Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Pejabat Berau ‘Ogah’ Dikonfirmasi Urusan Publik Berita

TANJUNG REDEB 22/06/2015. Swara Komunitas Gema Bersatu – Badan Pusat Statistik (BPS) Berau telah melansir kalau sumber air minum bagi konsumsi rumah tangga di seluruh Kabupaten Berau ada 11, yakni air dalam kemasan, air isi ulang, leding (PDAM) meteran, ledeng eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air sungai dan air hujan.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan media ini, diketahui kalau dari sumber air minum itu, yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah air isi ulang, yakni dari 17,82 persen pada tahun 2011 menjadi 34,70 persen pada tahun 2013. Peningkatan ini, dibarengi dengan semakin menurunnya keinginan warga untuk mengkonsumsi air PDAM, yakni dari 38,28 persen pada tahun 2011 menjadi 18,57 persen pada tahun 2013.
 

Hal lainnya yang diketahui dari investigasi media ini, yakni sumber air minum tidak sehat warga berau ada 4, yakni sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai dan air hujan. Keempat sumber air minum ini setiap tahun selalu mengalami peningkatan, yakni 26,24 persen tahun 2011 menjadi 31,71 persen pada tahun 2013. Peningkatan air minum tidak sehat ini, dibarengi dengan semakin tingginya penyakit diare menyerang warga Berau, yakni sebanyak 2.412 kasus atau 75,49 persen dari total penyakit.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau dr Totoh Hermanto ketika dikonfirmasi terkait hal ini, mengatakan, agar media ini langsung melakukan konfirmasi ke Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Berau, dr Andarias Baso.
 

Sementara dr Andarias Baso dari tanggal 26 Mei 2015 hingga saat ini belum berhasil ditemui media ini. Meskipun dalam sebulan terakhir ini, telah tiga kali didatangi ke kantornya dan beberapa kali dikirimi pesan pendek, namun pejabat yang bersangkutan selalu gagal ditemui.
“Saya lagi rapat di Pemda, siang rapat di Bappeda,” jawab pesan singkat Andarias ke media ini.
Sebelumnya, Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Berau M. Salim menegaskan, agar SKPD harus mengaplikasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Seluruh informasi publik, wajib terbuka kepada masyarakat. Semua sudah jelas diatur dalam UU,” ujar Salim.(nsb/datu Lacuk)
 

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09135 seconds.