Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Lahirnya UU Desa Diharapkan Akan Membawa Masyarakat Hidup Sejahtera Pendapat

Lhokseumawe (Suara Komunitas)_Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (UU Desa) telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 lalu, UU Desa tidak lahir dengan sendirinya, perwujudan dari Rancangan Undang-Undang Desa (RUU Desa) hasil kerja keras Pemerintah Desa mulai dari tahun 2005 yang menuntut adanya keadilan bagi desa, karena sebelum adanya UU Desa Pemerintah pusat cenderung memperhatikan kota dari pada desa.

Akhirnya Pemerintah Desa dapat bernafas lega pasca Pengesahkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (UU Desa). OIchsan Nanda, yaitu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen (HIMAMEN) FEB-UNIMAL juga Koordinator Daerah Aceh Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI), sekaligus Pengurus HMI Cabang Lhokseumawe dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara angkatan ke V. Dalam Rilisnya empat hari lalu, Jum’at 02/10/2015. "Lahirnya UU Desa juga dapat diartikan sebagai pengakuan Negara atas keberadaan desa yang duluan ada daripada Negara. Atas asas tersebut maka desa juga harus diperhatikan oleh Negara, serta dapat melihat desa sebagai awal dari pembangunan manusia dan tulang punggung ekonomi Indonesia". Ujarnya.

Untuk langkah nyata pencapaian itu, maka Negara harus memberikan beberapa hak dan wewenang kepada Desa melalui UU Desa, salah satunya, setiap Desa akan mendapatkan alokasi Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari Rp 750 juta hingga Rp 1,4 miliar pada setiap tahunnya melalui proses yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2014.

OIchsan Nanda mengatakan UU Desa juga memberikan peluang bagi Pemerintah Desa untuk membangun Desa menjadi yang terbaik dan terindah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan didampingi oleh pendamping Desa yang “handal” telah melewati proses penyeleksian dari ribuan orang. Jika begitu, secara logika Pemerintah Desa dapat mensejahterakan masyarakatnya secara mudah.

"Namun, meskipun demikian persoalan yang terkait dengan UU Desa ini sangat kompleks, walaupun dana yang mencapai ratusan juta rupiah yang diberikan setiap tahunnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Desa. Pasalnya, disamping sumber daya Pemerintah Desa cenderung kurang, selama ini tata kelola Pemerintahan Desa juga kurang transparan, akuntabel, serta tepat guna, sehingga rentan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oichsan, yakin suksesnya implementasi UU Desa ini belum tentu mencapai 80 % ketika dilapangan. Disini saya tidak bermaksud untuk menyudutkan Kepala Desa ataupun jajarannya, tetapi, hanya ingin sedikit bercerita dan berharap menjadi masukan kepada pembaca, agar sama-sama ikut andil dalam implemntasi UU Desa. Disamping itu harapnya Pemerintah Desa harus pro aktif, kita semua juga penentu suksesnya implementasi UU Desa ini." Terang Olchsan Nanda

Pungkasnya lagi. Undang-Undang Desa, sejatinya untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan antara Desa dan Kota, juga memperbaiki perekonomian masyarakat dipedesaan, serta memperkuat peran Penduduk Desa dalam pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Desa. Sehingga akan menjadikan Pemerintah Desa dan masyarakatnya sejahtera secara merata.

Nah, tujuan itu semua tercapai apabila implementasi UU Desa ini berjalan dengan baik. Bagaimana jika implementasi UU Desa tidak dapat berjalan dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Desa dan masyarakatnya.?

Pasti akan menjadi tambahan sumber konflik horizontal disebuah Desa, walaupun kebanyakan masyarakat menganggap itu implementasi UU Desa ini mudah (sepele), namun penting harus dilakukan beberapa persiapan untuk memuluskan implementasi UU Desa tersebut, dalam mengantisipasi hal seperti segala potensi menyangkut penyimpangan dan mempercepat Pembangunan Desa, jalan yang aman supaya kita semua tidak mengecewakan Pemerintah Desa dahulu yang sudah memperjuangkan UU Desa mulai dari tahun 2005, maka semua pihak harus saling melengkapi, kesempurnaan UU Desa jangan disia-siakan, perlu kerja nyata bagi seluruh elemen masyarakat agar implementasi UU Desa ini sukses.

Tambanya. Peran Penting suksesnya implementasi UU Desa berimplikasi pada, yang pertama yaitu Pemerintah Desa harus paham pengetahuan leadership dan organisasi. Kedua, masyarakat harus berpartisipasi aktif, sedangkan yang ketiga, organisasi masyarakat sipil (OMS) harus ikut mengawal. Dan keempat, seperti pendamping desa harus handal dan profesional.

Maka jika Pemerintah Desa paham tentang leadership dan organisasi, artinya cenderung mampu untuk mengatur dan bersosialisasi dengan masyarakat secara maksimal sehingga menemukan gagasan hebat untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berpihak pada perut masyarakat didesanya. Alangkah indah jika kebijakan lahir atas keinginan bersama.

Lain hal lagi OIchsan Nanda mengungkapkan, apabila ketika perangkat Desa, Tuha Peut dan Tuha Lapan (orang yang dituakan didesa) sudah bekerja ekstra, masyarakat desa juga harus berpartisipasi secara sungguh-sungguh, banyak yang dapat masyarakat lakukan untuk menyukseskan implementasi UU Desa, diantaranya, ikut mengawal jalannya Pembangunan Desa agar tidak ada penggelapan dana dan lebih tepat sasaran, memberi masukan dan kritikan secara beretika kepada Pemerintah Desa untuk menyempurnakan pemikiran dan ide dalam mesejahteraan masyarakat didesa.

Harapannya, bagi masyarakat tidak hanya cenderung berperan aktif pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) saja, tetapi harus berperan aktif pada realisasi UU Desa ini, baik dalam mensosialisasikannya maupun implementasi UU Desa. Sudah sepatutnya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), juga ikut mengawal implementasi UU Desa, bukankah selama ini OMS di Indonesia begitu kuat, kreatif dan kompak sehingga akuntabilitas sosial tetap terjaga.

Jika Pendamping Desa menjadi bagian penting dari suksesnya implementasi UU Desa, maka mereka harus terus menimba ilmu secara otodidat agar mampu menjadi pendamping yang handal dan profesional bagi desa, jangan sampai ibaratnya Pemerintah Desa bergelantungan pada tali yang rapuh.

Untuk Pemerintah. “Jika bisa”, sosialisasi UU Desa bukan hanya cenderung diberikan kepada Kepala Desa dan jajarannya saja, tetapi juga disosialisasikan kepada masyarakat Desa agar masyarakat mengerti tentang UU Desa ini, sehingga mempunyai kapasistas untuk menciptakan tata Pemerintahan Desa yang lebih baik (transparan, akuntabel dan tepat guna) tidak dipermainkan oleh Pemerintah Desa.Pungkasnya.

Jika seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dengan baik, mulai dari Pemerintah Desa, Pendamping Desa, masyarakat hingga OMS, otomatis tata kelola Pemerintah Desa akan menjadi lebih baik (good governance) dan Dana Desa yang dikelola juga tidak menjadi bumerang bagi Pemerintah Desa, itu yang masyarakat Indonesia khusunya warga Aceh harapkan.

Demi kesejahteraan Indonesia dan masyarakat Aceh yang jumlah 81.253 Desa, ketertarikan kita untuk mengawal dan menyukseskan implementasi UU Desa adalah hal yang sangat mulia dan harus kita jaga. Pintanya Ketua Umum HIMAMEN FEB-UNIMAL, juga Koordinator Daerah Aceh HMMI, sekaligus Pengurus HMI Cabang Lhokseumawe dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara angkatan ke V.(Saumi)

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09085 seconds.