Suara Komunitas
  • HOTLINE SMS : 
  • 08180 438 9000
  • 28 Nov 21:10: 628126485xxx: : SK Pertemuan PSK 27-29 Nop. 2015 di Kawasan Gunung Api Purba.
  • 28 Nov 21:07: 6281542555xxx: : SK Pewarta suara komunitas melaksanakan pertemuan nasional 27 29 nopember 2015 di kawasan ekowisata gunung api purba nglanggeran,gunungkidul,DIY
  • 6 Oct 09:08: 6287773739xxx: : SK Hari ini, peringatan HUT TNI 70 di Cilegon Banten banyak dibicarakan media
  • 3 Oct 19:41: 6285747526xxx: : SK Sedang berlangsung sosialisasi perlindungan hukum bagi jurnalis warga, pemateri dari AJI. 12 editor wilayah SK mengikuti sosialisasi ini. Sabtu, (3/10/2015)
  • 19 Aug 13:42: 628122714xxx: : Sk berita sms masih aktif brow..
  • 12 May 11:08: 6287711594xxx: : SDN O5 Sragi, sosialisasikan ujian sekolah kepada wali murid
  • 12 May 10:05: 6287711594xxx: : KPUD kab.Pekalongan gelar rapat pleno penetapan calon terpilih anggota DPRD, pemilu 2014
  • 6 May 18:34: 6287711594xxx: : SK Pejabat sementara desa Tegalsuruh,Sragi,Pekalongan dilematis
  • 21 Mar 16:10: 6285217882xxx: : Terkait dugaan pelanggaran kampanye PD yg berlangsung 17/3, di Lap Gondang Kec Gangga Panwaslu KLU panggil Kades Loloan M.Helmi
  • 21 Mar 15:54: 6285217882xxx: : Sidrap (SK)-Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bertempat di SDN 1 Bila melibatkan semua sekolah dasar se-Kecamatan Pitu Riase berlangsung 18-20 Maret 2014

RDP DPRD Sumut dan Baperjakat Gagal

5 Februari 13 | 00:27

Medan (suarakomunitas.net) Komisi A DPRD Sumut sesuai jadual pada Senin (4/2) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara H. Nurdin Lubis, yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).  

Agenda RDP adalah mempertanyakan proses pengangkatan 15 pejabat Kepala Dinas yang dilaksanakan Gubsu Gatot Pujo Nugroho beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi A Oloan simbolon mengakui, sejak dilaksanakan pelantikan banyak riak-riak di masyarakat menyoroti dilaksanakannya pelantikan 15 Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena terkesan mendadak.
RDP akhirnya gagal, Komisi A sepakat akan menemui Mendagri di Jakarta mempertanyakan keabsahan pelantikan 15 pejabat Pemprovsu yang dituding melanggar SE (Surat Edaran) Kemendagri No 800/5335.SJ.
Inti dari surat edaran Mendagri tersebut, intinya melarang keras Gubernur, Bupati/Walikota melakukan mutasi pejabat struktural, terhitung sejak 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), demi menghindari keresahan serta menjaga netralitas atau independensi PNS (Pegawai Negeri Sipil).(tosim)


Formulir Komentar
Belum ada komentar atas konten ini. Jadilah komentator pertama

Berita

Berbagi di Media Sosial

Tautan

Tulisan Terkait

Tulisan oleh Sekber Radkom lainnya: