Pemerintah Bertindak Arif Tuntaskan Masalah Aceh

Medan (Suarakomunitas.net)-Pemerintah harus sesegera mungkin menuntaskan masalah Aceh pasca Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang akan digelar Pebruari 2012 mendatang. Hal tersebut untuk mengembalikan kondusifitas yang sudah berjalan di NAD selama ini. 

“Kita kuatir jika tidak diantisipasi bisa menimbulkan SARA di Indonesia. Karena aroma untuk itu sudah mulai muncul dipermukaan,” kata pengamat ekonomi Sumut, Drs.Anwardy Koesman, SE,SH, MM baru-baru ini.
Anwardy, dosen Universitas Methodist Indonesia (UMI) Medan, menilai pemerintah ternyata cukup jeli menanggapi masalah di Aceh secara arif dengan membuka pintu terhadap Partai Aceh (PA) untuk ikut serta mengusung calonnya pada Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota di NAD.
Mestinya, lanjut Anwardy, pemerintah tidak membuat kebijakan dengan menyampingkan Partai Aceh untuk bertarung pada Pilgub dan Pilkada Kabupaten/kota di NAD. Padahal hal itu sudah melanggar aturan main yang sudah ditetapkan pada perjanjian Helsinki, Swiss beberapa tahun lalu.
“Salah satu isi perjanjian adalah partai lokal dapat mencalonkan calon pada Pilgub maupun Pilkada-Pilkada lainnya di NAD. Namun kenapa tiba-tiba bisa berubah. Inilah yang menjadi tanda tanya masyarakat disana. Hingga perubahan yang diduga bernuansa politis itu dengan serta merta memancing kemarahan rakyat Aceh,” ujarnya
Anwardy juga berharap agar Pilgub NAD bisa berjalan lancar dan aman sesuai harapan bersama. Siapapun pemenangnya tak perlu dipermasalahkan, yang penting NAD bisa lebih maju ke depan. (vandey lubis)