Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Tumpang-Tindih Proyek Pembangunan Pasar Nagari Kurai Taji Pariaman Berita

 KONTRAKTOR KOTOR JAMAH IZIN NAKAL DARI DPU

PARIAMAN, SK 26 September 2015_Tidak dipungkiri Kota Pariaman dari tahun ke tahun selalu mendominasi APBD perihal mengoptimalkan pembangunan, sekalipun diantara kegiatan proyek pembangunan yang terus dikebut itu dari sebagian besar kegiatannya ditenderkan oleh ULP Kota Pariaman bertendensi menghabiskan anggaran daerah miliaran rupiah dalam satu kegiatan. Padahal, jika merujuk pada sumber mata anggaran disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, banyak diantara proyek yang bernilai miliaran baik yang telah dan tengah dikerjakan tak harus fokus menggunakan APBD saja.
Walhasil, banyak asumsi mengalir menyertai fakta selama ini akibat dalih efisiensi anggaran seiring timbul kegagalan-kegagalan pembangunan bahwa pemko gagal mensiasati pembangunan daerah.
Sebut saja salah-satunya yang terjadi, pekerjaan proyek Pembangunan Pasar Nagari Kurai Taji saling tumpang-tindih! Bukan hanya kepada fisik pekerjaan yang menyiratkan cacatnya kinerja pemerintah daerah melihat kondisi proyek saat ini. Namun kehebohan ganti rugi antara pemborong dengan pemangku nagari pun sempat berpolemik panjang kendati dikatakan oleh Feri Andri, Kabid Cipta Karya selaku KPA dalam kegiatan itu, baru menemui titik terang.
Akan tetapi yang menjadi masalah besar pada sesi hasil investigasi media kali ini, masih bergumul pada trik kotor tangan kontraktor nakal. Biar jelas, proyek Pembangunan Pasar Nagari Kurai Taji mempunyai dua pos mata anggaran, APBD dan APBN. Masing-masingnya sama-sama bernilai lebih dari Rp, 5 miliar. Dengan arti kata untuk seluruh kegiatan pembangunan telah menelan uang negara lebih dari Rp, 10 miliar, itu pun belum termasuk jasa konsultan perencanaan dan pengawasan.
Namun yang membingungkan lagi, dari kegiatan Pembangunan Pasar Nagari Kurai Taji dibagi oleh dua instansi yang berbeda pula. Rinciannya; sumber APBD dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, APBN dimiliki Dinas Koperindag. Tentunya juga dikerjakan oleh dua perusahaan yang berbeda pula. Entah apa signifikasi perbedaan dari kegiatan yang merupakan satu kesatuan itu.
Dari sejibun polemik yang ditemui diproyek pembangunan pasar ini, masih tetap saja indikasi tangan kotor kontraktor nakal tak mau diam guna memperbesar keuntungannya meski terang-terangan trik lawas yang tengah disuguhkan itu sudah tak jitu lagi membohongi publik. Ironinya malahan DPU Kota Pariaman sepertinya tak mau ketinggalan menguntil kebusukan kontraktor yang seolah memberi restu kepada perusahaan nakal yang mencoba mengurangi spek yang sudah disepakati dalam kontrak, sungguhpun yang sering dicurigai mengenai kesalahan dari konsultan pengawas CV. Multi Mitra Sarana yang diduga tak memenuhi tupoksi dan standarisasi kontrak kerja dilapangan.
Kendati kali ini menjadi sorotan publik adalah pekerjaan dari PT. Deky Cipta Perkasa (konsultan pengawas : CV. Multi Mitra Serasi), sumber dana APBD yang bernilai Rp, 5.455.232.000. Hasil investigasi media dilokasi menemukan adanya indikasi kecurangan serta mark-up besi yang dilakukan oleh PT. Deky Cipta Pekasa. Diantaranya dibeberapa titik pembuatan pondasi borpile yang ada sekarang, merujuk kepada gambar dalam bestek, indikasi kecurangan pertama ditemukannya beberapa titik pondasi borpile bermutu K250 itu yakni kelebihan besi pondasi keatas untuk mengikat struktur bangunan ke poer diperkirakan meleset dari gambar akibat pendeknya sisa besi yang harusnya dilebihkan untuk dibuat bengkok agar mengikat antara besi ujung borpile tersebut mampu menyatu ke poer.
Lalu indikasi temuan ala PT. Deky Cipta Perkasa lainnya masih berkutat seputar trik lawas. Apalagi kalau bukan mark-up kilogram hitungan berat besi. Pasalnya, saat ini yang ada diproyek berdasarkan pantauan koran ini dilapangan, kontraktor masih kerap menggunakan besi bencong berlabel SNI baik itu besi jenis begol maupun besi biasa.
Adapun permainan lawas terhitung murahan yang masih sudi dimainkan kontraktor ini mengenai diameter besi yang sebagian besar terpantau diduga kuat banyak yang tak sesuai dengan spek, contoh: diameter besi walaupun berlabel SNI 10, bila diukur pasti angka yang muncul akan beragam kacaunya, kemungkinan besar diantaranya menggunakan besi berdiameter 8,6 inch, begitupun dengan begol.
Mengenai temuan media ini, Feri Andri yang berhasil diwawancarai diruangannya belakangan mengaku jika kegiatan pembangunan pasar Kurai Taji ini pernah di review desain. Alasannya, struktur bangunan yang sudah dibuat pada periode semasa Syahrizal yang saat ini menjadi Sekretaris Dinas Sosial Padang Panjang jadi KPA ditakutkan akan terjadi kegagalan bangunan, “kegiatan ini pernah direview desain dari KPA yang lama ke saya karena ditakutkan dampak buruknya akan timbul kegagalan bangunan,” sebut Feri Andri.
Sedangkan pendapat Feri Andri lainnya menanggapi permasalahan yang ditemui dilapangan, menurutnya salah satu faktor yang paling mempengaruhi teknis kegiatan diproyek akibat tidak bersinerginya Sekretariat Bagian Ekbang dengan DPU. Sehingganya proses sewaktu pelaksanaan pekerjaan, banyak ditemukan indikasi kecurangan yang terjadi. Seperti konsultan pengawas tidak bekerja sesuai kontrak, dan sewaktu proses tender yang jarang melibatkan unsur teknis dari DPU hingga mengakibatkan kekacauan bahkan ekstrimnya terjadi kegagalan bangunan. IDM/JRKSB

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09425 seconds.