Gubsu Harus Keluarkan Surat Edaran Tangkal Potong Dana BOS

Medan(Suara Komunitas.net)-Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu),Gatot Pujo Nugroho diminta secepatnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada Pemkab/Pemko guna menangkal adanya pemotongan dana BOS bagi pelajar SMP dan SMA. 

“Dasar dikeluarkannya SE tersebut mengacu kepada PP 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan di setiap provinsi sesuai amanah Undang-undang No.20 Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang isinya menyatakan gubernur bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan pendidikan di daerahnya sesuai kewenangannya,” kata John Hugo Silalahi, Ketua Komisi E DPRD Sumut.
John Hugo mengakui, pencairan penyaluran dana BOS yang dikembalikan lagi kepada pihak Pemprovsu sudah dicairkan 9 Januari 2012 lalu. Setelah sebelumnya penyaluran dilakukan Pemkab/Pemko menyahuti semangat otonomi daerah.
Namun, lanjutnya,karena sarat dengan berbagai masalah dan birokrasi yang panjang, pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan mengembalikan penyalurannya ke Pemprovsu.
“Disayangkan, ternyata dalam penyaluran dana BOS yang dilakukan Pemprovsu seperti diciptakan pemotongan dengan dalih pembelian seragam sekolah. Kalau begitu, bagaimana pendidikan bisa lebih maju dari saat ini, jika segala sesuatunya kegiatan pendidikan dijadikan proyek,” tegasnya.
Menurut John Hugo, saat Komisi E DPRD Sumut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kadis Pendidikan Sumut, Syaiful Syafri dan sejumlah stafnya mempertanyakan program Dinas Pendidikan Sumut tahun 2012 yang sarat dengan anggaran berbagai proyek pengadaaan sementara proyek peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan prestasi atau kompetisi para siswa di Sumut sangat minim. (denisa)