laris manis diburu para kandidat yang konon katanya bisa menuai suara dengan cara ghaib, Naudzubillahi minzalik.
 

Para mucikari suara ikut pasang aksi, tak ubahnya pemandangan seperti di pasar tradisional, perdagangan suara berjalan dengan alot syarat akan lobi-lobi politik. Para masing-masing calo tampil gagah dengan menawarkan kemasan paket suara pada kandidat berduit. Transaksi tawar menawar suarapun berlansung dengan berbagai modus operasinya, pundi-pundi Rupiah mulai mengalir mulus ke kantong-kantong makelar suara.
 

Politik dagang suara sudah menjadi fenomena umum, hampir kita temukan di setiap periode perhelatan pemilihan umum ( Pemilu ) di negara ini. Konsekwensi yang harus di bayar mahal pada Sistem pemilihan lansung. Setiap kontestan pemilu merasa punya kesempatan untuk meraih kursi impiannya. Makanya tak pelak cara apapun dihalalkan demi tercapainya ambisi politik si calon petahana.
 

Tuan, Puan kandidat yang notabanenya kurang memiliki kantong tebal menjadi golongan kandidat marginal yang dipinggirkan oleh konstituennya. Karena dianggap tidak mungkin bisa memenangkan perdagangan suara. Jangan tanya visi & misi lagi, Karena pada saat perdagangan suara yang di pandang tebal uangnya bukan apa yang akan di kerjakan si calon tersebut setelah duduk di kursi kepemimpinannya.
 

Sebagian Parpol membuat semacam skema perjudian, Bukannya memajukan kader-kader yang militan untuk berkompetisi, malah mencaplok di tengah jalan artis-artis cantik, Aktor-aktor tampan, Pengusaha berduit sengaja di tawarkan mempertunggangi Partainya sebagai kendaraan politik menunju panggung kekuasaan dengan imbalan tertentu.

Ketika di konfirmasi alasannya sederhana, demi mendongkrak popularitas Partai. Sehingga pada akhirnya yang maju sebagai kontestan wakil rakyat bukanlah orang-orang yang kompetensi, tetapi mereka-mereka para konglomerat yang mampu membeli suara rakyat.
 

Inilah sebagian besar potret rekaman hitam wajah demokrasi perpolitikan bangsa ini. Sejatinya amanat UUD 1945 “Kedaulatan tertinggi terletak di tangan rakyat“ pada kenyataanya kedaulatan tertinggi terletak ditangan Uang. Suara rakyat dapat dibeli dengan lembaran Rupiah, Uang seakan diper-hambakan untuk mencapai kekuasaan. Suara rakyat dibutuhkan seketika pemilu berlansung, Ketika itu sudah berakhir sang kandidat terpilih berangkat ke kursi impiannya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan mereka sendiri. Lalu diamana Kedaulatan Rakyat?

Hati anak bangsa mana yang tidak miris melihat seperti ini, Idiologi yang sesungguhnya kita jaga di runtuhkan begitu saja dengan uang. Akankah idiologi ini kita biarkan terkalahkan begitu saja? Jawabanya ada pada masing-masing diri kita sendiri. Satu hal yang perlu kita ingat negara ini berdiri diatas hutang ribuan Nyawa dan darah para pejuang kesuma bangsa. Mari kita buktikan pada mereka bahwasanya kita bisa menjaga martabat bangsa NKRI ini dari rong-rongan apapun.
 

Sudah seharusnya kita Evaluasi bersama permasalahan ini. Jangan ibarat unta yang menyembunyikan kepala, Tetapi badannya tetap saja kelihatan. Rusaknya suatu Negara bukan karena jahatnya orang-orang jahat, Tetapi melainkan karena diamnya orang-orang baik (aristoteles).

Tampaknya demokratisasi dan kompetisi yang ketat dalam pemilu mempunyai korelasi yang kuat tebangunnya jalur politik uang atau “Money Politik” yang kita kenal. Semangkin sistem politik memberikan kebebasan kepada rakyat tanpa batasan tertentu, semangkin tinggi kompetisi dalam memperebutkan jabatan politik, Semangkin mahal ongkos politik yang dikeluarkan (pilitic high cost) dengan berbagai modus operasinya.
 

Faktanya dapat kita lihat bersama, berapa banyak Para pejabat dan petinggi-petinggi di negeri ini mendekam dalam penjara gara-gara kasus Korupsi. Tanpa saya sebut satu persatupun mungkin wajah – wajah mereka sudah hampir kita ketahui bersama. Bahkan Fakta yang memilukan sekali dirilis dari sumber salah satu Televisi swasta baru-baru ini, dari 524 Kepala daerah di Indonesia sekarang ini, 332 diantaranya terjerat kasus Korupsi.
 

Inikah yang kita sebut produk Demokrasi yang sesungguhnya? Saya tidak berani menjawab, Hari-kehari rasanya semangat kebangsaan ini terkoyak-koyak oleh ulah para Bapak-bapak bangsa kita sendiri. Tentu kasus-kasus diatas ada korelasinya dengan money politik, Mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan, Tentunya ada imbalan yang setimpal yang harus mereka dapatkan.
 

Pasal 82 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 menyatakan dengan tegas “ Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No 8 Tahun 2002 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa “ Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”. Materi yang dimaksut diatas pengecualian untuk alat peraga kampanye yang diatur dalam Pasal 49 ayat (3) PKPU No 1 Tahun 2013, alat peraga kampanye yang dimaksut, Kaos bergambar Parpol atau kandidat, korek api, saputangan, pin, ikat kepala/tutup kepala, ball point.
 

Banyak faktor yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya money politik, Disini di tuntut tugas babak-bapak pembuat aturan agar lebih selektif dalam menerapkan sangsi yang tegas dan keras untuk mempersempit ruang gerak terjadinya politik uang. Sanksi tegas dalam menindak pelaku politik uang lebih diarahkan kepada pemberi dan penerima, politisi, simpatisan, kader-kader, pimpinan parpol bahkan partai politik itu sendiri.
 

Dengan demikian di harapkan output yang sehat dalam membangun pendidikan politik bagi masyrakat, Sehingganya melahirkan kesadaran masyarakat akan begitu pentingnya pemilu untuk memilih wakilnya yang baik dan amanah.
 

Sudah saatnya masyarakat cerdas dalam memilih wakilnya, Tolak dan laporkan politik uang kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian politik dagang suara di indonesia bisa di minimalisir atau bahkan di punahkan. Bagai manapun Money Politik adalah virus semokrasi mematikan yang harus kita basmi bersama. 

Kalau kita ibaratkan NKRI ini bak perahu cadik di tengah samudra lepas, Apakah kita serahkan nasip kita pada nahkoda serakah dan berjiwa bajak laut, atau sebaliknya. Apapun itu yang kita pilih, jelasnya itulah yang kita harumi terlepas dari baik atau buruknya. Selaku anak bangsa Kita dituntut untuk selalu tetap optimis, Mari kita pilih pemimpin bangsa, Bukan pemimpin diri sendiri atau golongannya.
“ Say No To Money Politic”.
 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.53084 seconds.