Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Di Balik Moratorium Jokowi Ada Segudang Rahasia Di Balik Layar SDA Bengkulu Berita

A. Moratorium Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan persetujuannya untuk memperpanjang program moratorium hutan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang seharusnya berakhir pada hari Rabu 13 mei 2015.

Persetujuan Presiden Jokowi untuk memperpanjang program moratorium hutan itu disampaikan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang menghadapnya di kawasan Istana Negara, Jakarta, pagi rabu 13 mei 2015.

Kepala Pusat Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Eka W. Soegiri dalam siaran persnya hari ini mengemukakan, sampai dengan pembahasan terakhir masih banyak usulan untuk perubahan penguatan terhadap pelaksanaan Inspres tersebut.
Ia menyebutkan, untuk pembahasan perubahan penguatan akan dilakukan dengan penyesuaian dalam proses perpanjangan yang saat ini sudah bisa mulai dilakukan lintas kementerian secara mendetail bersama elemen pengusulnya.

“Usul penguatan yang datang dari WALHI, Kemitraan, Sawit Watch, WRI, dan lain-lain sangat dihargai dan akan dirangkum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditindaklanjuti.

Sebagaimana diketahui, penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut atau yang lebih dikenal sengan sebutan moratorium pemberian izin pengelolaan hutan sudah dilakukan pemerintah RI sejak tahun 2011 melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011. Sepekan sebelum berakhirnya masa pelaksanaan Inpres tersebut, tepatnya pada 13 Mei 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (saat itu) memperpanjang moratorium itu melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun, atau semestinya berakhir pada Rabu 13 mei 2015 tahun ini.

Perpanjangan moratorium hutan itu sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan dan penurunan emisi karbon menjadi 26% pada 2020 mendatang.

Dengan adanya penegasan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya itu, maka berarti pemerintah tetap memperpanjang moratorium izin pengelolaan hutan alam primer dan hutan gambut.

B. Makna UU Minerba No Tahun 2009 dan UU Lingkungan No 32 Tahun 2009

Kalau kita maknai lingkungan hidup pada peraturan pemerintah No 23 tahun 2013 dan UU Minerba No 2009 serta UU Lingkungan No 32 2009, maka kesatuan dari ruang semua benda dan kesatuan mahluk hidupnya dapat melangsungkan kehidupanya, namun apa yang terjadi sekarang mahluk hidup tidak dapat lagi melakukan kehidupanya baik secara normal maupun secara tidak normal, di sebabkan oleh kerusakan yang terjadi sekarang, kerusakan lingkan terjadi bukan serta merta terjadi namun ada beberpa aspek yang memengaruhianya, yaitu factor alami dan factor bantuan tangan jahil manusia. Yang mana bersifat bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain.


C. Konflik Lingkungan Bengkulu Bermunculan

Provinsi bengkulu memiliki luas 1.987.870 Ha dengan jumlah penduduk sudah mencapai 2 juta jiwa sangat rentan dengan bencana alam baik itu bencana secara alami maupun bencana yang di akibatkan oleh bantuan tangan manusia apa lagi kalau melihat penomena terjadi sengketa manusia dengan hewan seperti terjadi akhir ini harimau mulai memasuki pemukiman masyarakat, kenapa ini terjadi di karnakan ruang hidup mereka telah di ambil oleh manusia. Kalau melihat data walhi yang mana wilayah koridor mereka (hewan) telah habis dapat di buktikan oleh perambahan kawasan baik dari masyarakat ataupun perusahan perkebunan dan pertambangan disekitar TNKS kabupaten muko-muko seperti : PT Borneo SM 1.400 Ha, PT Muko-muko maju sejaterah 2.300 Ha, PT Trina Mas Abadi 16.000 ha, PT Arya WF 7000 Ha, PT Arang Penawai 4.000 Ha, PT. Bukit Resoure 2.700 Ha dan PT. Prakarsa Nursa 2.900 Ha.

Kalau melihat dari jumlah habitat harimau sumatera hanya sekitar 400 ekor jumlah ini akan terus menurun apa bila kawasan koridor mereka terus mengalami deforestasi yang mana selama ini menjadi koridor mereka antar hutan lindung bukit gadang dengan TNKS. Sehingga sangat wajar apa bila antar tahun 1998 sampai 2012 jumlah kasus ini berjumlah 583 kasus dan mengakibatkan 2 orang meninggal dan 7 orang luka-luka.

D. Penjahat Lingkungan Berjubah Penolong APBD," Buat Kemakmuran Rakyat  Nya Pada Dimana  Dan Untuk Kelestarian Hewan nya Ada Apa Gak ?

Kenapa dikatakan dengan sebutan penjahat lingkungan dikarnakan, tingkah laku yang mereka sama seperti penjahat kriminalitas, yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri, siapa saja yang menghambat akan dimusnakan baik itu manusia ataupun hewan. Sehingga walhi menyimpulkan bahwa industry yang di Bengkulu turut banyak berkontribusi dalam melakukan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu. Dari 59 HGU dan 72 izin pertambangan yang ada di pemerintah provinsi, bukan menciptakan lingkungan yang kondusif melainkan membuat gejolak yang terjadi. Baik gejolak antara manusia dengan manusia akan tetapi manusia dengan hewan. (gajah, harimau, burung, ular dll)

"Seperti dikawasan TWA GAJAH SEBELAT"

Sebanyak tujuh perusahaan pertambangan batu bara mendapatkan izin eksplorasi di sekitar habitat terakhir gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatrae) di Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. "Ada tujuh perusahaan pertambangan, enam masih melakukan eksplorasi dan satu perusahaan sudah produksi. Data dari Kementerian ESDM, izin eksplorasi yang diterbitkan pemerintah daerah di sekitar habitat satwa terancam punah itu yakni untuk PT Mukomuko Maju Sejahtera seluas 2.043 hektare, PT Lara Sakti Mandiri seluas 12 ribu hektare, PT Borneo Suktan Mining seluas 12 ribu hektare.

Selanjutnya PT Injatama seluas 4.859 hektare, PT Krida Dharma Andika seluas 7.236 hektare dan PT Ferto Rejang seluas 2.431 hektare. Sedangkan satu perusahaan batu bara yang saat ini sudah melakukan tahap produksi yakni PT Kaltim Global seluas 921 hektare. Penerbitan izin eskplorasi di sekitar kawasan hutan ini dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap masa depan sejumlah satwa langka khas Sumatera. Selain menjadi rumah bagi puluhan ekor gajah Sumatera, kawasan TWA Seblat seluas lebih 7.000 hektare juga merupakan habitat satwa langka lainnya antara lain harimau Sumatra (Phantera Tigris Sumatrae) dan beruang madu (Helarctos Malayanus). Saat ini terdapat lebih dari empat permintaan izin untuk melakukan eksplorasi batu bara di dalam kawasan seluas lebih 7.000 hektare itu. "Seharusnya pemerintah mewujudkan komitmen menjaga kelestarian hutan, terutama TWA Seblat sudah menjadi benteng terakhir gajah Bengkulu. Informasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Jaja Mulyana mengatakan sudah pernah menangkap orang asing yang melakukan eksplorasi batu bara di dalam kawasan TWA Seblat. "Kawasan konservasi bukan untuk pertambangan batu bara, jadi jangan bermimpi mendapat izin mengeksplorasi apalagi eksploitasi batu bara di dalam TWA Seblat. Ia mengatakan keberadaan pertambangan batu bara yang berada di luar TWA Seblat juga akan berpengaruh terhadap kelestarian satwa langka yang terdapat di dalam hutan konservasi itu. Selain pertambangan batu bara dan perkebunan skala besar, habitat gajah Sumatera itu juga terancam oleh perambahan hutan oleh masyarakat. "Seperti di kawasan hutan produksi Lebong Kandis sudah memutus koridor gajah menuju Taman Nasional Kerinci Seblat. Ia mengharapkan pemerintah daerah mengambil tindakan terhadap pembukaan hutan untuk aktivitas ilegal di dalam hutan produksi itu," Ujarnya.
 

Terpisah, Seperti yang di ungkapkan Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Bengkulu Sony Taurus, Dari 131 perusahaan penguasa tanah areal budidaya di bengkulu, layak kita sebut sebagai penyumbung kerusakan terbesar ada 10 perusahaan karena mereka memiliki kawasan terbesar salah satunya dipegang oleh : PT. Desaria Plantion Mining, PT. Dinamika Selaras Jaya, PT. Ciptamas Bumi Selaras, PT. Sepang Makmur Perkasa, di Kabupaten Kaur, group sipef (PT.Agro Muko, PT. Mukomuko agro) PT.Agrecinal, PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi, di kabupaten Muko-Muko. PT. Sandabi Indah Lestari berada di dua wilayah Bengkulu Utara dan Seluma dan PT. Mutiara Sawit Seluma di kabupaten Seluma. Sedangkan untuk pertambangan 10 konsensi terluas dipegang oleh Group Fine wealthy Limited (PT. Famiaterdio nagara, PT. Faminglevto bakti abadi, PT. Benjana Inti Alam) di kabupaten Seluma, PT. Asia Hamilton resources, PT. Bumi Hamilton Resources, PT. Berangas Prima South, PT. Maha Bara karya, PT. Bukit Resources, di kabupaten Kaur dan Group Firman Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara. katanya,"

Dari 131 perusahaan, Kusuma Lingga Wijaya, Denny, Matthew. T. Adams, Sukardi, Rudi rahmad Kurniadi, Tri Boewono, Sonny Adnan, Taufik Djaunadi, Dani harno Wijoyo, M. Yasin 10 konglomerat pemilik konsensi terbanyak, sebagian dari daftar diatas merupakan nama yang muncul sebagai rekanan Pemilik modal asing. Jelasnya,"

E. Kerusakan Lingkungan di Bengkulu

Ditambahkan Sony Taurus, Banyak hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin marak terjadi dikarnakan memang tidak ada niat dari pemerintah untuk menghentikan atas kerusakan itu, dari beberapa kasus di Bengkulu tidak ada resolusi yang ditawarkan sehingga dapat penyelesaikan kerusakan lingkungan. Sedangkan kerusakan terus terjadi seperti :
• Kerusakan Daerah Aliran Sungai akibat limbah – limbah besar yang dilakukan oleh pihak Perusahaan yang mengancam hajat hidup orang banyak. Penambangan batubara mempengaruhi mutu air di DAS Bengkulu-Lemau, DAS Seluma Atas dan DAS Dikit Seblat. Pengaruh industri batubara antara lain meningkatkan zat padat tersuspensi, zat padat terlarut, kekeruhan, zat besi, sulfat dan ion hidrogen dalam air yang dapat menurunkan pH. Masalah ini dapat dikurangi dengan cara pengolahan limbah yang standar dan minimisasi kebakaran.
• Kerusakan HUTAN yang selalu diserobot oleh pihak Perusahaan yang mengakibatkan bencana besar, longsor, kekeringan, banjir dan lain-lain
• Kerusakan Daerah Pesisir oleh pihak Perusahaan yang mengakibatkan ABRASI besar-besaran di daerah pesisir
• Ditambah lagi regulasi-regulasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang memberikan karpet merah kepada PENJAHAT LINGKUNGAN TERSEBUT. Ujarnya,"

F. Aktor Perusak Lingkungan Tidak Langsung

Sambung Sony Taurus, Selain para perusahaan yang secara langsung menghacurkan lingkungan ada actor lain melakukan kerusakan secara tidak langsung yaitu: para kepala pemerintah dan anggota dewan yang ada di Bengkulu, Kenapa ini kita katakan perusak lingkungan karena mereka turut andil dalam memberikan keleluasaan terhadap perusahaan yang ada di Bengkulu. Adapun hal lain yang membuktikan mereka turut merusak lingkungan yaitu:  mereka sulit sekali membahas Kebijakan lingkungan yang diproduksi oleh Pemerintah dan DPR/DPRD saat ini masih kental dengan corak eksploitatif, liberal, berorientasi pasar, mendorong penghancuran lingkungan hidup serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Fakta lainnya, menunjukan yaitu: apa bila ada perlawanan rakyat dalam mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, wilayah kelola, serta hak-hak atas tanah, masih dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi dari aparat negara. katanya,"

Misalnya, proses pengadilan terhadap Anwar Sadat (Direktur WALHI Sumsel) tahun 2013 lalu, Pembunuhan Aktivis Serikat Tani Tebo (STT) pejuang Indra Pelani tanggal 27 Februari 2015 diLubuk Mandarsyah Tebo Tengah Ilir, Jopi Peranginangin dibunuh dengan sadis lewat pengeroyokan dan penusukan pisau dari belakang hingga tembus ke paru-paru di parkiran Habibie Center 7 hari lalu Sabtu, 23 Mei 2015. Tapi sampai hari ini tidak bisa kita ikhlaskan karena para pembunuhnya masih melenggang bebas, ini semua menjadi bukti nyata upaya pembungkaman terhadap aktivis lingkungan. Tentu saja peran modal (capital) tidak bisa dilepaskan dalam konteks ini walaupun masih banyak lagi contoh lain terkait membungkam mengungkapkan para pengerusak lingkungan. Ungkap Sony,"
 

G. Yang sudah berani merilis dana untuk Reboisasi hanya di Bengkulu tengah (Benteng) Sediakan Dana Rp 1,7 Miliar.
 

Pada awal tahun 2015, PEMKAB Bengkulu Tengah melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Benteng menyediakan dana Rp 1,7 milliar untuk memperbaiki hutan yang gundul. Dana sebesar itu dibutuhkan karena kerusakan hutan Bengkulu Tengah sudah mencapai 70 % dari luas wilayah hutan mencapai 26.336,4 hektar. Untuk itu Pemkab Bengkulu Tengah harus menggencarkan penghijauan kawasan-kawasan hutan yang telah hancur akibat pembalakan liar tersebut. Bahkan disinyalir akibat kondisi hutan yang hancur tersebut, Bengkulu Tengah menjadi daerah yang rawan bencana seperti longsor, pohon tumbang dan bencana alam lainya. Penghijauan besar-besaran itu diperuntukkan wilayah hutan di Muara Sungai Rindu Hati hingga Desa Susup Kecamatan Taba Penanjung. "Kami akan menyediakan berbagai jenis tanaman untuk pencegahan abrasi di kawasan aliran sungai. Serta mencegah longsor di kawasan pegunungan akibat lahan yang sudah gundul karena pohon ditebang," kata Kepala Dinas Kehutanan Durani Usman S.Sos, M.Si. Durani juga mengungkapkan, dana penghijauan tahun ini didapat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebesar Rp 1,56 milliar. Kemudian ditambah dengan Rp 140 juta dana daerah. "Kami akan optimalkan anggaran yang ada untuk penghijauan wilayah hutan di Bengkulu Tengah," tutur Durani optimis. Kerusakan hutan mencapai 70 % tersebut telah menyebabkan beberapa kawasan pedesaan di Bengkulu Tengah mengalami kebanjiran serta bencana longsor di saat musim penghujan. Sedangkan saat musim kemarau beberapa kawasan mengalami kekeringan yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut memang harus segera diperhatikan pemerintah daerah agar tidak menjadi persoalan yang harus dialami masyarakat setiap tahunnya. Dishut juga akan melibatkan masyarkaat setempat untuk menggalakkan penanaman pohon di wilayah hutan yang sudah rusak. "Anggaran yang ada ini jika diselewengkan akan menimbulkan masalah. Dan ke depannya tidak akan mendapatkan lagi dana tersebut," tutup Durani.

Manajer Advokasi dan kampanye Walhi Bengkulu Sony Taurus, menilai. sampai saat ini sudah masuk setengah tahun belum tau hasilnya, mengapa dikatakan demikian, karena al hasil seperti tingkat pencemaran sungai bangkahulu masih tercemar dan beberapa lobang sisa pertambangan belum ada dilakukan reklamasi, malah dikatakan sisa lobang tambang mau dijadikan tempat wisata lokal. Kita tunggu hasil audit dari BPKD secepatnya. tegasnya,"

H. Walhi Bengkulu Bersikap

Seperti yang di ungkapkan oleh Direktur Walhi Bengkulu Beni Ardiansyah," mengatakan pemerintah harus mencabut izin pertambangan yang beroperasi dalam kawasan hutan lindung dan konservasi di wilayah itu. "Pemerintah harus tegas menindak korporasi yang beroperasi di kawasan hutan lindung bahkan kawasan konservasi," katanya.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 22 April 2014 menyebutkan bahwa di Provinsi Bengkulu, aktivitas pertambangan berada dalam kawasan hutan lindung dan konservasi seluas 118,6 ribu hektare. Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan itu dioperasionalkan oleh 41 perusahaan tambang pemegang izin usaha pertambangan. "Ini sangat miris, kalau masyarakat menebang satu pohon langsung masuk penjara, sedangkan perusahaan tambang mengeruk ratusan ribu hektare dibiarkan," ujar dia. Ia menambahkan bahwa berdasarkan amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur berwenang mencabut izin-izin pertambangan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Walhi Bengkulu merilis data warga dan petani Provinsi Bengkulu hanya mampu mengakses tanah tak mencapai 1/4 hektare per orang atau 0,07 hektare atau 10x7 meter per segi karena tanah di daerah itu habis dikuasai pemodal perkebunan dan pertambangan. Data ini didasarkan pada kondisi luasan lahan di Bengkulu yang dikuasai petani. Direktur Walhi Bengkulu Beni Ardiansyah," menyebutkan Provinsi Bengkulu memiliki luasan 1,98 juta hektare dengan jumlah penduduk mencapai 2 juta jiwa. "Sebanyak 900.000 hektare luasan Bengkulu adalah wilayah hutan, termasuk kawasan lindung, taman nasional, dan hutan lainnya," jelas Beni, Sabtu (30/5/2015).

Ia lanjutkan setelah dikurangi luasan hutan sisa luasan Bengkulu sebagai Area Peruntukan Lain (APL) tersisa 1.057.906 juta hektare. Luasan itu harus dikurangi lagi dengan 463.964,54 hektare yang dikuasai pemodal dalam bidang perkebunan, dan pertambangan. Hanya tersisa 593.942 hektare yang dapat diakses 2 juta warga Bengkulu sebagai tempat bermukim, pertanian, jalan, perkantoran dan lain-lain.

"Sehingga dalam hitungan Walhi, jika 593.942 hektare tanah itu dibagi rata sekitar 2 juta penduduk Bengkulu, maka setiap penduduk dapat 0,07 hektare tanah per jiwa, apa yang bisa didapat dari tanah sesempit itu untuk bertani dalam masyarakat agraris," tegas Beni. Sejauh ini kata Beni, izin Hak Guna Usaha (HGU) dan petambangan terus berdatangan ke Provinsi Bengkulu. Walhi juga menagih janji Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah untuk mengevaluasi dan tak mengeluarkan izin bagi perusahaan pengguna tanah secara luas. Tegasnya,"

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09195 seconds.