Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

PNPM Sudah Tepat Sasaran? Pendapat

Wonosari – Yogyakarta (SK). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diluncurkan pemerintah pada 30 April 2007 yang sebenarnya sudah diawali pada tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dan ditahun 2014 ini dengan akan bergantinya rezim pemerintahan, merupakan tahun terakhir program tersebut bergulir. Untuk tahun berikutnya akan ada atau tidak program semacam ini tergantung dari rezim berikutnya yang berkuasa. Tujuan utama PNPM adalah pengentasan kemiskinan dengan masyarakat sebagai perancang agenda pembangunan mereka sendiri, baik yang fisik dan non fisik yang diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk merealisasikan mimpi mereka. Dan setelah sekian lama berjalan, program tersebut sudah menjangkau seluruh kecamatan di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah program tersebut sudah berhasil sesuai dengan tujuan awal?

Selama program ini berjalan, tiap desa pasti sibuk dengan proses panjang yang harus dilalui sebagai syarat program tersebut bisa turun. Mulai dari pembentukan Tim Pelaksana Program, Tim Penulisan Usulan, Tim Monitoring dan Chekker. Setelah itu melaksanakan Musyawarah Dusun (musdus) untuk mengumpulkan usulan dari warga yang kemudian dilanjut musrenbangdes untuk mematangkan kira-kira usulan dari dusun mana yang menjadi prioritas. Belum berhenti sampai disitu, proses dilanjutkan dengan Musyawarah Antar Desa (MAD ) tingkat kecamatan, dimana proses ini merupakan pertarungan antar desa untuk mendapatkan program. Di MAD inilah ditentukan desa mana yang mendapat atau tidak program sekaligus pembagian besaran dana untuk masing-masing desa. Turun tidaknya program sangat dipengaruhi oleh nilai tahun sebelumnya, dari pelaksanaan, partisipasi warga, transparansi dan Laporan Pertanggung Jawaban Akhir. Proses inilah yang mungkin bagi pelaku PNPM dan perangkat desa merupakan suatu proses yang melelahkan.

Dari program yang sudah berjalan di masing-masing desa memang bagus dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Walaupun belum merata disemua dusun karena memang harus ada perimbangan swadaya dari masyarakat, pembangunan yandu balita dan lansia beserta gedung PAUD bisa memberi akses layanan kesehatan dan pendidikan dasar kepada masyarakat. Pembangunan jembatan, talut, pengerasan jalan dan sarana fisik lainya juga memberi kemudahan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya. Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) sedikit banyak juga membantu perempuan mengembangkan usaha sekaligus mengangkat potensi lokal guna meningkatkan ekonomi keluarga.

Program PNPM Mandiri sangat memungkinkan Pemerintah Daerah, Fasilitator, dan juga masyarakat untuk berinovasi sehingga daerahnya bisa lebih cepat dalam pengentasan kemiskinan. Akan tetapi kalau dilihat kebanyakan program yang turun prosentasinya lebih besar untuk pembangunan sarana fisik sedang untuk pengembangan UMKM masih sangat kecil. Memang iya, sarana fisik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi yang berada di wilayah pinggiran. Dan akan sangat bagus apabila pengembangan sarana fisik tersebut diimbangi dengan pengembangan sektor ekonomi warga. Pengembangan fisik tanpa ada peningkatan pengembangan ekonomi warga akan sama saja, tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan. Yang ada warga akan lebih konsumtif misal dengan lebih menuruti gengsi, karena jalan desanya sudah mulus mereka berbondong-bondong membeli kendaraan bermotor dengan cara menjual lahan pertanian, kayu dan sebagainya. Hal ini tentu saja kedepanya akan lebih memberatkan warga .

Yang perlu mendapat perhatian adalah ketika proses pengumpulan usulan. Masyarakat harus mendapatkan pendampingan ketika melaksanakan musyawarah, supaya pemikiran mereka lebih kritis dan terlatih bagaimana bisa memunculkan ide-ide yang inovatif. Pemetaan wilayah dan sumber ekonomi warga harus menjadi dasar karena akan lebih mudah membaca sebenarnya apa yang paling dibutuhkan oleh warga. Desa yang sebagian besar mata pencaharian warganya sebagai petani dan desa yang sebagian besar warganya sebagai pedagang tentu akan sangat berbeda kebutuhanya. Enam desa di Gunungkidul seperti Desa Girikarto, Girisuko, Girimulyo, Nglegi, Nglanggeran dan Desa Beji jadi Pilot Projeck untuk pengembangan Sistem Informasi Desa . Dan delapan belas desa lainya sudah menginstal web SID tersebut. Dalam web tersebut sudah memuat pemetaan seluruh wilayah dan jumlah, umur, pendidikan beserta sumber pendapatan penduduk. Seharusnya hal tersebut akan sangat membantu memetakan apa saja kebutuhan warganya. Dengan begitu nantinya usulan yang muncul akan inovatif dan membantu desa dalam menentukan kebijakan dan harapan kedepan ketika pemerintah menurunkan program dalam bentuk apapun, desa beserta warganya sudah siap menjalankanya dengan tepat sasaran. Kalau seluruh 144 desa di Gunungkidul sudah menerapkan web SID akan lebih mudah lagi kabupaten yang terluas di Yogyakarta ini menjadi kabupaten yang gemah ripah loh jinawi.   (Slrn/ARL)

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09064 seconds.