Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

SERTIFIKASI KAYU (SVLK), SOLUSI MASA DEPAN Pendapat

Hutan memiliki peran besar dalam perubahan iklim, antara 86 hingga 93 juta hektar, atau hampir setengah total wilayah indonesia merupakan tutupan hutan. Tapi, data mutakhir pada kementerian kehutanan menunjukkan Indonesia kehilangan 1,18 juta hektar hutan tiap tahun.

Keruasakan dan susutnya lahan hutan di Indonesia sangat tinggi, ini membahayakan kelestarian sumberdaya hutan dan memicu perubahan iklim global. Salah satu penyebab surutnya sumberdaya hutan dan laju pemanasan global adalah pembalakan liar. Di pihak lain masyarakat internasional berhasil menekan negara-negara yang memiliki hutan terbesar di dunia salah satunya indonesia yang berujung pada deklarasi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 26% yang di akibatkan oleh perubahan penggunaan lahan dan kehutanan pada 2020. 

Salah satu poin penting dalam komitmen ini yaitu pemerintah berkewajiban melakukan pencegahan pembalakan liar dan illegal trade, namun tidak bisa dipungkiri kebutuhan bahan baku kayu untuk industri olahan sangat besar, hal ini membuat pemerintah kita sedikiti “galau” dalam menangani masalah ini. Alhasil pemerintah membuat pemberlakuan sertifikat kayu (SVLK) mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P 45/ Menhut/ 2012 tentang Standar Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hutan Hak. Berdasarkan ketentuan tersebut, SVLK memiliki definisi sebagai persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu dan produk kayu yang dibuat berdasar kesepakatan para pihak di sektor kehutanan. SVLK memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.

Hal tersebut mengindikasikan kayu disebut legal bila kebenaran asal kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdangan atau pemindahtangannya dapat dibuktikan. Yakni, dengan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
SVLK memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan cara legal dari sebuah sistem pengelolan suberdaya hutan (SDH) yang lestari, yang mengindahkan aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management,SMF), dan tata-kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Pada pelaksanaannya, SVLK (Sitem Verifikasi Legalitas Kayu) masih menyisakan masalah dari mulai pemerintah pusat sampai di daerah. Satu di antara banyak persoalan itu adalah rendahnya pemahaman di kalangan parapihak atau pemangku kepentingan (stakeholders) tentang SVLK. Bahkan pada ranah prasayarat penopang (enabling condition), masih terdapat berbagai kekurangan yang menggangu bekerjanya sertifikasi secara optimal. Yaitu terbatasnya kemampuan untuk memahami dan berbedanya persepsi pemerintah daerah (Pemda) dan organisasi terkait lainnya dalam memaknai SVLK.

Seharusnya SVLK ini dapat menjadi angin segar bagi Pemda dalam upaya peningkatan pendapatan petani hutan hak di daerah, karena dengan adanya SVLK ini secara otomatis akan meningkatkan harga kayu milik petani hutan hak, sebagaimana dalam hukum ekonomi semakin tinggi kebutuhan bahan baku kayu, sedangkan ketersediaan kayu yang legal (baca-bersertifikat) masih minim akan berakibat pada tingginya harga kayu milik petani hutan hak. Harapan ini dapat terwujud jika pemda dapat menyambut potensi ini serta berkomitmen secara serius, yaitu dengan cara membuat peraturan-peratuaran pendukung seperti keharusan menggunakan kayu yang legal dalam setiap proyek pembangunan daerah sekaligus menyusun Perda tentang transaksi perdagangan kayu yang legal (baca-bersertifikat), sehingga jika ini dapat dilakukan tidak ada lagi pengusaha industri kayu maupun petani kayu hutan hak untuk tidak menerapkan SVLK ini.
Akhirnya dengan adanya SVLK ini Laju pemanasan global dapat di tahan, pembalakan liar dapat di cegah, pendapatan daerah meningkat, serta para pelaku ekonomi yaitu pengusaha dan petani hutan hak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Bayu Permana, S.Kom.i

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.10649 seconds.