Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Seluk Beluk TPK Berita

Gunungkidul – Yogyakarta (SK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah program pemerintah yang diberikan kepada desa supaya masyarakat bisa berswadaya secara mandiri tak terkecuali desa di wilayah kecamatan Wonosari Gunungkidul. Dalam pelaksanaanya  PNPM tentu tak lepas dari Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK. Tulisan sebelumnya sudah banyak membahas tentang berbagai kegiatan dan pelaksanaan PNPM. Lalu apa dan bagaimana TPK? Apa saja tugas serta kiprahnya dalam sebuah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat?

Kamis (03/10) disela-sela musyawarah desa di balai Desa Argosari RL berkesempatan mengobrol dengan Murti Raharjo (58) selaku ketua TPK Desa Wonosari seputar proses pembentukan dan syarat menjadi pengurus. Beliau menjelaskan dalam pembentukan ketua serta pengurus Tim Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat tentunya tidak lepas dari beberapa syarat yang harus terpenuhi. Untuk menjadi pengurus TPK harus warga yang berdomisili di desa tersebut, serta punya kemauan dan kemampuan untuk turut serta memajukan pembangunan desa. Proses pembentukan dan pemilihan ketua beserta pengurus TPK awalnya dengan mengadakan Musrendes yang diikuti beberapa tokoh masyarakat dari padukuhan sedesa Wonosari. Ketua beserta pengurus adalah hasil pemilihan masyarakat secara demokratis yang hadir di musrendes.

Setelah pengurus terbentuk, yang didalamnya ada ketua, sekretaris dan bendahara, TPK bertugas melaksanakan program, dari menampung usulan warga, mengajukan, serta melaksanakan kegiatan dari usulan yang sudah menjadi prioritas dan sudah di setujui oleh pemberi program PNPM serta ada swadaya dari masyarakat. Selain melaksanakan kegiatan yang berbentuk fisik, TPK juga melaksanakan kegiatan pengawasan, pengadministrasian serta pelaporan hasil pekerjaan kepada tim monitoring dan pihak fasilitator Kecamatan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat diharapkan dapat benar-benar menjadi program yang mampu melatih masyarakat untuk berdaya dan transparan dalam pelaksanaanya. Sebagai masyarakat umum kita juga bertanggung jawab ikut mengawasi berjalanya program, sebagai bentuk kontrol sehingga program tersebut tepat sasaran dan akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi kita semua. (Yudan/ARL)

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.23503 seconds.