Review Kegiatan Sosialisasi dan Pemebentukan KPMD, Menjadi Keharusan Fasduk

Tanjung,(SK)--Desentralisasi, otonomi daerah dan demokratisasi merupakan manifesto kebijakan strategis di era reformasi yang didalamnya terkandung perspektif baru pembangunan.

Konsep baru mengenai pembangunan yang bertumpu pada kapasitas lokal, merupakan bertautan antara partisipasi warga, komitmen pemerintah dan pemanfaatan sumberdaya local.

Demikian yang dikatakan Minardi dari YLKMP dalam pengantarnya ketika merevew pelaksanaan program Access tentang sosialisasi dan pembentukan KPMD yang dilakukan oleh para Fasduk di 33 desa yang tersebar di lima wilayah Kecamatan yang ada di KLU,Minggu,(15-01-2012).

Selanjutnya Minardi mengatakan bahwa, Partisipasi warga, dalam rentang satu dekade terakhir ini kian meningkat dalam pembangunan daerah.Ukuran paling nyata keterlibatannya dalam musrenbang dan musyawarah warga di perdesaan menjadi titik sentral kemajuan tersebut, meskipun skema musrenbang harus terus dievaluasi efektifitasnya.Demikian pula inisiatif-inisiatif pemerintah daerah untuk membuat terobosan, membenahi skema perencanaan yang lebih partisipastif, transparan dan akuntabel.

Di hadapan para Fasduk, Minardi mengingatkan bahwa Penyelenggaraan tata pemerintahan di desa harus betul-betul dijalankan sesuai mandat: untuk memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan, kekuasaan yang terkontrol, bertanggungjawab kepada rakyat, sistem pemerintahan yang transparansi untuk menghindari kecurigaan.

”Dengan cara itu, maka, pemerintahan desa menjadi kuat, didukung rakyat dan makin solid dalam landasan komitmen pada pemberdayaan masyarakat,”katanya.

Hal senada juga disampaikan R.Agus Hadianto selaku Koordinator Program Access Phase II mengatakan, jika pemerintahan diselenggarakan demokratis, maka bersama-sama berjuang menyelenggarakan pembangunan yang betul-betul bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Saatnya, pembangunan desa harus berprinsip kerakyatan dengan cirinya: kecukupan, adil, membela masyarakat dari beban sosial ekonomi, tidak sewenang-wenang, menghargai budaya lokal, berorientasi pada ketahanan sosial yaitu ideologis dan cadangan pangan berkelanjutan,”katanya.

“Jadi seluruh konsep baru tentang pembangunan harus bertumpu pada kapasitas local,”tambahnya.

Pada pertemuan yang berlangsung di aula YLKMP tersebut, masing-masing Fasilitator Pendukung (Fasduk) di daulat untuk memberikan revew tentang pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukannya di desa yang menjadi daerah binaannya masing-masing.

Dari hasil revew ini diketahui bahwa selama proses pelaksanaan aksi sosialisasi yang dilakukan oleh para Fasduk berfariasi. Ada yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan ada pula yang melaksanakannya menyimpang dari aturan.Hal tersebut dilakukan karena pihak Pemerintah Desa menginginkan pelaksanaannya satu hari, disebabkan banyaknya agenda yang terjadual di desa tersebut.

“Pihak para peserta mendesak agar pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan KPMD dilaksanakan satu hari saja,disamping itu pihak Pemdes juga setuju,”kata Aswadi. (Eko).