Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Netralitas Hakim Menentukan Keputusan Praperadilan di Berau Berita

TANJUNG REDEB, 23/06/2015 Swara Komunitas Gema Bersatu. – Setelah menggelar sidang secara marathon selama 7 hari, kini tiba saatnya hakim tunggal praperadilan Adi Prasetyo SH MH mengambil keputusan mengabulkan atau menolak permohonan pemohon. Keputusan itu akan diambil Rabu (24/6) hari ini, mulai pukul 09.00 Wita.
“Sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 2 dan Pasal 82 ayat 1 huruf c UU Nomor 8/1981, dimana substansi pasal itu adalah praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal dan hakim harus sudah menjatuhkan putusannya selambat-lambatnya tujuh hari, artinya hari Rabu (24/6) besok sudah ada putusannya,” jelas Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Sularko.
Pantauan media ini, sidang telah dilakukan 4 kali. Dimana agenda sidang pertama pembacaan permohonan yang dilanjutkan hak jawab termohon. Sidang kedua agendanya mendengarkan keterangan saksi pihak pemohon. Sidang ketiga agendanya mendengarkan keterangan saksi pihak termohon dan sidang 4 agendanya kesimpulan pihak termohon dan pemohon.
Dalam sidang keempat praperadilan yang dilakukan Selasa (23/6) kemarin, dengan agenda kesimpulan pihak termohon dan pemohon berlangsung dengan singkat.

Dikonfirmasi hal ini, panitera pengganti sidang praperadilan Munir Hamid, SH, MH mengatakan, sidang berlangsung singkat karena pihak termohon dan pihak pemohon sama-sama bersepakat kalau kesimpulan tidak perlu dibacakan.
“Atas dasar kesepakatan itu, maka kesimpulan masing-masing pihak cukup diserahkan saja ke hakim,” jelasnya.
Upaya media ini meminta hasil kesimpulan pihak termohon dan pemohon melalui panitera pengganti, mendapat penolakan. Pasalnya, kesimpulan itu merupakan dokumen negara yang dititipkan ke Pengadilan Negeri.
“Tidak etis kalau kami berikan saat ini, sebab belum diambil keputusan, tapi setelah keputusan kami akan berikan dokumen yang diminta,” ujarnya

Media ini tetap berupaya meminta kesimpulan itu langsung kepada pihak termohon dan pemohon, namun dengan keterbatasan waktu yang ada, Media ini hanya mampu mendapatkan kesimpulan dari pihak pemohon.
Dalam kesimpulannya, kuasa hukum pemohon Agus Amri, SH mengatakan, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh fakta persidangan dalam pemeriksaan praperadilan dengan menghubungkan antara ketentuan Pasal 162 UU Nomor 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan persesuaian antara alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, maka penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon secara nyata adalah tidak sah.
“Dasar dari kesimpulan itu banyak sekali, diantaranya fakta persidangan yang tak terbantahkan. Seperti bukti surat asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 962/1991 atas nama almarhum Basuki selaku orangtua pemohon. Sementara termohon hanya mengajukan bukti fotocopy SHM Nomor 01181/2011 atas nama Sukasno. Selain itu dalam pemeriksaan saksi yang diajukan baik oleh pemohon dan termohon, justru membenarkan fakta jika almarhum Basuki adalah penggarap atau yang menguasai bidang tanah yang telah berubah menjadi jalan hauling PT KJB tersebut. Bahkan saksi Asmono dari PT KJB dan Saksi Sukasno juga menjelaskan bahwa penandatanganan perjanjian dan pembayaran uang sewa lahan sejumlah Rp60 juta kepada saksi Sukasno baru terjadi tanggal 9 Oktober 2014 atau 3 hari setelah terjadinya penutupan jalan hauling PT KJB (Kaltim Jaya Bara) oleh pemohon pada tanggal 6 Oktober 2014,” bebernya.

Senada dengan kuasa hukum pemohon, Ketua DPD KNPI Berau, Bastian mengatakan, fakta persidangan semua telah jelas menunjukkan kalau penetapan tersangka saudara Mupit Datusahlan selaku ahli waris almarhum Basuki oleh Polsek Teluk Bayur selaku termohon adalah tidak sah.
”Dengan demikian tinggal hakim saja lagi, apakah menjunjung tinggi keadilan ataukah hakim tidak jernih melihat fakta persidangan. Kalau hakim jernih melihat fakta persidangan, maka 100 persen pemohonan yang diajukan pemohon dikabulkan hakim, yang berarti kemenangan ini akan menjadi momentum kebangkitan perlawanan hukum rakyat terhadap pemegang IUP dan kekuasaan yang juga berarti tercipta sejarah baru bagi penegakan hukum di Berau, yakni si miskin bisa juga menang di pengadilan,” pungkasnya.

Sementara Direktur Kelompok Kerja (Pokja) 30, Carolus Tuah mengatakan, kasus prperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb ini penuh dengan kejanggalan. Makanya untuk membuka tabir kejanggalan itu, Pokja 30 akan membeberkan kasus ini di Kontras.
“Kamis ini (25/6) kami akan presentasikan kasus itu di acara Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan),” ujarnya.

Sebelumnya Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Sularko mengatakan, dalam hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5/1960, penguasaan hak atas tanah menganut azas horizontal, yang berarti setiap pemegang IUP hanya menguasai hak atas tambang dan mineral yang berada didalam perut bumi dan tidak serta merta menguasai atas hak tanah diatas permukaan bumi.
“Dengan dasar hukum seperti itu, apabila ada IUP yang di atas permukaannya telah dibebani hak tanah seperti hak milik, hak pakai, hak guna usaha dan lainnya, maka pemegang IUP terlebih dahulu berkewajiban menyelesaikan permasalahan hukum hak atas tanah itu. Sebelum terselesaikan, maka pemegang IUP sebenarnya tidak dapat melakukan produksi tambang,” bebernya.
Sementara Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD KNPI Provinsi Kaltim, Mudiyat Noor mengatakan, sebenarnya persyaratan mengeluarkan IUP Operasi Produksi (OP) harus memiliki ijin lokasi. Sementara persyaratan izin lokasi itu yang terpenting diantaranya tanah yang masuk dalam izin lokasi harus sudah dimiliki oleh pemegang IUP OP atau setidaknya ada perjanjian kerjasama dengan pemegang hak atas tanah.

“Jadi seharusnya sebelum dikeluarkannya IUP OP harus ada surat keterangan kepemilikan tanah di areal tersebut baru bisa IUP OP diterbitkan. Untuk lokasi tambang yang masuk dalam areal KBK (Kawasan Budidaya Kehutanan) harus mendapatkan izin pinjam pakai dari Kemenhut sebagai kuasa pemegang areal tersebut baru bisa IUP OP diterbitkan. Apalagi kalau untuk tanah yang sudah bersertifikat kan?” ungkapnya.
Mudiyat melanjutkan, kalau ada pemegang IUP OP melaporkan pemegang hak atas tanah bersertifikat atas tuduhan mengganggu kegiatan usaha pertambangan, maka harus dilihat dulu apakah pemegang IUP itu sudah menjadi areal milik pemegang IUP.
“Sebab yang dimaksud pasal mengganggu itu bila areal dimaksud sudah menjadi hak milik pemegang IUP OP, kalau masih menjadi milik pemegang hak atas tanah, apakah bisa pemegang hak disebut mengganggu,” pungkasnya.(nsb/datu Lacuk)

 

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09103 seconds.