Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Panwascam Keluhkan Honor Minim Ke Wakil Rakyat Berita

Lumajang- Forum Komunikasi Pengawas Pemilu (panwascam)Tingkat Kecamatan keluhkan Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/85/427.12/2012, tentang standarisasi honorarium, uang lembur dan satuan harga barang/jasa belanja dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 29 Mei 2013 kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Lumajang.

Keluhan Para Pengawas itu, ditengarai honorarium Panwas kecamatan dan petugas pengawas lapangan (ppl) pemilu yang tertera dalam SK tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dan Peraturan badan pengawas pemilu nomor 10 tahun 2012. Sehingga panwascam beranggapan ada indikasi, pemerintah kabupaten Lumajang ingin melemahkan kinerja Panwascam sebagai control jalannya pemilihan umum kepala daerah 29 Mei 2013 melalui honor yang dianggap kurang manusiawai.

Ketua forum komunikasi Panwascam kabupaten Lumajang Achmad Hambali menyatakan, pihaknya menyesalkan honorarium bagi panwascam maupun ppl turun drastis dibandingkan dengan Pemilukada tahun sebelumnya. Untuk ketua panwascam dalam SK itu, sebesar RP. 500.000,- anggota RP. 400.000,-. Sedangkan untuk ppl Rp.120.000,-. “ kami menilai kurang manusiawi honor bagi panwascam maupun ppl yang tertera dalam sk bupati,” terangnya usai hearing dengan ketua DPRD II kabupaten Lumajang.

Menurut Achmad ketua Panwascam Kecamatan Klakah, Lumajang, pihaknya menyesalkan honorarium bagi petugas pengawas lapangan sangat minim sebesar RP. 120.000,-. Dengan honor seminim itu, tambahnya, dirinya dengan panwascam yang lain kesulitan untuk recrutment petugas pengawas lapangan yang seharusnya sudah dilaksanakan mulai tahun kemarin. Namun recrutment tersebut tidak diindahkan lantaran, merasa ketakutan tidak ada yang mendaftar sebagai ppl pemilukada 2013 ini. “ sampai detik ini kami tidak berani membuka recrutmen bagi ppl lantaran gajinya sangat minim,” tegasnya.

Setali tiga uang ketua DPRD II kabupaten Lumajang, Agus Wicaksono,S.Sos mendukung tindakan Panwascam, pasalnya Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/85/427.12/2012 bertentangan dengan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dan Peraturan badan pengawas pemilu nomor 10 tahun 2012 . “ Semestinya SK Bupati Lumajang menyesuaikan dengan Undang –undang dan peraturan diatasnya,” katanya.

DPRD II kabupaten Lumajang setelah ada keluhan dari panwascam akan mempelajari SK Bupati tentang standarisasi honorarium, uang lembur dan satuan harga barang/jasa belanja dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 29 Mei 2013. Agus Wicaksono,S.Sos melakukan itu, ditakutkan ada indikasi melemahkan kinerja panwascam. Namun pihaknya membenarkan, SK Bupati pertentangan peraturan yang berlaku.

“ Saya melihat sepintas SK Bupati kontra produktif dengan uu 15 tahun 2011 dan Peraturan badan pengawas pemilu nomor 10 tahun 2012 . Ada beberapa item dalam SK itu ada pengurangan seperti recrutmen ppl dan honorarium bagi panwascam maupun ppl jauh dari standart yang seharusnya diterima,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Wakil Bupati Lumajang Drs. As`at Malik usai menemui seluruh panwascam kemarin mengatakan, pihaknya akan menyerahkan surat keluhan Panwascam ke Bupati Lumajang. Mengenai isi surat dari Panwascam, As`at Malik tidak bisa menjelaskan lantaran bukan kewenangannya.“ Ya nanti suratnya saya sampaikan kepada bapak Bupati, kalau saya tidak bisa memutuskan. Namun nanti saya juga ikut menjelaskan kepada bapak bupati tentang keluhan Panwascam,” terangnya.

Mengenai honorarium Panwascam maupun Pengawas Pemantau lapangan (PPL) kurang layak dan tidak manusiawi. As`at Malik terkerkejut jika honorarium tersebut turunnya sangat drastis. Pemilukada tahun kemarin untuk gaji PPL sebesar Rp.400.000,-. Namun sekarang kok Rp.120.000,-. “ Nanti saya koordinasi dengan Bupati.” katanya.

Ia menambahkan, Sangat wajar Panwascam melakukan tindakan demikian, karena mereka menuntut haknya. Namun, pihaknya juga memberikan motivasi kepada Panwascam agar bekerja sungguh-sungguh karena bekerja di lembaga Negara harus mementingkan pengalaman dari pada honorarium. “ Walaupun menjadi panwascam itu sebuah pengalaman yang sangat berharga,“ pungkasnya. (ron)

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09003 seconds.