Tiga Desa di Kecamatan Jatiwaras Mundur dari PNPM dan Apdesi.

Kabupaten Tasikmalaya. Desa Kersagalih, Kertarahayu, Mandalahurip dan Mandalamekar di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat menilai keputusan Musyawarah Antar Desa yang tidak meloloskan usulan ke-4 desa tersebut dalam pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di UPK Jatiwaras. Padahal kondisi 4 desa tersebut termasuk desa miskin dan sangat membutuhkan pembangunan sarana infrastruktur guna mengejar ketertinggalan dengan desa lainnya di Kecamatan Jatiwaras.

Kepala Desa Kersagalih, Drs. H. Maman Badrujaman mengatakan desanya saat ini membutuhkan pembangunan jembatan Cilendi yang akan menggantikan akses yang longsor dekat SD Kersagalih.

"Masyarakat Desa Kersagalih merasa kecewa karena dianggap kontribusi swadaya masyarakat sangat sedikit sehingga tidak memenuhi syarat untuk disetujui dana dari PNPM 2012" protes pa haji yang jadi panggilan sehari hari Kepala Desa Kersagalih.

Hal yang sama diungkap Kepala Desa Mandalahurip sekaligus Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Yoyo Taryono, SP bahwa tahun 2012 Desa Mandalahurip mengusulkan pembangunan sarana pendidikan dan jalan, keduanya gagal karena desanya masih punya permasalahan dengan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang macet ditingkat anggota.

"Saya merasa program PNPM sekarang berubah menjadi Program Nasional Pemiskinan Masyarakat karena Desa Mandalahurip sudah 2 tahun tidak juga diberikan pendanaan pembangunan fisik. Anehnya pada tahun 2011, alasan karena tidak terserapnya dana SPP sehingga desa kami tidak dapat dana PNPM tahun 2011, sementara tahun ini, karena dipaksakan untuk menyerap SPP tanpa melihat kondisi masyarakat akibatnya terjadi kemacetan SPP di Desa Mandalahurip. SPP menjadi buah simalakama bagi Desa kami. Untuk itu desa saya tidak akan menerima SPP lagi" ujar Yoyo.

Sebagai Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kecamatan Jatiwaras, Yoyo merasa selama 2 tahun terakhir tidak pernah dilibatkan dalam proses-proses keputusan untuk PNPM di Kecamatan Jatiwaras. Sehingga kalau ada kebijakan yang mengatasnamakan BKAD, dirinya meragukan keputusan tersebut.

"saya dan teman teman kepala desa yang hadir dikantor Kepala Desa Mandalamekar merasa terhormat karena ada dukungan untuk bersolidaritas dari Desa Kertarahayu untuk sama sama mundur dari program PNPM dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kecamatan Jatiwaras" jelas Kuwu Yoyo   

Ke empat desa itu juga mencermati adanya kekhawatiran terjadi subjektifitas dan ketidaknetralan dalam memutuskan pada Program PNPM karena ketua UPK Jatiwaras adalah Ketua Anak Cabang suatu partai politik di Kecamatan Jatiwaras.

"Walaupun tidak ada ketentuan dalam PNPM, seharusnya secara etika Ketua UPK tidak menjabat sebagai Ketua Partai Politik. Apalagi ada klausul dalam aturan maen PNPM bahwa Ketua UPK tidak dibolehkan mencalonkan menjadi anggota legislatif" ujar Kepala Desa Kertarahayu, Farid.

Sementara itu Camat Jatiwaras Drs. Saeful Hikmat, MPd mengajak ke-4 kepala desa tersebut dan kepala desa se wilayahnya untuk duduk bersama dan membahas secara jelas hasil MAD sebelumnya. Karena semua keputusan tersebut bisa diselesaikan ditingkat kepala desa. Dirinya siap menfasilitasi pertemuan tersebut. 

"Insya Allah, hari Sabtu besok akan ada pertemuan para kepala desa se Jatiwaras di Kantor Kecamatan" jelas Camat Jatiwaras.