Suara Komunitas
  • HOTLINE SMS : 
  • 08180 438 9000
  • 12 May 11:08: 6287711594xxx: : SDN O5 Sragi, sosialisasikan ujian sekolah kepada wali murid
  • 12 May 10:05: 6287711594xxx: : KPUD kab.Pekalongan gelar rapat pleno penetapan calon terpilih anggota DPRD, pemilu 2014
  • 6 May 18:34: 6287711594xxx: : SK Pejabat sementara desa Tegalsuruh,Sragi,Pekalongan dilematis
  • 21 Mar 16:10: 6285217882xxx: : Terkait dugaan pelanggaran kampanye PD yg berlangsung 17/3, di Lap Gondang Kec Gangga Panwaslu KLU panggil Kades Loloan M.Helmi
  • 21 Mar 15:54: 6285217882xxx: : Sidrap (SK)-Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bertempat di SDN 1 Bila melibatkan semua sekolah dasar se-Kecamatan Pitu Riase berlangsung 18-20 Maret 2014
  • 21 Mar 12:39: 6281907813xxx: : Akibat hujan deras sejumlah infrastruktur pembangunan PNPM di Desa Ketangga, Kec. Suela rusak terseret banjir.
  • 16 Mar 15:06: 6285263168xxx: : Kabut asap yg menyelumuti kota/kabupaten Padang Pariaman,hal ini mengganggu aktifitas warga, apalagi dlm pelaksanaan kegiatan fisik Pnpm.(RULLY FERDIAN BAHANA SMK DWIPA FM KOTA PARIAMAN SUMBAR)
  • 13 Mar 16:00: 6285263168xxx: : Sedang berlangsung MAN (Musyawarah Antar Nagari) Pertanggungjawaban UPK th 2013 dan MAN Dok BLM THN 2014 PNPM MPD Kecamatan VII Koto kab Padang Pariaman, hari ini tgl 12 Maret 2014.(RULLY FERDIAN:BAHANA SMK DWIPA FM KOTA PARIAMAN SUMBAR )
  • 6 Mar 23:19: 6281805210xxx: : Praya.sepentura fm.kegiatan pnpm mp yg d laksanakan pada tahun 2013 d lingkungan tiwu galih menghabiskan dana 350 jt dan semua dana tsb d gunakan untk kegiatan fisik dan adapun proses pencairan dana d lakukan scra bertahap guna memenuhi sasaran
  • 8 Feb 11:05: 6287748452xxx: : sinabung bagai mana sebenarnya untuk tunjangan anak sekolah khususnya jeraya pintumbesi di posko jamburtaras berastagi ! soalnya banyak orang tua bertindak masing-masing untuk urusan anak sekolah walau tanpa informasi yang jelas

Kades Sukadana Gelar LKPJ Pada Sidang Paripurna BPD

1 April 13 | 15:04

Sukadana, SK - Kepala Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sojati, 01/04/13, menggelar Lapran Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2012 didepan sidang paripurna BPD. KLPJ digelar sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sojati dalam LKPJ yang disampaikan didepan semua anggota BPD dan tokoh masyarakat Sukdana mengatakan, bahwa sebagai kepala desa wajib memberikan laporan dan informasi kepada BPD sebagai wakil masyarakat ditingkat desa, agar dapat mengevaluasi semua kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan akutabilats kinerja penyelenggara pemerintahan desa serta memberikan feed back peformance terhadap jalannya roda pemerintahan desa.

Terkait dengan visi dan misi desa Sukadana, Sojati menjelaskan, bahwa visi desa Sukadana adalah terwujudnya masyarakat Sukadana yang adi, sejahtera dan martabat melalui peningkatan sumber daya manusia serta mampu mengelola sumberdaya alam yang berkelanjutan. Visi tersebut diuraikan dalam misinya yaitu, membangun tata pemerintahan desa yang demokratis, profesional, efektif, efisien, bersih dan berwibawa, meningkatkan sumberdaya manusia yang berdaya guna untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemamfatan sumberdaya alam yang maksimal untuk kemakmuran dengan mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutannya.

Selain itu, juga sebagai misi desa Sukadana adalah peningkatan pelayanan dasar terhadap masyarakat, membangun kesadaran kerjasama dan ruang partisipatif masyarakat (laki-laki, perempuan dan masyarakat miskin) dalam setiap tahapan pembangunan dan mengayomi serta mendorong pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka mendorong pembangunan desa.

Terkait dengan skala prioritas pembangunan, menurut Sojati, bahwa pembangunan pada tahun 2012 ini meliputi, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat produktif, pembinaan kesehatan masyarakat, pembinaan sosial kemasyarakatan dan peningkatan sarana-prasarana dan mutu pendidikan.

Berdasarkan Rencana kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) tahun 2012, pemerintah desa Sukadana telah menginfelemntasikan program prioritas dengan anggaran pendapatan belanja desa pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 3,6 miliar lebih, dan yang terealisasi sebesar Rp. 2,073 miliar atau sebesar 55 persen.

Menyoroti penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa, menurut Sojati, pihaknya telah menjalin kerjasama antar desa dalam pengelolaan sumber daya alam seperti penambangan galian C di kali Koangan. Demikian juga dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, desa Sukadana telah banyak mendapat kucuran dana untuk membangun infrastruktur transfortasi, pendidikan dan kesehatan.

Sementara dalam pengolahan kawasan hutan produksi, desa Sukadana telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti menanam seribu pohon turi untuk pengopenan tembakau bekerjasama dengan PT. Sedana Arif Nusa dan pemberian kambing secara kolektif untuk masyarakat di kawasan hutan produksi. Selain itu, dilakukan juga penanaman kakao dan kopi di kawasan hutan produksi dengan sistem petani memberikan kontribusi ke desa yang dikoordinir oleh masing-masing kelompok tani.

Mengingat desa Sukadana termasuk salah satu desa yang rawan bencana, maka pemerintah desa terus melakukan upaya mitigasi dengan melatih warga siaga bencana, melakukan pemantauan bencana secara rutin, pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan pembinaan secara berkala kepada masyarakat.

Sementara ketua BPD Desa Sukadana, Singati dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, LKPJ kepala desa merupakan kegitan rutinitas setiap akhir tahun. “Apa saja yang dikerjakan oleh pemerintahan desa itu perlu diketahui oleh masyarakat luas, sehingga perlu dilakukan LKPJ, yang bukan saja dilakukan didepan BPD, tapi juga masyarakat secara umum”, jelasnya.

LKPJ yang disampaikan Kades Sukadana ini, kata Singati, sebelum kita terima ada waktu untuk kita kaji ulang, apakah yang disampaikan itu sesuai dengan pakta di lapangan atau tidak, dan ini perlu ditelusuri. Setelah itu setiap BPD melalui praksinya memiliki hak untuk menyampaikan temuannya pada saat sidang pari purna berikutnya. “Yang jelas kita akan sidang kembali untuk menentukan apakah LKPJ ini sudah sesuai atau masih ada kekurangan”, jelas Singati.

Camat Bayan, Sahti, S.Pd yang diwakili Kasi pemerintahan kecamatan Bayan, Aripin, S.Sos, dalam kesempatan tersebut mengatakan, sesuai dengan UU dan Perda, bahwa BPD itu memilki hak untuk meminta Kades memberikan LKPJ. “Memang saya lihat Kades Sukadana sudah maksimal melakukan tugasnya, namun sebagai manusia tentu tidak luput dengan kehilapan”, katanya. (ari)


Formulir Komentar
Belum ada komentar atas konten ini. Jadilah komentator pertama

Berita

Berbagi di Media Sosial

Tautan

Tulisan Terkait

Tulisan oleh Primadona FM lainnya: