Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Terjadi di Berau, Praperadilan di tolak Berita

TANJUNG REDEB, 25/06/2015. Swara Komunitas Gema Bersatu – Hakim telah menolak permohonan praperadilan penetapan status tersangka Mupit Datusahlan. Hal ini berarti hakim berpendapat kalau penetapan status tersangka kepada Mupit oleh Polsek Teluk Bayur adalah sah secara hukum.
Ditemui usai persidangan, kuasa hukum Mupit, Agus Amri, SH mengatakan, sangat menyayangkan keputusan hakim yang mengabaikan fakta-fakta persidangan baik bukti-bukti materil maupun keterangan saksi, yang secara logika hukum berpihak pada Mupit. Misalnya saja, Sukasno yang tidak mengakui tanah itu sebagai hak miliknya. Begitu juga Asmono saksi dari PT Kaltim Jaya Bara (KJB) yang juga mengakui bahwa hak PT KJB melintasi lahan itu, setelah pemortalan bukan sebelum pemortalan.
“Keputusan hakim itu sangat ganjil, sebab jauh menyimpang dari fakta-fakta persidangan. Ada indikasi kalau pengadilan telah diintervensi kekuasaan. Ini jelas peradilan sesat yang dijalankan oleh Hakim yang tidak mengerti aturan hukum,” ujarnya.
Agus menambahkan, berdasarkan Pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, maka kewenangan praperadilan untuk kasus ini, harusnya hanya terbatas untuk memutuskan sah atau tidaknya penetapan status tersangka. Tapi faktanya, hakim justru memutuskan sengketa hak kepemilikan lahan yang merupakan kewenangan peradilan perdata.
 

“Bukan kewenangan praperadilan memutuskan itu tanah milik Sukasno atau milik almarhum Basuki orang tua Mupit. Jadi, dalam hal ini hakim telah melampaui batas kewenangan praperadilan,” ungkapnya.
Ditanya langkah apa yang dilakukan terkait terlampauinya batas kewenangan praperadilan, Agus menjawab, pihaknya akan melaporkan hal ini ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), sekaligus mengajukan Peninjauan Kembali.
“Hal ini wajib dilakukan, sebab keputusan hakim yang seperti itu jelas melanggar UU. MA juga harus cepat merespon hal ini, karena ini akan mempengaruhi semua proses praperadilan nantinya. Kami juga mendorong, agar MA segera mengeluarkan penetapan batal demi hukum putusan hakim, sesuai kewenangan pengawasan MA pasal 32 UU Nomor 5/2004 Jo UU Nomor 3/2009 tentang MA. Selain itu kami juga akan melaporkan hal ini ke KY,” bebernya.
 

Selain itu, lanjut Agus, pihaknya juga mempertanyakan mengapa media ternama justru tidak ada yang tertarik untuk meliput praperadilan yang secara nyata baru ada satu kali di Berau sejak tahun 2010.
“Kami kritik juga kemana media ternama, kok tidak ada yang meliput. Hanya Kabar Berita News dan Suara Komunitas Gema Bersatu saja,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua DPD KNPI Berau, Bastian mengatakan hal yang sebaliknya. Dia mengatakan KNPI sudah menduga kalau keputusan hakim akan menolak permohonan pemohon. Jadi bagi KNPI hal ini merupakan hal yang biasa saja dalam proses hukum.
“Untuk diketahui, ini baru langkah awal saja, sebab banyak hal yang justru terungkap melalui fakta persidangan di praperadilan ini. Jadi, KNPI justru mengucapkan terima kasih kepada hakim, karena banyak fakta yang terungkap di praperadilan ini. Fakta yang terungkap itu, sebagai langkah bagi KNPI untuk terus menggempur pihak-pihak yang melakukan pelanggaran seperti PT KJB dan aparat-aparat yang memang membekingi perusahaan utamanya Pemkab Berau yang sangat berperan dalam menerbitkan IUP Operasi Produksi PT KJB. Sebab dari hasil kajian KNPI dan telah terungkap juga di praperadilan, maka jelaslah sudah kalau sampai saat ini, PT KJB dalam melakukan aktifitas penambangan, memang belum memiliki izin pinjam pakai Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK),” pungkasnya. (nsb/datu Lacuk)

 

 

 

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.08772 seconds.