Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

MENYIBAK TIRAI ABUSE OF POWER YULITRI SH MH Berita

 Diduga Kuat Peras Pejabat Daerah Disertai Laporan Dugaan Amoral Kajari Pariaman Terancam Pidana

“Silahkan Anda laporkan saya ke Jaksa Agung, saya tidak takut Jamwas dan Jambin, mereka itu teman saya!” Itulah seruan yang acap kali didengar oleh khalayak (masyarakat) Kabupaten/Kota Pariaman, dilantunkan dari lidah tak bertulang Kajari Pariaman Yulitaria yang terkesan kuat menantang, sesekali Yulitaria juga tak jarang meremehkan seniornya seperti Halius Hosen dan Bagindo Fahmi.

Pariaman, suarakomunitas 4oktober 2015_“Siapa sih Halius Hosen, yang mantan Kejati Sumbar, siapa Bagindo Fahmi. Dulu mereka ya Kejati, tapi sekarang dah nggak ada apa-apanya lagi, mereka kan sudah pensiun,” gumam Yulitaria sekaligus memafhumi hipotesa dari arti kesombongan nan diambang batas, tanpa kendali. Tak pelak jadi duri akibat kurenah yang kian menggurita.
Seramnya lagi, dari laporan yang ditembuskan oleh LSM Limbubu ke Ketua Komisi III DPR RI bernada ironi, lebih jauhnya menyebutkan: Hampir seluruh pegawai Pemda Kabupaten Padang Pariaman berstatus ‘non-job’ menjalin koalisi dan berkolaborasi dengan berkantor di Kejari Pariaman.
Terang saja kondisi ini menimbulkan aneka ragam persepsi bahasa membahas, seolah-olah Kajari Pariaman memposisikan dirinya laksana atasan diatas jabatan Kepala Daerah. Andaikata sekiranya Yulitaria tidak senang terhadap sebuah subjek, maka tak sekalipun segan Yulitaria memanggil dan mengintimidasi (tindakan menakut-nakuti). Nauzubillahi Minzalik.
Tidak habis pikir memang. Perihal laporan LSM Limbubu yang sangat menyeramkan itu jelas bertolak belakang dengan asas konstitusi dan tentunya memenuhi unsur atas kesahihan bukti-bukti.
Mengingat kapasitas dari seorang Yulitaria yang memiliki predikat Kajari terlama yang mana hampir memasuki tahun ke-empat bertugas di Pariaman itu terang digembor-gemborkan semakin membabi-buta berbuat a buse of power tanpa integritas, bertindak dengan tidak mengindahkan tugas secara profesional dan proporsional hingga tak salah menambah kegeraman serta keresahan masyarakat ditengah kekalutan warga Padang Pariaman dan Kota Pariaman mencari-cari keadilan.
Wajar jika citra kejaksaan dari hakikat sejatinya mengedepankan seloka ”Satya Adi Wicaksana” memaknai kebesaran Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan itu kian menurun dan tak asing pun juga menimbulkan konflik keresahan sosial.
Tak hanya itu. Gilanya lagi Yulitaria juga dikadukan atas dugaan perbuatan amoral yang santer menggaum berlatar-belakang cinta buta kepada seorang pejabat eselon II, tepatnya diketahui seorang mantan Kepala Dinas yang tadinya bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Padang Pariaman berinisial ‘UL’.
LSM Limbubu dalam laporan yang dibuat pertanggal 10 Agustus 2015 itu sekaligus juga memohon agar Komisi III yang membidangi hukum di lembaga legislatif tertinggi negara ini agar menindaklanjuti tembusan surat tertanggal 4 Agustus 2013 kepada Jaksa Agung.
Diantara laporan perihal dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pelanggaran pasal 12 E UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kesewenang-wenangan salah satu yang menjadi korbannya Kepala Biro Kepegawaian (BKD) Padang Pariaman. Ketika itu pemerintah daerah selaku pemegang otoritas melakukan mutasi namun tanpa ijin dari Kajari. Tanpa pikir panjang, “Yulitaria sebagai pemegang kendali konstitusi dalam daerah membuat surat panggilan klarifikasi sehubungan laporan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mutasi dan promosi pejabat di Pemkab Padang Pariaman tahun 2015,” sebut Nurhayati Kahar, Direktur LSM Limbubu.
Pihak Kejaksaan jelas diduga telah mengangkangi norma hukum sebagai panglima tertinggi di negara hukum ini, mengintervensi yang seyogyanya bukanlah wewenang kejaksaan melainkan kebijakan atas hak Prerogatif Kepala Daerah melakukan mutasi dan promosi jabatan dilingkungan pemerintahan yang dijamin keabsahannya oleh undang-undang.
“Kajari yang langsung melakukan pemeriksaan pada saat itu memaksakan intervensinya dengan memeriksa pejabat Kepala BKD Ida Darussalam hingga tengah malam bahkan Kajari sempat mengintimidasi dan mengancam Kepala BKD mau ditahan, katanya. Maka waktu itu juga pemeriksaan yang di uber sampai tengah malam Kajari berhasil menyita 7 buah SK mutasi yang bukan domain kejaksaan, SK itu diterima oleh pegawai kejaksaan bernama Ade,” tegas Nurhayati Kahar berjuluk ‘pembesar’ itu.
Bahkan yang lebih fatalnya, Yulitaria secara arogan telah melanggar Surat Edaran Jaksa Agung RI mengenai kegiatan Intelijen dalam mencari dan mengumpulkan fakta, bahwasanya larangan itu memuat untuk tidak diperbolehkan melakukan pemanggilan (undangan) kepada subjek hukum yang hendak dimintai keterangan. Terang saja tindakan a buse of power (penyalahgunaan kekuasaan) Yulitaria yang hendaknya memberikan rasa nyaman dan aman terhadap masyarakat, malah miris ternyata seolah bak penguasa di daerah dengan memposisikan dirinya sebagai atasan kepala daerah. Sungguh kecele.
Dipoin kedua, lagi-lagi sifat paranoia yang seakan menutupi aura pimpinan kejaksaan itu pun lanjut terkuak. Melakukan pemerasan terhadap beberapa kepala SKPD yang jelas-jelas dia memahami kaidah tindakan melawan hukum tanpa ada reaksi masyarakat. Sebagai contoh, masih dalam kutipan laporan yang diterima oleh media ini. Sekitar bulan April 2014, Yulitaria memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman, Mulyadi (dugaan korban pemerasan), cukup melalui telepon guna mengakomodir permintaannya memasang CCTV di kantor Kejaksaan Negeri Pariaman (kamar Kajari Yulitaria). Walhasil, permintaan pun disanggup-sanggupi oleh korban dengan memakan kocek Rp. 15.935.000 (limabelas juta sembilan ratus tigapuluhlima ribu rupiah) ditambah ongkos pasang diruangan yang Dipertuan Agung Kajari Pariaman Rp. 12.000.000 (duabelas juta rupiah).
Kali kedua, tanggal 1 Juli 2015. Lagi-lagi Mulyadi jadi sasaran tembak. Yulitaria memerintahkan Mulyadi agar setiap ruangan dikantornya dipasang AC. Tak peduli sekalipun Mulyadi terkendala dengan biaya memohon keringanan biaya (pembelian dan pemasangan) untuk 1 unit AC kepada Yulitaria tentang kesanggupannya mengakomodir permintaan Nyonya yang Dipertuan Agungkan itu. “Nggak. Pasang 3 (tiga)!” celetuk Yulitaria menghardik yang membuat Kadisdik itu ketakutan lantas menyanggupi seperti yang tertulis dalam laporan LSM LIMBUBU total dana Rp. 15.000.000 (limabelas juta rupiah).
Padahal belum lama sebelumnya, Mulyadi usai kocar-kacir mengeluarkan biaya yang tak sedikit sekitar lebih kurang Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) memenuhi permintaan mengisi kekurangan mebel dikantor Nyonya Dipertuan Agung itu.
Lagi, lagi dan terlebih lacur lagi ketika kejaksaan memanggil Kadis PU Pariaman, memerintahkan agar halaman kantor kejaksaan diaspal hotmix yang diketahui melenyapkan dana APBD hingga Rp. 400.000.000 (empatratus juta rupiah). Belum lagi estimasi lain seperti membuat gerbang, taman, dan gerbang kantor pengacara negara memakan besaran biaya hampir 1 milyar rupiah.
Lucunya, alasan Kajari Yulitaria pada media ini menanggapi dugaan pemerasannya cuma dijawab enteng, “kami melakukan badoncek seluruh anggota kejaksaan.” Jawabnya durja bikin nyeringis awak media dan LSM diluar menanggapi dan diujar sesumbar oleh media ini, “kalo begitu boleh dong kita-kita ikutan badoncek?” celetuk Pimred Investigasi belum lama ini mengkonfirmasi Kajari diruangan Resmen (Kasi Pidsus) bertanya ‘jaim’ separuh ketawa.
Yulitaria pernah juga memeriksa anggota DPRD Padang Pariaman periode 2004-2009 yang terbukti menyalahgunakan anggaran dinas sebesar lebih kurang Rp. 600 juta. Aktor intelektualnya adalah Nasdini Indriani, anggota DPRD 2009-2014. Tabir terurai, Nasdini yang masih beruntung melenggok kembali duduk dari Faksi PAN itu terbukti. Oleh Kajari, Nasdini malah disuruh mengembalikan kerugian tersebut ke kas daerah. Padahal tidak masuk akal kiranya jikalau Yulitaria tidak paham dengan ketentuan Pasal 4, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan pengembalian keuangan negara tidak menghilangkan tindak pidana yang dilakukan. Maka tak heran, jika menjumpai Nasdini keluar masuk kantor kejaksaan. Apalagi jikalau bukan disinyalir jadi ‘sapi perahan’.
Kasus Nilma Sari mantan Direktris AKPER PEMDA yang dituduh menggelapkan uang Rp. 261 juta? Membongkar tirai kepalsuan Yulitaria yang membuat murka adalah Yulitaria berani mengeluarkan SK fiktif, yakni SK Bupati Nomor 491 Tahun 2000 dan SK Bupati 492 Tahun 2000 dengan tujuan dipergunakan sebagai alat bukti fiktif mencelakai Nilma Sari atas tindakan melawan hukum.
Ihwal tersebut diuraikan oleh hasil penelitian Komnas HAM RI dengan Surat Nomor 1.618/K/PMT/IV/2015 dengan kesimpulan illegal. Legalitas keabsahan surat tertanggal 21 April 2015 atas permintaan Komnas HAM kepada Bupati pun terjawab. Surat Nomor 180/27/HUK-2015 tanggal 4 Juni 2015 sebagai penyingkapnya. Dalam surat itu menyatakan tegas jika arsip surat yang diminta belum ditemukan, dan dalam daftar isi buku lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman ditahun 2000, Pemkab selaku otoritas hanya mengeluarkan sebanyak 24 Perda, sedangkan untuk SK (Surat Keputusan) Bupati yang dimaksud jauh meleset dari angka 492, yakni cuma sebanyak 11 saja.
Lazim, kontroversi yang dilakukan oleh Nyonya Dipertuan Agung itu banyak mengundang asumsi miring menimbang asas dari motivasi Yulitaria sebagai aparat penegak hukum dalam bertugas bertentangan dengan melawan hukum itu sendiri. Diduga kuat, Yulitaria menghalalkan segala cara andaikata hatinya tersakiti. Buktinya, dalam konteks hukum yang ditegakkan kepada Nilma Sari jelas telah menciderai jargon “Revolusi Mental”.
Sedikit kembali mengingatkan biar yang lain tak melupakan tentang arti dan makna dari Kejaksaan Republik Indonesia (Sumber : Kepja No. 074/1978 dan Perja No. 018/A/J.A/08/2008). Bintang bersudut tiga : Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.
Pedang : Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan. Sedangkan Timbangan : Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa. Lalu ada lambang Padi dan Kapas : Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.
Ada juga Seloka ”Satya Adi Wicaksana” yang artinya merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna, Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Adi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia. Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
Terakhir makna tata warna. Warna Kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita. Dan warna Hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.
Sementara itu dari hasil RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) yang digelar oleh Komisi III DPR RI bersama LSM Limbubu mendapat apresiasi yang besar dari para legislator di Senayan itu. diantarnya tanggapan Muslim Ayub anggota Komisi lll yang menanggapi laporan Limbubu menyebut miris bahkan wacana untuk menyambangi Pariaman menuju kantor Nyonya Dipertuan Agung. "Ini aparat hukumnya hebat. Ini baiknya kita kunjungi Pariaman untuk melihat hasil pemerasan aparat itu. Dia tidak dicopot saja tapi harus diusut pidana nya juga.” Tegasnya.( IDM/JRKSB )

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09423 seconds.