Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Pentingnya Kolaborasi Antardaerah dalam Penyediaan Air Bersih Publik Pendapat

Jawa Barat - Pada kurun waktu 1974-1978 (Pelita II), pengelolaan air minum yang dulunya dikelola oleh Dinas/Jawatan berubah statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan status sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Payung hukum operasional BUMD adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1961 yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan yang dipisahkan kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang. Berbeda dengan BUMN yang memiliki UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 1962 sebagai landasan hukum BUMD sudah tidak relevan lagi dengan dinamika perkembangan BUMD saat ini. Era otonomi daerah justru semakin menyulitkan posisi BUMD akibat ada sekat-sekat pemerintahan yang menghalangi kemajuan perusahaan. Batasan-batasan politik antardaerah mengakibatkan BUMD sulit melakukan konsolidasi antara BUMD sejenis. Komitmen pemimpin daerah pun cenderung rendah untuk mengembangkan BUMD ini.

Masing-masing wilayah administrasi atau kawasan fungsional tertentu, seperti kawasan perumahan menyediakan pelayanan air bersih secara mandiri dan eksklusif dalam skala kecil. Dampak negatif dari tidak terintegrasinya pelayanan air bersih ini diantaranya adalah ketidaksamaan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan ketidakefisienan dalam penyediaan pelayanan. Beberapa kelompok masyarakat menerima pelayanan dengan kualitas yang sangat baik, sementara yang lain bahkan sama sekali tidak mendapat pelayanan. Kondisi nyata terkait hal ini dapat dilihat pada penyediaan pelayanan perkotaan di Indonesia. Walaupun banyak perumahan formal, kota baru, dan kawasan industri yang menyediakan pelayanan umum secara mandiri dan pemerintah daerah juga menyediakan pelayanan perkotaan pada lokasi-lokasi tertentu, masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan. Masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan air bersih tersebut akhirnya membeli air secara mandiri dengan harga yang lebih tinggi.

Setelah diberlakukannya undang-undang desentralisasi dan privatisasi, jumlah penyedia air bersih sampai dengan tahun 2010 telah bertambah sebanyak 112 penyedia menjadi 402 penyedia, dengan 83 penyedia berada di kota dan 319 berada di kabupaten (Perpamsi, 2010). Jika dilihat dari perbandingan total jumlah penyedia terhadap total jumlah pelanggan, sebelum tahun 2000, rata-rata satu penyedia untuk 18.050 pelanggan. Nilai ini hanya bertambah sedikit pada akhir tahun 2010 menjadi rata-rata satu penyedia untuk 19.980 pelanggan. Dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 tersebut, cakupan pelayanan hanya bertambah sebesar 6%, dari yang semula 18% menjadi 24%. Rendahnya rasio antara total jumlah penyedia dengan total jumlah pelanggan dan rendahnya persentase cakupan pelayanan tersebut, disebabkan penyedia air bersih yang ada pada umumnya merupakan penyedia air bersih dengan skala pelayanan kecil, yaitu di bawah 10.000 SL atau kurang dari ±50.000 populasi. Selain itu, berdasarkan data dari Direktori Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) pada tahun 2010, terjadi peningkatan jumlah penyedia yang memiliki kinerja tidak sehat terutama pada penyedia dengan skala produksi yang kecil. Sampai saat ini tercatat sebanyak 234 penyedia dengan kinerja tidak sehat atau jumlahnya dua kali jumlah penyedia dengan kinerja sehat (103 penyedia).

Pengelolaan yang buruk dan adanya krisis ekonomi dahulu mengakibatkan banyak PDAM yang mengalami krisis keuangan, bahkan nyaris bangkrut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pemerintah pusat turun tangan dengan membuat kebijakan restrukturisasi utang dengan melalui dua skema, yakni penjadwalan kembali dan penghapusan tunggakan nonpokok. Penjadwalan kembali atas tunggakan pokok utang PDAM dilakukan dengan menetapkan periode pembayaran kembali atas dasar kemampuan cash flow masing-masing PDAM. Sementara penghapusan tunggakan non-pokok bagi PDAM dengan kinerja sehat dilakuakn dengan debt swap to investment dengan kegiatan/proyekinvestasi yang dibiayai dari dana PDAM dan/atau APBD. Tunggakan non-pokok bagi PDAM dengan kinerja kurang sehat atau sakit dilakukan dengan penghapusan seluruhnya. Penghapusan dilakukan secara bertahap, yakni penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak (Kementrian Keuangan dalam Beritasore.com, 11 Februari 2010).

Dari 205 PDAM yang diberikan pinjaman oleh pemerintah pusat, 175 PDAM masih menunggak pembayaran pinjaman. Total tunggakan utang PDAM pada tahun 2010 mencapai 4,6 triliun dimana 3,1 triliun merupakan tunggakan non-pokok dan 1,5 triliun merupakan tunggakan pokok (Kementrian Keuangan dalam Beritasore.com, 11 Februari 2010). Permasalahan finansial yang menjerat PDAM ini mengakibatkan PDAM sulit untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka pengembangan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Persoalan finansial yang membelit PDAM ini dapat diselesaikan dengan saling berkolaborasi untuk menyediakan layanan air bersih. Kolaborasi tersebut dapat berupa merger ataupun konsolidasi melalui joint service agreement. Beberapa bentuk manfaat bersama yang didapatkan dengan adanya kolaborasi ini, antara lain peningkatan efisiensi dalam penyediaan layanan melalui adanya economies of scale (Feiock, 2007).

Economies of scale mengisyaratkan bahwa penyediaan pelayanan perkotaan harus dilakukan dalam skala besar karena penyediaan dan pengelolaan dalam skala besar dapat menurunkan biaya per unit penyediaan. Studi yang dilakukan ini juga menunjukkan bahwa untuk mendapatkan manfaat dari economies of scale ini, penyediaan infrastruktur air bersih terkadang harus dilakukan secara lintas wilayah administratif atau lintas wilayah fungsional tertentu (Hendrawan, 2012).

Kolaborasi antar daerah bahkan telah difasilitasi pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, kerjasama dilakukan dengan mengunakan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Kolaborasi atau kerjasama antardaerah dalam penyediaan pelayanan air bersih disadari merupakan hal yang penting untuk dilakukan, mengingat banyak pelayanan perkotaan yang penyediaan dan pelayanannya harus dilakukan melintasi batas-batas administrasi atau batas-batas fungsional. PDAM yang lokasinya berdekatan atau berada dalam satu provinsi dapat didorong untuk melakukan kolaborasi sehingga terbentuk PDAM yang lebih kuat, efisien, dan efektif dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

Referensi:

  1. BeritaSore.com. Restrukturisasi Utang PDAM Melalui Dua Skema. 11 Februari 2010 (http://beritasore.com/2010/02/11/restrukturisasi-utang-pdam-melalui-dua-skema/).
  2. Feiock, Richard R. "Rational Choice and Regional Governance." Jurnal of Urban Affairs 29 (2007): 49-65
  3. Hendrawan, Hendra. 2012. Skala Optimal Penyediaan Air Bersih di Provinsi Jawa Barat. Tesis. Program Studi Magister PWK ITB, Bandung.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
  5. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

I Gusti Ayu Andani
Mahasiswa Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota ITB
Penerima Bakrie Graduate Fellowship

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.75803 seconds.