Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Dugaan Korupsi Water Boom Padang Pariaman Muslim Kasim dan Zainir Koto Harus Bertanggung Jawab Berita

PADANG PARIAMAN, SK - Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM, mantan Bupati Padang Pariaman dan Zainir, yang kini sudah menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat harus bertanggung jawab penuh terhadap dugaan korupsi dalam pembangunan water boom atau water park di Malibau Anai, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman. Selain dipaksakan diduga proyek tersebut juga tidak mempunyai perencanaan yang matang, sehingga tidak bisa dimanfaatkan dan menjadi bangkai sampai kini. Rp. 13 miliar lebih uang negara terbuang sia-sia.Mantan Bupati Padang Pariaman Muslim Kasim

Demikian rangkuman wawancara SK dengan Jefri Arif, pemerhati hukum dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta Rimaison Syarif, SH, praktisi hukum, yang sengaja dimintakan pendapatnya sehubungan dengan adanya dugaan korupsi dalam pembangunan water boom di Malibau Anai. Proyek tersebut dibangun dengan uang negara yang berasal dari ABPD Padang Pariaman sebesar Rp. 13.196.773.000. Pembangunannya dilakukan tiga tahab, dengan sistim multi years. Tahab I mempergunakan anggaran 2008 & 2009 sebesarr Rp. 11.752.833.000, yang dikerjakan oleh PT. Hutama Karya.

Pembangunan tahab II dilaksanakan oleh CV. Sarana Karya tahun 2009 dengan dana sebesar Rp. 433.300.000. Sedang tahab III dilaksanakan tahun 2010 oleh PT. Pagar Alam Perkasa, dengan dana sebesar Rp. 1.010.640.000.

Sebagaimana diberitakan media ini, pembangunan water boom di Malibou Anai, dilakukan ketika Padang Pariaman dipimpin oleh Drs. H. Muslim Kasim, Ak. MM. Tidak diketahui dengan pasti, apa yang menjadi pemikiran Muslim Kasim untuk mendirikan water boom di Malibou Anai. Padahal, menurut beberapa pemerhati, secara ekonomis pendirian water boom di lokasi tersebut sangat tidak menguntungkan, karena dekat dengan Minangkabau Fantasi (Mifan) Padang Panjang yang sarana dan prasarananya lebih lengkap, lebih memuaskan dan jauh dari keramaian lalu lintas, sehingga kegiatan dalam Mifan tidak bisa ditonton dari luar. Kondisi ini jelas berbeda dengan Water Boom Malibou Anai yang berada dipinggir jalan raya Padang – Bukittinggi dan segala kegiatan dalam water boom bisa terlihat dari luar.

Selain itu tidak beberapa jauh dari lokasi water boom ada tempat permandian alami yang bernama Tirta Alami, yang jauh dari hiruk pikuknya arus lalu lintas, berbiaya murah dengan air yang sejuk dan jernih. “Saya kira hanya buang-buang uang negara membangun water boom di Malibou Anai. Kalau Pemerintah Daerah Padang Pariaman ingin membangun dan membenahi objek wisatanya atau ingin membangun water boom akan lebih baik dicari lokasi lain yang memungkinkan dan lebih bernilai ekonomis,” tutur Nurhayati Kahar, Direktur LSM Limbubu.

“Mimpi” Muslim Kasim tersebut dilaksanakan dengan sistim multi years, dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 42 miliar, sehingga kalau dihitung-hitung dengan dana Rp. 13 miliar lebih tersebut, water boom baru selesai 30 persen. Artinya masih dibutuhkan dana sebanyak Rp. 28.803.227.000 lagi untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut. Tapi dalam APBD tahun 2011 tidak lagi dianggarkan dana untuk kelanjutan pembangunan water boom. Entah kenapa ? Padahal katanya proyek itu dilaksanakan dengan sistim multi years. Kalau dengan multi years, mestinya dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD sampai proyek itu selesai.

Multi years yang didengung-dengungkan itu hanya akal-akalannya Muslim Kasim. DPRD Padang Pariaman tidak pernah mengeluarkan persetujuan atas pelaksanaan proyek water boom dengan sistim multi years. Drs. H. Ali Mukhni, Bupati Padang Pariaman, yang menggantikan Muslim Kasim, tidak mau memikul dosa atau turut menanggung resiko hukum Muslim Kasim terhadap proyek tersebut. Konon hal itu terjadi karena ada masukan dari seorang petinggi penegak hukum di Sumbar, bahwa proyek water boom bermasalah dan ada indikasi korupsi dalamnya, sehingga akhirnya Ali Mukhni memutuskan untuk tidak melanjutkannya.

Menurut Jefri Arif, secara kasat mata kita tahu, bahwa pembangunan water boom berindikasi korupsi. Dugaan tersebut diperkuat dengan keadaan water boom yang sudah jadi bangkai busuk. Bau busuk tersebut terlihat dengan kondisi water boom yang porak poranda. Mesin air yang bernilai ratusan juga sudah lenyap, bangunannya banyak yang rusak dan retak, kaca bangunan sudah hancur, papan seluncur pecah dan retak, kolam air pecah dan retak. Dan yang lebih lagi, kabel listrik yang ditanam di dalam tanah banyak yang hilang, sepertinya sengaja dibongkar dan diputus yang panjangnya puluhan meter.

“Indikasi korupsinya sangat jelas dan kentara sekali. Kalau memang tidak ada unsur korupsinya, pasti Drs. H. Ali Mukhni yang menggantikan Muslim Kasim mau melanjutkan proyek tersebut, atau setidak-tidaknya memanfaatkannya. Menurut teori hukum, keberhasilan sebuah proyek atau pekerjaan adalah kalau pekerjaan tersebut selesai dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak berfungsi, berarti proyek itu gagal dan pasti ada indikasi korupsi dalamnya,” tutur Jefri Arif lagi.

Oleh karena itu Jefri Arif menghimbau aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus tersebut sampai tuntas dan menyeret pelaku yang merugikan keuangan negara tersebut ke meja hijau. Ketika ditanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam pembangunan yang berindikasi korupsi itu, dengan tegas Jefri Amir menyebutkan Muslim Kasim, yang kini menjadi Wakil Gubernur Sumbar dan Zainir Koto, Kepala Dinas PU ketika itu. Kemudian Ir. Feri Andri, ST sebagai PPTK, Deni Irwan, ST sebagai Asisten Pimpinan Kegiatan dan Rahmi, SE sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

“Kalau memang kita ingin menegakkan hukum dengan baik dan benar dan menjadikan hukum sebagai panglima, pembangunan water boom tersebut harus diusut tuntas. Saya kira tidak ada yang bisa membantah kalau nuansa korupsi dalam proyek itu sangat tinggi. Masa iya, bangunan yang memprihatinkan itu sampai menghabiskan dana Rp. 13 miliar lebih. Penilaian saya sama dengan investor yang dibawa pak Sa’ban, pengurus DPP PKDP, ke Pariaman, yang hanya menilai bangunan itu paling tinggi Rp. 3 miliar. Makanya harus diusut tuntas,” tuturnya.

Sementara Rimaison Syarif, SH, praktisi hukum, yang diminta pendapatnya, sependapat dengan Jefri Arif. “Pasti ada apa-apanya, sehingga proyek yang sudah menghabiskan uang negara Rp. 13 miliar lebih itu menjadi bangkai busuk sampai sekarang. Tak mungkinlah sebuah pembangunan dibiarkan terbengkalai kalau tidak ada apa-apanya. Saya juga sangat yakin ada unsur korupsi dalamnya. Kita berharap aparat penegak hukum agar jeli dan berani mengusutnya,” tuturnya.

Rimaison mengaku miris melihat semakin mengguritanya tindak pidana korupsi di kalangan aparatur pemerintah. “Padahal dengan reformasi kita berharap hukum ditegak, pembangunan meningkat dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang (UU) RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sepertinya UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi tidak begitu ditakuti. Maunya pelaku korupsi itu ditembak mati saja, agar yang lain tidak melakukannya,” tuturnya.

Sementara Nurhayati Kahar, Direktur LSM Limbubu yang dihubungi mengatakan, dugaan korupsi dan bau busuk bangkai water boom ini sudah sampai ke Jakarta. “Kasus itu sebenarnya sudah sampai ke Kejaksaan Agung dan KPK. Namun entah kenapa, laporan itu tidak kunjung di usut tuntas. Saya dengan kawan-kawan dari LSM yang perduli penegakan hukum akan bikin laporan lagi. Insya Allah kasus itu akan di usut tuntas,” tegasnya.

“Coba tengok saja ke lokasi, dengan papan seluncuran yang begitu tinggi dan besar, massa iya kolamnya hanya segitu kedalamannya. Apa Pemda mau membunuh pengunjung. Kolam renangnya itu hanya cocok untuk kolam ikan. Dalam waktu dekat kami akan tebarkan bibit ikan di di kolam itu,” tutur Nurhayati lagi.

Sedang Jon Priadi, SE. MM, Sekda Padang Pariaman yang diminta tanggapannya tentang dugaan korupsi dalam pembangunan water boom di Malibau Anai, tidak memberikan tanggapannya dengan serius. Namun Jon Priadi mengakui adanya kelalaian Pemerintah Daerah Padang Pariaman sehingga bangunan itu jadi rusak dan mumbazir. “Tapi saya kira hal itu tak akan lama, karena saat ini ada dua investor yang sudah mengajukan keinginannya untuk mengelola water boom itu,” tuturnya. * Tim SK

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09348 seconds.