UPK Kecamatan Jatiwaras Menuai Kecaman dan Tidak Jeli Terhadap Situasi

Kabupaten Tasikmalaya, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jatiwaras terus mendapat kecaman dari berbagai pihak. Selain dianggap berada dibelakang kontroversinya keputusan beberapa desa miskin tidak mendapat pendanaan pembangunan fisik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, juga program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang digulirkan UPK ternyata jadi bumerang bagi pemerintahan desa.

Kepala Desa Kersagalih, Drs. H. Maman Badrujaman bahkan menilai ada hal aneh dalam program UPK di Jatiwaras. UPK jadi salah kaprah dalam menjalankan programnya kerena menurutnya UPK bukan lagi unit pelaksana kegiatan tapi jadi Usaha Perkreditan Konyol, mending UPK jadi Bank Perkreditan Rakyat saja. bahkan Kepala Desa Kersagalih sekarang jadi bertanya apakah UPK bayar pajak atau tidak setiap mendapatkan keuntungan?.

"Rakyat kami jangan dipaksa untuk meminjam, yang jadi persoalan sekarang kan SPP macet di tingkat masyarakat, kenapa yang harus bertanggung jawab pemerintah desa. Yang melakukan verifikasi, dan mencairkan SPP itu kan dari UPK. Mereka tidak melibatkan kami, pemerintah desa hanya menyaksikan, anehnya sekarang  berimbas pada kepentingan umum," tegas Kepala Desa yang juga pensiunan BKPM ini penuh emosi.

Haji Maman menganggap bahwa tidak berjalannya pembangunan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Desa Kersagalih karena UPK Jatiwaras hanya mementingkan aturan yang jutru memperlebar jurang ketimpangan antara desa-desa yang selama ini mendapatkan akses yang mudah dan dilalui jalan provinsi dengan desa desa yang selama ini terisolir. SPP dan Pembangunan fisik itu berbeda dan pengelolaannya terpisah.

"Masa mau enaknya saja, kemacetan SPP jadi menyandera program pembangunan fisik. Desa-desa yang maju dan lebih baik fasilitas infrastrukturnya malah didukung PNPM sementara desa saya (Kersagalih), Mandalamekar, dan Mandalahurip yang sangat terbatas infrastruknya tidak didanai. Kebijakan yang aneh dan konyol," ungkap Haji Maman.

Sementara itu koordinator kegiatan SPP di Dusun Mekarjaya, Desa Mandalamekar, Ny. Teti menjelaskan bahwa sebagian besar anggotanya saat ini tidak lagi menyetor cicilan pinjaman SPP karena tidak punya uang. sekitar 40 juta rupiah SPP yang bergulir sekarang macet di hampir 4 kelompok yang dibinanya. Banyak faktor yang menjadikan beberapa anggota SPP di kedusunan Mekarjaya tidak mampu bayar, seperti dari dulu menurut Ny. Teti, anggota SPP perekonomiannya tidak berubah, apalagi sekarang ada yang bilang SPP itu dana hibah.

"Saya sekarang serba salah mau mendesak anggota bayar cicilan, ekonominya saat ini sangat susah. apalagi sekarang ada anggota yang bilang ke lainnya bahwa SPP itu dana hibah dan ga perlu dibayar. Saya menyesal juga karena kemacetan yang dibuat anggotanya menjadikan Desa Mandalamekar tidak didanai. Saya sekarang ikut kebijakan Kepala Desa Mandalamekar untuk keluar dari PNPM dan tidak ikut lagi kegiatan PNPM," jelas Ny. Teti.

Sementara itu Ketua UPK Jatiwaras, Asep Septuna mengatakan bahwa apa yang diputuskan saat Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas, dirinya hanya menjalankan tugas dan kesepakatan yang sudah diputuskan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jatiwaras.

"Secara pribadi saya mau semua usulan dapat didanai PNPM, namun karena terbentur oleh ketersedian jumlah dana dan kesepakatan lokal yang telah diputuskan dalam MAD, maka UPK hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh ketetapan forum MAD," ujar Asep lewat SMSnya.