Pemuda Adat Minta RUU Masyarakat Adat Disahkan

 Jakarta, Suarakomunitas - Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) menuntut DPR segera mensahkan RUU Perlindungan dan Penghormatan Hak-hak Masyarakat Adat.

Dalam aksi di depan gedung MPR/DPR RI, Senin (30/1), sekitar 150 orang demonstran yang merupakan kualisi dari komunitas pemuda adat seluruh wilayah Nusantara ini, berada dalam naungan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Perwakilan NTB dan Maluku yaitu BARALOSA (Barisan Pemuda Adat Lombok Sumbawa) yang di pimpin oleh Nanang Noise dan ARMADA (Aliansi Pemersatu Pemuda Adat Kepulauan Maluku) oleh Munadi.

"Kami tidak hanya meminta disahkannya RUU untuk masyarakat adat, kami juga meminta agar pemerintah segera menarik militer yang dikerahkan untuk 'mengamankan' masyarakat adat," kata Koordinator Aksi BPAN, Simon Pabaras.

Menurut Simon, tanah dan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat telah dirampas dan tak jarang dengan menggunakan cara-cara militeristis yang menyakitkan mereka.

"Kami akan melanjutkan orasi ke Istana Presiden hari ini," kata Simon yang menambahkan BPAN akan terus berupaya setidaknya hingga 100 hari ke depan.

Simon mengatakan, ada lima perwakilan BPAN yang kini sedang berusaha berdialog dengan para wakil rakyat di Komisi II untuk dapat memenuhi tuntutan utama mereka.

BPAN ini juga mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga lebih memperhatikan program-program khusus untuk pemuda adat di seluruh Nusantara.

"Kami juga mendesak pemerintah untuk menjalankan semua perjanjian internasional yang telah disetujui terkait hak-hak masyarakat adat," ujar Simon.

Humas Aman, Jopi Peranginangin mengatakan, bahwa masih akan berdatangan puluhan pemuda adat dari berbagai daerah untuk berunjukrasa.

Badan Legislasi DPR sudah menetapkan RUU Masyarakat Adat menjadi prioritas Prolegnas 2012. (Nanag/sk-010)