Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Jamkesmas dalam Lipatan Waktu Analisis

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin telah berjalan sejak tahun 2005 secara legal dalam peristilahan program pada waktu itu. Namun faktanya pemerintah telah menetapkan berbagai program jaringan pengaman sosial bidang kesehatan (JPS-BK) pada tahun 1998-2001, program dampak pengurangan subsidi energi (PDSPE) tahun 2002-2003, program kompensasi bahan bakar minyak (PKPSBBM) tahun 2003-2004, program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (JPK-MM) yang berupa Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) tahun 2004-2007. Pergantian nama dari ASKESKIN menjadi JAMKESMAS adalah keterlibatan PT. ASKES dalam pengelolaanya. Jika dalam ASKESKIN, PT ASKES bertanggungjawab atas pendataan peserta dan pengelolaanya baik keuangan dan program maka dalam JAMKESMAS, PT. ASKES hanya bertindak melegalkan peserta program yang namanya tercantum dalam SK Bupati /Walikota dengan membuat dan mendistribusikan kartu Jamkesmas.

Berkenaan dengan hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai Indonesia sehat dan menjamin akses penduduk, khususnya penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas adil dan merata. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pengembangan dan perluasan jaringan pelayanan kesehatan agar berada sedekat mungkin dengan penduduk yang membutuhkan.

Lahirnya Jamkesmas merupakan rentetan waktu dari program sebelumnya itu. Tujuan dari program Jamkesmas, adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, agar tercapai tingkat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Sasaran dari program ini, adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta layanan rujukan medis rumah sakit pemerintah dan swasta yang ditunjuk. Kebijakan pemerintah kaitannya dengan pemberian subsidi kesehatan ini banyak memberikan keringanan biaya pengobatan terhadap masyarakat yang tidak mampu, dengan prosedur memberikan pengobatan gratis baik biaya pengobatan, biaya perawatan dan sebagainya. masyarakat dapat mengajukan asuransi kesehatan masyarakat miskin atau Askeskin. Segala penyakit ditangani secara gratis oleh rumah sakit yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pelayanan kepada pasien yang mengajukan surat keterangan miskin dengan catatan prosedur pengobatan untuk pasien-pasien tersebut sudah di tentukan oleh pemerintah, antara lain kelas kamar perawatan yaitu kelas 3 dan obat yang diberikan adalah obat generik.

Selebihnya itu jika pasien memakai kamar dan obat lain dengan harga yang lebih tinggi, yang tidak tercantum dalam paket program pengobatan yang ditetapkan pemerintah, maka pasien tersebut dikenakan biaya tambahan atas kelebihan tersebut. Ini pangkal masalahnya, bagaimana logikanya orang miskin membayar biaya tambahan?

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09311 seconds.