Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Berau nuansa beton melenggang tanpa izin amdal, pemda tutup mata. Berita

Tanjung Redeb, 28 Desember 2013. 16:00 wite
Perusahaan yang bergerak di bidang ready mix ini dengan mudah melenggang di jalan kota Tanjung Redeb untuk menyuplai beton cor proyek DPU Berau, mengunakan sistem Rigid Pavement berlokasi di jalan yos sudarso dan jalan Kapt. Tendean, dengan menggunakan dana APBD murni 2013 yang berahir tanggal 27 Desember 2013, akan tetapi masih bekerja hingga hari ini 28/12/13. Proyek yang di kerjakan untuk tahun anggaran 2013 banyak mengalami keretakan pada saat disidak oleh Lintas Komisi DPRD Berau pada ahir november 2013.
PT. BNB yang sudah beroperasi sejak bulan Oktober 2013 dan baru saja melakukan sosialisasi di BLH Berau pada tanggal 23/12/13 untuk mendapat kan ijin amdal. yang juga di hadiri instansi terkait pemda Berau, Dinas perhubungan Berau, tata ruang, perwakilan Kecamatan Tanjung Redeb, Lurah Karang Ambun juga perwakilan dari Polsek Tanjung Redeb, perwakilan Koramil 0902 Tanjung redeb dan warga RT. 14 yang berdampak langsung karna bersebelahan dengan pabrik yang merasa belum menandatangani persetujuan. di pertemuan ini sudah jelas masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi diantara nya asal usul bahan baku, lahan terbuka hijau, CSR untuk warga yang harus disepakati. Pada saat salah seorang warga menanyakan apakah sudah memiliki H.O. dengan spontan Ketua RT 14 menjawab “sudah”, sambil memperlihatkan copy surat H.O. yang ahirnya membuat bingung yang hadir, apakah PT. BNB ini milik Ketua RT.?
Menurut prosudural pengurusan sesuai Undang undang nomor 32 tahun 2009 seharusnya perusahaan sebelum berdiri harus mengurus amdal UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. Namun anehnya perusahan sudah memegang surat rekomendasi Bupati Berau no 500 tanggal 11/11/2013 juga HO yang di tanda tangani RT, juga Lurah karang Ambun.
Di UU no 32 tahun 2009 dijelaskan di Pasal 111 ayat 2. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Saat kami telusuri warga di jalan pangeran diponegoro 1 yang tidak mendapat undangan sosialisasi ini juga berang tidak dilibatkan, karna truk mixer molen selalu melintas dijalan ini, kami terkena dampak polusi udara, suara juga getaran karna ber operasi hingga pukul 04:30 subuh Kadang dengan kecepatan tinggi diatas 40km/jam padahal sudah di sosialisasi dari Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Berau dengan surat edaran no 551.2/817/HUBKI-II.2/XII/2013. Tanggal 13 Desember 2013. Warga yang menutup jalan ponegoro 1, tanggal 17/12/13 karna terjadi insiden putusnya kabel enam jaringan PLN dan tv kabel rumah warga karna terseret truk, untung saja tidak sampai merenggut nyawa, warga terus memantau dan selalu berkoordinasi tentang perkembangan ijin amdal kepada kepala BLH Berau kata warga Diponegoro 1 saat dikantor BLH jalan S.A. Maulana jumat 27/12/13.
Dari kronologis ini semua sudah bisa di pastikan perusahaan belum memiliki NPWP karna sampai saat ini belum mengantongi izin, ada indikasi negara di rugikan dengan beroperasinya PT BNB karna tidak terkena pajak menyuplai beton cor semen di Proyek DPU Berau yang bernilai kontarak milyaran Rupiah. Siapakah yang telah berani memberikan ijin PT. BNB beroperasi readymix sudah pasti terkena pidana dan denda, siapakah yang bertanggung jawab dalam hal ini mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang kata Ebiet G. Ade. (imn).

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.08868 seconds.