Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

"Pemilukada Tidak Penting" Pendapat


Judul diatas sengaja penulis kemukakan guna mendudukkan persoalan bahwa sesungguhnya pilkada itu penting jika menghasilkan pemimpin yang mampu mensejahterahkan,dan melindungi rakyatnya dengan kata lain selama priode kepemimpinannya menjadikan daerah yang di pimpinnya menjadi lebih baik.
Pada praktek berdemokrasi sering terjebak pada persoalan proses, melupakan tujuan / hasil dari proses berdemokrasi, kalau sudah begitu penyelenggaraan pemerintah tanpa makna tak ada bedanya pilkada langsung atau dipilih oleh wakil rakyat di DPRD.
Biaya milyaran sia-sia, belum lagi ongkos sosial yang tidak sedikit ketika proses pilkada tidak berjalan mulus akan berdampak buruk pada keharmonisan di daerah dalam kurun waktu berkepanjangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya untuk nyalon kepala daerah tidaklah sedikit kalaulah biaya itu diperoleh dari hutang maka kepala daerah terpilih akan mengutamakan upaya pengembalian hutangnya daripada mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Belum lagi kalau keharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya terganggu karena persoalan kepentingan menyebabkan jalannya pemerintahan tidaklah efektif.
Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa melindungi dan mensejahterakan rakyat adalah tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia . Seluruh proses penyelanggaraan pemerintahan haruslah bermuara pada tujuan tersebut. Kalau tidak maka kesejahteraan adalah mimpi rakyat tak berujung.
SEBUAH KENYATAAN YANG IRONIS
Penelusuran Jawa Pos institut Pro Otonomi menjelang gelar penganugerahan Otonomi Award, cukup memberi gambaran, bahkan seharusnya menjadi bahan intropeksi bagi para pemimpin daerah maupun wakil rakyat.
Bahwa porsi APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) untuk rakyat pada kisaran 20 – 30% dibanding porsi pejabat dan pegawai pada kisaran 70 – 80% ini artinya keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya jauh dari harapan amanat UUD 1945. Dengan porsi yang hanya 20 – 30%, dengan mudah kita dapat menduga pemerintah daerah tidak akan dapat berbuat banyak untuk kepentingan rakyatnya.
Implikasi rendahnya porsi untuk rakyat akan semakin nyata dapat kita temui dilapangan angka kemiskinan tidak akan pernah turun bahkan cenderung naik, infrastruktur jalan dan lain – lain kondisinya semakin memprihatinkan, dan usulan desa sulit diwujudkan meskipun klasifikasi usulan tersebut super prioitas, sampai beberapat tahun usulan itu belum menjadi kenyataan, sampai – sampai seringkali ketika kecamatan banyak yang nyeletuk “ udah pak gak usah usul – usul lagi, percuma ndak pernah ada wujudnya sampai brtahun – tahun ”.
Mengubah besaran porsi untuk rakyat langsung menjadi berimbang dengan porsi pejabat dan pegawai tidaklah mudah karena pengelolaan keuangan daerah harus merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan. Mengubah hal itu diperlukan kemauan yang kuat antara kepala daerah dan DPRD untuk mewujudkan perubahan secara nyata sebab ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu upaya menaikan PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) dan kerelaan pejabat dan pegawai dikurangi fasilitasnya menuju keseimbangan porsi yang ideal.
Implikasi lain kalaulah kepala daerah dan DPRD tidak mampu membuat porsi untuk rakyat langsung naik / meningkat maka artinya sesungguhnya rakyat tidak ada yang mewakili ketika pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Belum lagi kalau kita kaitkan dengan konteks IPM ( Indeks Pembangunan Manusia ) merupakan ukuran keberhasilan daerah melaksanakan pembangunan. Banyak daerah yang kekuatan RAPBD / justru capaian IPM nya berada pada urutan sepuluh dari bawah, dengan kata lain belanjanya besar hasilnya minim.
Pilkada itu penting jika rakyat berhasil memilih Kepala Daerah yang mampu menyeimbangkan porsi belanja untuk rakyat langsung dengan porsi belanja untuk pejabat dan pegawai.

Komentar (1)

  • 6 Apr 12 16:28 wib deorld

    RAKYAT MEMILAH DAN MEMILIH Wahai bangsa aceh nyang lon banggakan, mari.....SUKSESKAN PEMILU KADA.....,intreuek tanggai 09 April 2012 , dengan datang, memilah dan memilih pemimpin nanggroe geutanyoe u kueu nyoe,biarlah orang berkata, bercerita, membujuk dan merayu tuk memilih si A atau si B, namun tetaplah pada prinsip dan menurut kata hati atau nurani masing2, kita butuh pemimpin yang pandai memimpin, bukan pemimpin yang pandai menilip atau memberi tip, wahai mamandeum ureueng aceh, syehdara lon nyang lon cinta dan lon sanjoeng -sanjoeng.............. kalau boleh, untuk gubernur aceh kali nyoe, nue tulong bri kesempatan kue ureung nyang kalhueh berbuat, berjuang dan mempertahankan harkat dan martabat bangsa aceh nyoe..... lon sangat salut kue ureueng PA, mereka benar2 ingin agar isi perjanjian " Mou Helsingky nyan " tidak di kotak katik atau di pretelin atawa ji siseui sikrak saheo oleh orang2 yang tidak ingin aceh nyoe seunang dang sejahtera... lon bangga dengan ureueng PA, ketika orang2 ramai manyetujui, bahkan bangga dengan keputusan MK yg mengatur siapa saja yang berhak menjadi kontestand dengan tidak mengindahkan lagi butir2 Mou Helsingky, bahkan dengan rancak, sambil tumpang kueieng ngoen suara lantang, berkata " MK adalah Pengatur dan pengukur", siapa saja yang boleh mencalonkan diri sebagai peserta pemilu kada aceh tahun 2012 nyoe... Namueun... Ureueng PA berkata lain, " Wahai Pak MK, aturang ka meulenceng dengan butir2 MOU Helsinky,........ sehingga MK pun ter cengan... sambil merunduk dan berkata, " Kirain Aceh masih sama seperti jaman doeloe.......... Tidaklah you,... jawab PA...... wassalam dan teurimoeng geunaseeih ateueh sapueu kheuen geutanyoe mabandum...

Page generated in 0.08969 seconds.