Permohonan Investigasi Bantuan Rumah Kumuh Desa Sokong

Lombok Utara (Suarakomunitas)-Ketua NPW ( NTB Parliament Watch ) Bagiarti, S.H mengajukan permohonan investigasi ke Polres Mataram, untuk meninjau langsung kelapangan berkenaan dengan bantuan pembangunan rumah kumuh di Desa Sokong . Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang sering mengkritisi kebijakan Legislatif dan Eksekutif ini pun menembuskan permohonannya ke Kejati Mataram, Polda, Gubernur, Inspektorat Prop, Inspektorat KLU,Bupati KLU, DPRD KLU, bahkan ke KPK.

Bagiarti kepada pewarta suarakomunitas mengatakan,‘’Sudah lengkap kami kirim datanya,’’ ujarnya kemarin, Jumat 17/2.

Dikatakan Bagiarti, dalam laporan yang disampaikan ke polisi, kejaksaan dan pihak-pihak terkait lainnya, NPW melampirkan data-data yang diduga terjadi penyelewengan. Data yang dimaksud itu adalah rumah yang seharusnya mendapatkan Peningkatan Kualitas (PK) namun diberikan paket Pembangunan Baru (PB). Padahal rumah itu sudah ditembok, tinggal mengganti atapnya saja. ‘’Kami sudah berikan datanya pada dewan juga. Lengkap dengan bukti-bukti foto rumah itu,’’ katanya.

Sebelumnya NPW juga melaporkan kasus rumah kumuh ini ke DPRD KLU. NPW mendesak agar dewan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki persoalan tersebut.Tapi apa yang terbentuk tim gabungan komisi, bukan pansus. ‘’Kami juga akan tetap pantau kerja tim gabungan dewan ini,’’ katanya.

NPW selama ini aktif mengawal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2011. Dari hasil kajian NPW, baru terindikasi ada persoalan di Desa Sokong. Desa ini mendapatkan bantuan untuk 190 rumah, dengan perincian 90 rumah pada APBN murni dan 100 rumah pada APBN Perubahan.

Menurut Bagiarti, banyak kejanggalan dalam program BSPS di Desa Sokong ini. Sejak awal masyarakat sudah melayangkan protes terkait pendataan, namun pendataan itu tidak bisa dibatalkan. (Buce/*)