Biaya ISR Radio Komunitas 10 Juta Rupiah

Pengurusan Ijin Siaran Radio (ISR) tidak kurang bianya sebesar 10 Juta Rupiah. Demikian diungkapkan Kepala Kantor Loka Frekwensi Radio dan Orbit Satelit Mataram Supriadi ketiak memberikan penjelasan kepada beberapa radio yang telah mendapatkan IPP prinsif di Aula KPID Propinsi NTB tadi pagi (7/2). Dikatakan biaya tersebut diperuntukkan untu pemeriksaan di Balai Uji Laboratorium sebesar 6 juta rupiah dan biaya standarisasi 3,5 juta rupiah. Sedangkan untuk dokumen ISR dikenakan biaya 800 ribu rupiah per tahun ribu untuk kabupaten atau kelas c dan Rp. 1.200.000 pertahun untuk kota propinsi seperti kota mataram atau klas b.
 

Dikatakan pula proses ISR lebih dahulu membayar terutama untuk biaya uji laboratoriumnya. kalu hasilnya tidak lulus, prangkatnya dikembalikan ke pemiliknya dan bayarnya hangus atau tidak dikembalikan. Untuk efesiensi biaya pihaknya akan membantu mendatangkan tim uji dari Jakarta, karena itu berharap agar berkelompok untuk mendapatkan standarisasi perangkatnya. Supriadi juga siap memfasilitasi dan berkomunikasi dengan email supriadi@postel.go.id
Sementara Ketua KPID NTB Badrun AM menyimpulkan syarat pengurusan ISR adalan Loka Freksensi menyiapkan formulir isian, dengan melampirkan brosur perangkat. Kalau tidak ada brosur dibuatkan surat peryataan bermatrai yang merakitnya. Gambar konfigurasi jaringan dan foto kopy Ijin Prinsif, foto copi standarisasi perangkat. Di tegaskan biaya untuk standarisasi 3,5 juta rupiah, biaya di Balai uji 6 juta rupiah utnuk radio dan 8 juta rupiah untuk televise. Biaya dokumentasi ISR untuk wilayah Mataram Rp. 1.200.000 setiap tahun dan luar kota propinsi atau kabuapten Rp. 800.000 setiap tahun.
 

Dikatakan Badrun, setelah kelengkapan dokumen terpenuhi tingkaggal proses pembayaran, setelah itu mengajukan evaluasi uji coba bersiaran yang dijadwalkan kemudian. Dijelaskan, yang diuji adalah konten, aspek administrasi, aspek perusahaan, aspek badan hukum. Semua dokumen itu termasuk ijin HO dan ijin Bangunan. Setelah itu menunggu untuk studionya dikunjungi. Hal itu untuk memastikan apakah proposal yang diajukan sama dengan keadaan semestinya, ungkapnya jelas.
 

Menanggapi komentar JRK NTB Rasidi yang mengungkapkan ketidak mampuannya membayar untuk pengurusan ISR tersebut, Badrun memaklumi keadaan Radio Komunitas di wilahyahnya. Namun diungkapkan inilah aturannya dan pihaknya tidak dapat melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pihaknya berharap agar JRK NTB mendata jumlah radio komunitas yang tidak mampu membayar pengurusan ISR untuk secara bersama-sama mencari solusinya. Ungkapnya tegas.