Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Apa Kabar Program Kemandirian Desa? Berita

Sumba Barat Daya, SK - Hearing Perencanaan dan Penganggaran Desa Partisipatif di Sumba Barat Daya ini bertujuan, pertama, membangun pemahaman yang sama dan komitmen/dukungan dalam melanjutkan rencana aksi menuju kemandirian desa. Kedua, mengkomunikasikan hasil-hasil capaian program kepada para pihak.

Penguatan Desa telah ditetapkan menjadi model strategis percepatan pembangunan di Indonesia. Langkah-langkah taktis dan penting menuju capaian ideal adalah penguatan kapasitas pemerintahan desa, warga dan organisasi warga yang ada di desa-desa. Sistem kepemerintahan yang sentralistik dan top down sudah tidak relevan lagi bagi gerakan demokrasi kerakyatan yang bertumpu pada optimalisasi kekuatan-kekuatan lokal (asset dan potensi-potensi lokal). Oleh karena itu desentralisasi pemerintahan yang terfokus pada penguatan warga, organisasi warga dan pemerintahan desa menjadi penting dan strategis.

Instrumen-instrumen Pemerintahan Desa seperti Badan Pemberdayaan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Desa dan Sekretaris Desa perlu mendapat penguatan kapasitas khususnya untuk tata kelola pemerintahan desa yang pro nilai-nilai TKLD (demokrasi, transparansi, akuntabilitas, inklusi sosial dan keadilan gender). BPD misalnya, sebagai wadah saluran aspirasi warga perlu diperkuat fungsinya untuk lebih tanggap, peka dan berkomitmen menjaring serta memperjuangkan aspirasi-aspirasi warga yang diwakilinya. Perannya sebagai penyusun regulasi desa dan fungsinya sebagai pengawas pembangunan di desa pun perlu diperkuat.

Ideal desa mandiri memang mengharuskan kerja kolaborasi dan integrasi berbagai pihak, khususnya yang ada di desa, dengan kapasitas-kapasitas yang menguat di semua dimensi strategis. Mengaktualisasikan mimpi kuat menuju desa mandiri sebagaimana yang digambarkan di atas bukanlah hal mudah. Tetapi inisiatif, langkah kongkrit dalam kolaborasi dan integrasi dengan berbagai pihak harus dimulai.

Sudah kurang lebih sebelas bulan ini, Yayasan Sosial Donders bekerjasama dengan ACCESS dan PEMDA Sumba Barat Daya melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas melalui “Program Penguatan Kapasitas Warga, Organisasi Warga dan Pemerintahan Desa Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Desa yang Berbasis Pada Nilai-Nilai Tata Kepemerintahan Lokal Demokratis (TKLD)”.

Sasaran program terfokus pada Boundary Partners (BP) yang terpetakan dalam 3 aktor pembangunan desa (PEMDES, KPM dan Kader Posyandu). Penguatan-penguatan kapasitas yang diberikan pada BP adalah untuk mendorong perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, kolaboratif dan integratif dengan bertumpu pada kekuatan asset dan potensi desa sendiri. Partisipasi aktif warga dan organisasi-organisasi warga dalam Musrenbang Integratif, dalam perencanaan dan penganggaran desa yang terumuskan dalam usulan-usulan RKPDes menunjukan signal kuat, bahwa seruan membangun negara dari desa bukanlah slogan kosong.

Desa-desa sasaran program terfokus di 52 desa yang tersebar di 5 wilayah kecamatan (Kodi Bangedo: 13 desa, Kodi: 11 desa, Kodi Utara: 12 desa, Loura: 10 desa dan Wewewa Utara: 6 desa). Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah:
1. Pemberdayaan masyarakat dan organisasi warga (terutama perempuan, orang miskin dan kaum marginal lain) melalui penyadaran kritis, pengembangan kapasitas, pengorganisasian dan mobilisasi sumber-sumber daya lokal,
2. Membangun interaksi yang setara antara masyarakat dengan para pihak dalam mendukung pembangunan desa,
3. Memperkuat kapasitas pemerintahan desa,
4. Mengembangkan media dan metodologi pembelajaran yang kreatif, sederhana dan menarik yang berdasarkan pada pengalaman, asset potensi yang dimiliki.

Dalam rangka membangun konsolidasi dan sinergi gerakan sosial yang lebih besar dan luas dari para mitra dan bintang perubahan sosial lainnya yang bekerja di ranah perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik, serta memberikan kontribusi kepada upaya-upaya advokasi kebijakan penganggaran dan pelayanan publik pada tingkat kabupaten maka dibutuhkan suatu diskusi yang lebih luas, kuat dan strategis dengan multi pihak. Luas dan kuatnya jaringan kerja kolaborasi dan integrasi sangat penting untuk menggalang kekuatan mencapai mimpi desa mandiri yang berdaulat secara ekonomi, bermartabat secara budaya dan berdaya secara sosial. Untuk itu dipandang perlu dan strategis untuk menyelenggarakan sebuah: ”HEARING DENGAN DPR TERKAIT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA PARTISIPATIF.”

Adapun tujuan dan hasil dari kegiatan ini, pertama, mengkomunikasikan hasil-hasil capaian program kepada para pihak. Kedua, mendapatkan input yang lebih luas terkait perencanaan dan penganggaran partisipatif serta pelayanan publik yang ada di desa dan ketiga, membangun langkah-langkah strategis/ menggalang dukungan-dukungan strategis dan konstruktif untuk mendorong percepatan pencapaian desa mandiri. (Elton)

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.10213 seconds.