Struktur Adopsi Teknologi Informasi

ICT, sebuah teknologi yang berbasis informasi dan komunikasi (TIK) misalnya: jaringan sosial, penerbitan, berbagi foto, audio, video, microblogging, livecasting, dunia maya, game, aplikasi produktivitas, agregator, RSS, mesin pencari, mobile, dan media sosial interpersonal telah memberikan kontribusi yang efektif di semua negara. Dengan keterbukaan informasi saat ini dimana semua informasi yang terkait bisa diakses dan diunggah di situs.ICT diharapkan memberikan dampak agar mendukung reformasi birokrasi meliputi meningkatnya pelayanan publik, berkurangnya korupsi, peningkatan koordinasi antar pemerintah dan efisiensi tupoksi dari pemerintah.

ICT punya peran terutama pada pembangunan infrastruktur melalui pembangunan jalur fixed line dan USO (Universal Service Obligation) kerjasama dengan operator untuk membangun Desa berdering dan desa berinternet. Disamping infrastruktur,termasuk juga mengatur konten dan aplikasi untuk mengisi dan menggerakan Infrastruktur yang telah dibangun . Ini diperkuat dengan konvergensi Teknologi IT juga telah merambah dunia internet dimana koran, radio dan majalah berbasis internet protokol.

Ada beberapa contoh untuk itu, misalnya berbagi pengalaman inovasi ICT dan akuntabilitas sosial untuk meningkatkan mutu sekolah melalui belajar dari Check My School Filipina .Program ini dilatar belakangi oleh sistem pelayanan pendidikan yang menghasilkan ketidakpuasan masyarakat karena kualitas infrastruktur yang rendah, penyalahgunaan dana pendidikan, dan sebagainya. CheckMySchool (CMS) adalah aplikasi web (internet) yang mengelola laporan (respon) dari masyarakat atas kualitas pelayanan sekolah. Tidak sekedar website, tapi adalah simpul dari sejumlah aksi dari berbagai stakeholder pendidikan (orang-tua siswa, sekolah, pemerintah dan NGO) untuk mewujudkan akuntabilitas sosial .

CMS membawa beberapa perubahan dalam pengelolaan sekolah di Filipina, antara lain: terungkapnya beberapa kasus penyalahgunaan dana dalam pembangunan infrastruktur sekolah. Teridentifikasinya banyak kasus pengajaran di sekolah dengan mutu yang tidak memenuhi syarat (karena kekurangan guru, buku), Sekolah yang sering tidak mendapat bantuan dapat melapor dengan cepat pada departemen pendidikan, sekolah yang tidak puas dengan kinerja kontraktor pembangunan infrastruktur sekolah dapat mudah melapor pada pemerintah .

Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam Pengawasan & Pengendalian Pembangunan Nasional melalui webiste juga dipraktekan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Merupakan Aplikasi media sosial yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring dan verifikasi capaian program pembangunan maupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan nasional. Laporan masyarakat bisa dikirim melalui website, sms dan mobile apps dan diverifikasi oleh UKP4 kemudian disampaikan ke Kementerian/Lembaga (K/L) untuk ditanggapai. UKP4 melakukan pemantauan terhadap laporan masyarkat yang telah diserahkan ke K/L.

Pengalaman lain terdapat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemkot Bandung . Sebelumnya BPPT mengalami kondisi sulit dan rumit , lambat, mahal dan tidak tepat waktu,tidak terstandar , tidak terpadu/ berada di berbagai Instansi dan Kelembagaan yang beragam. Sehingga perlu dilakukan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan BPPT melalui proses clear karyawan BPPT, fit and proper test, merampingkan karyawan seperti 45 eselon II menjadi 18 eselon II dan mewajibkan bagian pelayanan masyarakat melayani dengan senyum dan memberikan gaji yang lebih dari bidang lain sehingga menutupi kesempatan pungli dan KKN.

Langkah-langkah BPPT Kota Bandung menuju good governance secara menyeluruh di setiap bidang seperti Bidang kelembagaan dengan perampingan struktur organisasi, perbaikan standar operational procedure, Bidang SDM dengan melakukan pelatihan, capacity building, outbond, bimbingan teknis, studi banding, magang. Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Penerapan teknologi informasi (Bandung One Stop Services) pada seluruh proses perizinan , Penerapan mesin antrian yang terhubung dengan aplikasi perizinan ,Informasi melalui media website, e-kiosk, sms gateway dan Penerapan survey kepuasan pelayanan (7 buttons). Bidang sarana dan prasarana dengan pembangunan sarana pelayanan yang aman, nyaman dan representatif ,pengawasan dan pengendalian dan pembedaan hak akses untuk karyawan dan pemohon izin, pemasangan CCTV, akses dengan security key untuk karyawan.

Sedangkan ICT untuk mendukung pengembangan layanan publik di Kota Solo sudah merambah ke berbagai unit pelayanan masyarakat sebanyak 28 unit melalui perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana di semua kelurahan dan kecamatan serta peningkatan belanja ICT. Salah satu pelayanan good governance di Kota Solo adalah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan menggunakan kartu emas (Gold Card) bagi masyarakat yang tidak mampu untuk biaya berobat yang diberikan pengobatan secara keseluruhan sedangkan kartu perak (Silver Gold) dibiayai secara sebagian. Pelayanan kesehatan diwilayah tersebut sudah memenuhi standar ISO 9001: 2008.

Selain itu ada pelayanan BPMKS ditujukan kepada siswa sekolah dengan pemberian tiga jenis kartu yaitu kartu silver diberikan kepada Siswa Warga Kota Surakarta dari keluarga mampu yang bersekolah di SD/MI,SMP/MTs Negeri dan SDLB, SMPLB dan SMALB, kartu gold siswa warga Kota Surakarta dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di Kota Surakarta jenjang SD/MI/SDLB Negeri/Swasta, SMP/MTs/SMPLB Negeri/swasta, SMA/MA/SMK/SMALB Negeri/Swasta. Dan kartu platinum bagi Siswa warga Kota Surakarta dari keluarga tidak mampu yang bersekolah pada sekolah PLUS jenjang SD, SMP dan SMK Kota Surakarta dan Siswa warga Kota Surakarta yang yang tidak bersekolah, tetapi masih dalam usia sekolah jenjang SD, SMP dan SMK.

Pelayanan pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SMS Hotline dan media sosial twiter , sedangkan penggadaan barang sudah menggunakan layanan pengadaan secara elektronik.

ICT telah mampu memberikan kehandalan dalam proses layanan publik.Dalam hal itu terdapat pola dan struktur adopsi teknologi informasi. Dalam beberapa penelitian, proses adopsi teknologi informasi dan komunikasi (srimagama, 2009) telah terjadi terkait dengan berbagai pelaku, artifak teknis dan relasi antar mereka. Hasil penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana pola relasi antar para pelaku dan artifak-artifak teknis tersebut membentuk suatu konfigurasi sosio teknis yang kemudian mendeskripsikan bagaimana terjadinya pola konsepsi dan pola adopsi atas suatu teknologi informasi dan komunikasi dalam kasus yang disajikan.

Digambarkan bagaimana negosiasi-negosiasi terjadi, tidak saja antar para pelaku yang relevan tersebut namun juga dengan artifak-artifak teknis yang terkait, dalam proses pembentukan pola konsepsi dan pola adopsi teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, akan dijelaskan bagaimana ruang-ruang yang tercipta bagi para pelaku dan atrifak-artifak teknis untuk saling bernegosiasi dalam proses pembentukan pola konsepsi dan adopsi tersebut mempengaruhi pola adopsi suatu teknologi. Salah satu isu yang dibahas terkait dengan ini adalah apakah demokrasi dalam adopsi teknologi, yang terkait dengan kesempatan bagi para pelaku untuk bernegosiasi tersebut, mempengaruhi pola adopsi teknologi.

Penelitian ini dilakukan terhadap dua kasus adopsi teknologi informasi di pedesaan. Kedua kasus tersebut adalah kasus adopsi teknologi dalam suatu proyek di Desa Cinta Mekar, Kabupaten Subang, Jawa Barat yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi ITB dan dalam suatu proyek inisiatif masyarakat yang dilakukan oleh sebuah LSM bernama Sekolah Rakyat di Desa Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Penelitian ini juga diperkaya oleh aplikasi layanan SMS di PDAM Makassar.

Salah satu contoh yang relevan pada penelitian ini adalah penyediaan informasi layanan SMS atau Indonesian Water SMS Project Improving water service In Indonesia through crowd-sourced Map Data.

Layanan Informasi Teknologi (IT) berupa layanan SMS akan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengetahui permasalahan layanan air bersih.Berupa jaringan sistem layanan sms air bersih dengan menggunakan teknologi tinggi. Sistem ini merupakan pilot project di KTI dari 20 kota di Indonesia yang telah dilaksanakan. Salah satunya dilaksanakan di PDAM Makassar. Alasan dijadikan pilot project, karena PDAM Makassar memiliki pelanggan yang besar dan memiliki komitmen untuk perbaikan layanan air bersih.

Pendanaan pembuatan seluruh perangkat dan software jaringan diback up dengan nilai anggaran Rp13 miliar yang diperuntukkan berbagai kota yang telah menggunakan sistem layanan ini. Layanan sistem SMS ini tentu menjadi harapan masyarakat dalam mendapatkan informasi pelayanan air bersih.