KPID Watch Minta DPRD SU Bebas Dari KKN

Medan (Suara Komunitas.Net) Komisi A DPRD SU pada 16 dan 17 Februari 2012 akan melakukan fit and propers test kepada 21 nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode ketiga. KPID Watch yang dibentuk beberapa organisasi pers menyatukan diri untuk mengawasi jalannya proses tersebut, sehingga calon komisioner KPID Sumut yang terpilih tidak berdasarkan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). 

Ketua KPID SU Watch, Eddy Iriawan, yang juga Ketua IJTI Sumut Senin (13/2) menyebutkan, lembaga KPID Watch sengaja dibentuk dengan tujuan agar pelaksanaan fit and proper test calon anggota KPID Sumut dilakukan secara selektif dan bebas dari praktik kolusi dan nepotisme.
Eddy Iriawan didampingi Sekretarisnya, Eko Agustyo Fitri Brahmawati menguraikan, KPID Watch adalah sebuah forum independen yang dibentuk beberapa lembaga profesi jurnalis, terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI).
Menurutnya, upaya pengawalan proses fit and proper test sangat diperlukan mengingat dari pengalaman dua periode KPID SU sebelumnya yang kurang maksimal.
KPID Watch mengingatkan, agar komisi A DPRD Sumut benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penilaian yang obyektif terhadap ke 21 calon anggota KPID yang lolos tahapan ini sehingga terpilihnya 7 nama komisoner yang selanjutkan secara administratif diterbitkan SK-nya oleh Gubernur Sumatera Utara.
"Setiap anggota Komisi A harus selektif, menjauhkan pemikiran- pemikiran yang bersifat menodai proses pemilihan, seperti praktek suap maupun praktek tidak terpuji lainnya, sehingga dihasilkan figur-figur yang benar-benar dapat menjalankan fungsi dan tugas KPID sebagaimana diamanahkan dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,"tegas Eddy Iriawan.
Eddy Irawan juga menyebutkan, dalam diskusi publik tentang Penguatan Peran dan Fungsi KPID Sumut yang dilaksanakan IJTI dan Fakultas Hukum UMSU pada Rabu (8/2) cukup banyak kritikan yang disampaikan narasumber maupun peserta atas kinerja komisioner KPID SU periode sebelumnya.
"KPID SU lebih berkutat hanya masalah perizinan, sedangkan menurut aturannya KPID adalah polisi moral yang berkewajiban mengawasi seluruh isi siaran yang ditayangkan semua lembaga penyiaran,"katanya.(andi)