Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Segera Tindak Lanjuti Keputusan MK Tentang Hutan Adat Berita

 Jakarta, 27 Mei 2013, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara telah menggelar Deklarasi masyarakat sipil tentang Keputusan MK atas Hutan Adat. Bertempat di Gedung Plaza Bapindo, Jakarta, deklarasi ini diawali dengan konferensi pers dan diskusi yang dipandu oleh Wimar Witoelar serta dihadiri wartawan dari berbagai media nasional, internasional, maupun komunitas. Sebelumnya, 16 Mei 2013 telah menjadi hari bersejarah bagi masyarakat adat nusantara. Uji Materiil yang diajukan oleh  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada bulan Maret 2012 ke Mahkamah Konstitusi telah dikabulkan sebagian. Dalam keputusannya MK menetapkan Pasal 5 Ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimakna bahwa “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.

MK juga membatasi wewenang negara dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan Rio Declaration on Environment and Development. Prinsip 22 deklarasi tersebut menyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karena itu negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingain mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Selama ini dengan diklaimnya hutan adat sebagai hutan negara, maka telah muncul begitu banyak konflik yang telah menyebabkan penderitaan bagimasyarakat adat di Indonesia ini. Sumber alam yang telah mereka pelihara selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun tiba-tiba diambil oleh perusahaan melalui pengeluaran izin dari negara. Lalu masyarakat adat tidak bisa mengakses kembali sumber alamnya, dan kehancuran lingkungan telah menghancurkan pula sumber kehidupan mereka. “Musuh utama hutan adat adalah izin-izin yang diberian pemerintah kepada perusahaan,” ungkap Sekjen AMAN, Abdon Nababan.

Keputusan MK merupakan hal penting yang akan mengubah kebijakan lain terkait bidang kehutanan, agraria, Rencana Tata Ruang dan Wilayah suatu daerah, perizinan terkait pengolahan sumber daya alam oleh pihak luar, dan lain-lain. Sekitar 40 juta hektar tanah adat akan dikembalikan kepada masyarakat adat di berbagai daerah di nusantara ini. Dampaknya terhadap pelestarian lingkungan akan sangat bagus untuk keberlanjutan sumber alam untuk hidup generasi mendatang. Sekjen AMAN, Abdon Nababan, keputusan ini membangun semangat “kebangsaan” bagi masyarakat adat.

Meski putusan MK merupakan kemenangan bagi masyarakat adat, tapi tantangan kedepan yang dihadapi masyarakat adat masih berat. Oleh karena itu, agar implementasinya bisa terencana dengan baik di setiap daerah, maka dibutuhkan keputusan politik dari Presiden RI. Sebuah pertanyaan yang menarik adalah bagaimana dengan hutan adat yang telah diambil oleh perusahaan ? Menurut Abdon Nababan perlu dilakukan proses pemulihan hak, dan negosiasi ulang dengan pemerintah sebagai fasilitatornya.

Adapun deklarasi kelompok masyarakat sipil yang selama ini telah memperjuangkan hak masyarakat adat atas hutan dan wilayah adatnya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah RI untuk segera melaksanakan Keputusan MK, diantaranya penyelesaian konflik-konflik terkait hutan adat dan sumber daya alam di wilayah-wilayah masyarakat adat.
2. Mendesak Presiden RI untuk memberikan amnesty kepada anggota-anggota masyarakat adat yang sedang menjalani proses hukum maupun yang sudah dijatuhi hukuman berdasarkan UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan.
3. Mendesak Pengesahan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA)

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.08846 seconds.