Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Besok Praperadilan Tersangka Pemilik Sah Tanah Digelar Berita

Tanjung Redeb. 17/06/2015 – Sidang praperadilan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polsek Teluk Bayur terhadap Mupit Datusahlan selaku ahli waris almarhum Basuki pemilik sah tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 962/1991, akan mulai digelar Kamis (18/6) besok. Hal itu dibenarkan Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Sularko saat dikonfirmasi media ini.

Dia mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka acara pemeriksaan praperadilan dilakukan dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

“Berdasarkan surat panggilan, maka praperadilan akan dilaksanakan Kamis (18/6) mulai pukul 09.00 WITA. Namun, karena ini kasus perdata, kalau terlapor tidak hadir, akan ditunggu hingga jam 14.00 WITA. Kalau tidak hadir juga, maka akan dilakukan pemanggilan ulang,” ujarnya.
Dia menambahkan, sidang praperadilan dihari pertama itu agendanya pembacaan permohonan. Kalau ternyata termohon sudah siap, maka akan langsung diberikan kesempatan untuk memberikan jawabannya, namun kalau belum siap, akan diberikan kesempatan selama 1 hari.
 

“Intinya dari sidang hari pertama itu, maksimal dalam tujuh hari sudah harus ada putusan. Artinya maksimal hari Rabu (24/6) sudah ada putusannya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 2 dan Pasal 82 ayat 1 huruf c UU Nomor 8/1981, dimana substansi pasal itu adalah praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal dan hakim harus sudah menjatuhkan putusannya selambat-lambatnya tujuh hari. Hakim tunggalnya Adi Prasetyo, SH, MH dengan panitera pengganti Munir Hamid, SH, MH,” ungkapnya.
Ditanya siapa termohon dalam sidang praperadilan ini, Sularko menjawab, sebagaimana permohonan yang diajukan kuasa pemohon, maka termohon adalah Negara Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kepolisian Resor Berau dan Kepolisian Sektor Teluk Bayur.
“Namun karena Polri merupakan satu kesatuan organisatoris, maka biasanya Polri akan menunjuk Bidang Hukum (Bidkum) Polda untuk mewakili. Dan dihari pertama sidang harusnya mereka sudah hadir, tapi sekali lagi kalau pun tidak hadir akan dipanggil ulang,” ujarnya.

Ditanya dasar penetapan Mupit sebagai tersangka yang dianggap mengganggu aktivitas pertambangan milik PT Kaltim Jaya Bara (KJB) sementara Mupit pemilik sah lahan bersertifikat, ditanya seperti itu Sularko menjawab, secara hukum yang namanya izin usaha pertambangan adalah penguasaan hak atas tambang dan mineral yang berada didalam perut bumi. Dalam hukum kita, azas pemisahan tanah itu adalah azas horizontal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5/1960. Hal ini berarti setiap pemilik izin pertambangan hanya menguasai tambang dan mineral yang berada didalam perut bumi dan tidak serta merta menguasai atas hak tanah diatas permukaan bumi.

“Dengan dasar hukum seperti itu, apabila ada izin usaha pertambangan yang diatas permukaan bumi telah dibebani hak yang melekat diatas permukaan seperti tanah hak milik, hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan dan lainnya, maka pemilik izin usaha pertambangan itu berkewajiban untuk menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan hukum, sengketa atau masalah atas penyelesaian hak tanah diatas perut bumi yang ada tambangnya itu. Sebelum kewajibannya terselesaikan, maka pemilik izin usaha pertambangan sebenarnya tidak dapat melakukan produksi tambang,” bebernya.

Terkait persepsi yang beredar diluar bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, Sularko menjawab, pada prinsipnya, pengadilan itu dalam melaksanakan tugas mengadili dilarang untuk membeda-bedakan siapa pun. Sebab didepan hukum semua mempunyai hak yang sama, sebagaimana amanah Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 dan dipertegas lagi oleh Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

“Jadi, pengadilan itu dalam melaksanakan tugasnya sama sekali tidak boleh membeda-bedakan siapa pun dala mengadili termasuk antar si kaya dan si miskin. Nah kalau sampai ada persepsi seperti itu, kami juga tidak tahu, entah kebetulan atau apa, tapi kenyataannya kebanyakan yang jadi tersangka memang si miskin,” pungkasnya. (nsb/datu Lacuk))

 

 

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.08994 seconds.