Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Honor Tidak Manusiawi, Panwascam Desak SK Bupati Lumajang di Revisi Berita

Lumajang(SK)- Merasa dikebiri dan diskriminarif, puluhan Pengawas Pemilu Kecamatan yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Pengawas Pemilu Panwascam nguruk Kantor Bupati Lumajang dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang, kemarin Senin (18/2/13) siang. Kedatangan meraka secara beramai-ramai ingin menemui Bupati Lumajang DR. H. Sjahrazad Masdar, MA. Namun, pertemuan itu kandas, lantaran Bupati Lumajang tidak ada ditempat sehingga pertemuan itu diwakili oleh Wakil Bupati Lumajang Drs. As`at malik dirumah dinasnya.

Dalam pertemuan tertutup itu, menurut informasi, Forum Komunikasi Pengawas Pemilu Panwascam melayangkan surat keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/85/427.12/2012, tentang standarisasi honorarium, uang lembur dan satuan harga barang/jasa belanja dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 29 Mei 2013. Pasalnya, dalam SK tersebut, honorarium Panwascam maupun Pengawas Pemantau lapangan (PPL) kurang layak dan tidak manusiawi. Sehingga Panwascam menduga dengan Minimnya Honor pengawas pemilu itu, diindikasikan untuk melemahkan kinerja panwascam dan PPL sebagai pemantau jalannya Pemilukada.

Sekretaris Forum Komunikasi Pengawas Pemilu Panwascam M. Umar mengungkapkan, Kedatangan seluruh Panwascam meminta kepada Bupati Lumajang untuk merevisi SK Bupati nomor 188.45/85/427.12/2012, karena kurang berpihak dan terkesan ada pelemahan terhadap Pengawas Pemilu. “ Kedatangan kami meminta kebijaksaan dari Pemerintah agar menaikkan honorarium Panwascam dan PPL paling tidak setara dengan Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK),” ucap M.Umar yang merupakan ketua Panwascam Kecamatan Padang, Lumajang.

Umar menjelaskan, sesuai dengan SK Bupati untuk Honor Panwaslu Kecamatan : Ketua Rp.500.000,- dan anggota Rp. 400.000,-. Sedangkan PPL sebesar Rp. 120.00,- per-bulanya. Menurutnya, masih kata Umar, dengan honor yang tidak sesuai itu, kinerja panwascam maupun PPL akan terbengkalai lantaran kebutuhan mereka tidak terpenuhi. “ ya sangat kurang layak honor Panwascam maupun PPL, jika dibandingkan dengan kinerja dan lokasi tempat panwascam maupun PPL bekerja. Apalagi nantinya pasti terjadi benturan-benturan dengan peserta Pemilu, Tim Sukses calon. Kalau honornya tidak seimbang maka sangat memprihatinkan sekali, bahkan pengawasan kami kurang maksimal,” keluhnya.

Umar juga mengingatkan kepada bupati Lumajang agar merevisi SK tersebut. Namun, jika Bupati Lumajang tidak merevisi SK tersebut maka panwascam tidak akan bekerja secara Maksimal dalam mengontrol maupun mengawasi jalannya Pemilukada 29 Mei 2013 mendatang.“ Apabila dari Pemkab tidak ada tindakan kami akan melakukan langkah untuk menemui DPRD dalam hal ini badan Anggaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwas Kabupaten Lumajang Cokro Widodo yang mendampingin panwascam menjelaskan, pihaknya bersama jajaran panwaskab sudah melakukan koordinasi mendukung penuh tindakan yang dilakukan oleh Panwascam. “ Kami mensetujui tindakan Panwascam yang menginginkan SK Bupati nomor 188.45/85/427.12/2012 agar direvisi. Karena dalam SK tersebut untuk honorarium bagi panwascam maupun PPL sangat minim dan nantinya akan menjadi resiko dan kendala khususnya dalam pengawasan jalannya Pemilukada,” tegasnya.

Wakil Bupati Lumajang Drs. As`at Malik usai menemui seluruh panwascam mengatakan, pihaknya akan menyerahkan surat keluhan Panwascam ke Bupati Lumajang. Mengenai isi surat dari Panwascam, As`at Malik tidak bisa menjelaskan lantaran bukan kewenangannya.“ Ya nanti suratnya saya sampaikan kepada bapak Bupati, kalau saya tidak bisa memutuskan. Namun nanti saya juga ikut menjelaskan kepada bapak bupati tentang keluhan Panwascam,” terangnya.

Mengenai honorarium Panwascam maupun Pengawas Pemantau lapangan (PPL) kurang layak dan tidak manusiawi. As`at Malik terkerkejut jika honorarium tersebut turunnya sangat draktis. Pemilukada tahun kemarin untuk gaji PPL sebesar Rp.400.00,-. Namun sekarang kok Rp.120.000,-. “ Nanti saya koordinasi dengan Bupati.” katanya.

Ia menambahkan, Sangat wajar Panwascam melakukan tindakan demikian, karena mereka menuntut haknya. Namun, pihaknya juga memberikan motifasi kepada Panwascam agar bekerja sungguh-sungguh karena bekerja di lembaga Negara harus mementingkan pengalaman dari pada honorarium. “ Walaupun menjadi panwascam itu sebuah pengalaman yang sangat berharga,“ pungkasnya(ron)

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09093 seconds.