Wonolelo - Yogyakarta. Hampir di setiap tempat tongkrongan di daerah Wonolelo sering ditemui obrolan warga merespon pengerukan pegungungan Guyangan. Berbagai tanggapan warga silih berganti bermunculan. Berbagai reaksi warga menanggapi galian tersebut semakin hari semakin memuncak. Tanggapan pemerintah tentang aktivitas pengerukan juga dirasakan warga masih banyak tanda tanya.

Beberapa kali warga melakukan dialog dengan pemborong dan pemerintah serta DPR Bantul berbagai pihak termasuk dengan pemerintah dan DPRD Kabupaten Bantul ternyata masih belum mampu mengobati rasa "haus" warga tentang aktivitas pengerukan tersebut. Pemerintah telah menyatakan bahwa aktivitas pengerukan tersebut telah mendapatkan izin resmi. Dengan dalih tersebut pemerintah dinilai masih belum mengoptimalkan pengawasan dan investigasi tentang perijinan yang dijadikan alasan tersebut. 

Selain perijinan yang dipertanyakan warga, masalah teknis pengerukan tidak sesuai dengan seharusnya. Sosialisasi ke warga sangat minim bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Muatan tanah uruk yang diangkut oleh truk-truk tersebut tidak terbukti melebihi tonase. Selain itu waktu pengerukan yang diinstruksikan oleh pemerintah mulai jam 08.00 sampai 16.00 ternyata tidak selamanya diamini. Mulai jam 07.30 sudah puluhan truk mengantre dijalanan, sehingga sangat menganggu aktivitas warga yang menggunakan jalan satu-satunya tersebut.

Menurut Nur warga di dekat lokasi pengerukan menyatakan bahwa pada Rabu (9/5/2012) sekitar pukul 22.00 terjadi longsor tanah. Sontak saja hal ini mengejutkan warga sekitar yang rumahnya di dekat lokasi pengerukan. Walaupun longsoran tanah itu tidak besar, namun hal ini telah ditanggapi oleh warga sebagai warning untuk selalu waspada. Sementara itu menurut Mujadi bahwa Wonolelo telah dinyatakan sebagai Zona Merah, namun mengapa ada aktivitas pengerukan tanah yang dinilai syarat dengan masalah lingkungan. Selain itu hal utama yang menjadi masalah adalah rusaknya jalan utama warga. Walaupun sudah ada janji dari pemerintah akan memperbaikinya, namun disitu memunculkan masalah baru dan menuai berbagai kritik dari warga.

Warga meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang permasalahan perijinan dan memperbaiki sistem komunikasi dengan warga terdampak. Kalau nantinya terbukti ada mal document oleh pihak-pihak yang mencari  ijin diharapkan aktivitas pengerukan tersebut dapat dihentikan." Ujar Slamet warga Wonolelo