Walikota Menyapa Jembatan Komunikasi Warga dan Pemerintah

Ide Sabar Rina mendorong radio komunitas sebagai media membangun tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sungguh menarik. Masalah kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan warga akan segera teratasi. Keduanya bisa duduk bersama merancang program pembangunan yang tepat sasaran.

Seperti yang telah di tulis Rina, di Kota Jogjakarta Program Walikota Menyapa membawa perubahan besar dalam pengaturan roda pemerintahan. Pelbagai kebijakan baru muncul setelah walikota, Hery Zuhdianto, berbincang-bincang dengan warga. Kinerja aparat di Pemerintahan Kota (Pemkot) Jogjakarta semakin ramah dan fasilitas-fasilitas pelayanan publik semakin baik.

Walikota Menyapa merupakan kerjasama Pemerintah Kota Jogjakarta dengan radio-radio siaran di Jogjakarta, baik radio publik maupun swasta. Program ini disiarkan setiap minggu sekali pada hari Senin pukul 09.00-10.00. Pilihan waktunya sangat  baik karena Senin waktu yang tepat untuk merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan dalam seminggu.

Pada acara ini Kang Heri, demikian panggilan akrab Walikota Jogjakarta menerima masukan dari warga melalui telepon. Porsi warga untuk bertanya maupun memberikan tanggap diutamakan agar walikota dapat menyerap aspirasi sebanyak mungkin. Seluruh perbincangan walikota di radio selanjutnya ditindaklanjuti oleh para pegawai pelaksana teknis.

Akibat banyaknya masukan dari warga pelayanan publik di Kota Jogjakarta meraih indeks kepuasan yang sangat baik. Proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) cukup lima menit dengan teknologi sidik jari. Teknologi ini mencegah terjadinya data kependudukan ganda sebab setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda. Di loket layanan juga disediakan kartu antrian sehingga proses layanan terlihat rapi.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam acara Walikota Menyapa adalah masalah tata ruang dan tata wilayah kota. Sejak bulan Oktober 2009, para pengayuh sepeda memiliki jalur sendiri sehingga tidak takut disrempet motor atau mobil. Rambu-rambu lalu lintas sepeda juga dibuat agar para pengayuh sepeda bisa memilih jalur alternatif sehingga cepat sampai tujuan.

Pemkot Jogjakarta mempelopori pemanfaatan teknologi open source untuk mendukung kerja komputerisasi. Pemanfaatan teknologi open source menekan pengeluaran akibat belanja perangkat lunak (software). Pos belanja ini selanjutnya dimanfaatkan untuk meningkatkan performa teknologi yang digunakan.