Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Demokrasi dan “Perang” Perebutan Sumber Daya Alam Pendapat

Amerika Serikat (AS) berencana menggeser 60% kekuatan militernya ke Asia Pasifik secara bertahap hingga tahun 2020. Connie Rahakunduni Bakrie, Direktur Eksekutif Institute of Defense and Security Studies (IODAS), seperti dikutip politikindonesia.com, menyatakan bahwa pergeseran kekuatan militer tersebut harus dilihat sebagai tanda dimulainya “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Indonesia termasuk di dalamnya.

Tanda-tanda “perang” itu sebenarnya sudah muncul sejak lama. Penguasaan industri ekstraktif oleh modal asing adalah contohnya. 75% kuasa pertambangan di Indonesia telah dikuasai modal asing, begitu pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI), Faisal Yusra, seperti dikutip okezone.com pada 2013 lalu. Tanda lainnya adalah pencanangan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2011 lalu. Melalui Perpres No 32 tahun 2011 MP3EI mendapatkan landasan hukum sebagai langkah strategis Indonesia untuk berperan lebih besar dalam percaturan ekonomi global. Rencana ini disambut sangat baik oleh negara-negara maju dan mereka yakin Indonesia menjadi aktor utama ekonomi dunia dengan potensi jumlah penduduk dan sumberdaya alamnya yang melimpah. Indah sekali.

Tapi tunggu dulu, mari kita lihat dengan kacamata terbalik. Jika MP3EI adalah sebuah percepatan pembangunan maka selama ini ada hal-hal yang membuatnya lambat. Menurut saya, demokrasi adalah salah satu hal yang membuatnya lambat. Demokrasi mensyaratkan dialog dan kesepahaman sebelum memutuskan sesuatu. Nyatanya, ijin-ijin kuasa pertambangan yang dikeluarkan pemerintah selalu bertolak belakang dengan kehendak warga sekitar area pertambangan. Warga selalu dipaksa untuk setuju dengan ijin-ijin tersebut oleh Pemerintah dengan segala cara. Konflik yang sering muncul antara perusahaan pertambangan dengan warga sekitar adalah contohnya. Kasus terakhir yang muncul adalah penolakan warga di Rembang, Jawa Tengah, atas pendirian pabrik semen yang mengancam sumber-sumber air warga. Warga menolak namun pabrik tetap diresmikan Pemerintah Kabupaten. Bahkan, penolakan warga dibalas dengan intimidasi aparat.

Nah, sekarang berpulang pada kita sebagai bangsa. Apakah kita memilih jalan demokrasi hanya sekedar ikut-ikutan trend? Ataukah kita memilih jalan demokrasi karena ia berpotensi untuk memanusiakan manusia? Jika alasannya adalah untuk memanusiakan manusia maka Pemerintah harus menunjukkan komitmennya dengan selalu mengedepankan musyawarah dan menjunjung tinggi kepentingan rakyatnya, bukan menjadi pembuka jalan bagi kapitalis domestik dan global untuk menindas rakyat.

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.0891 seconds.