Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Siaran Pers Bersama Masyarakat Pulau Bangka Minahasa Utara, KIARA, WALHI Sulut dan Jatam Pendapat

Jakarta, 6 Desember 2011. Penambangan pasir untuk biji besi di Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara seharusnya dihentikan  segera. Pemerintah pusat perlu turun tangan dengan menggunakan kewenangan yang dimandatkan oleh UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena perusahan penambang telah melakukan berbagai pelanggaran hukum. Jika tidak, penambangan ini akan menghancurkan kawasan wisata laut dan ekosistem laut di sekitarnya, yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Juga akan menghancurkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini sangat tergantung pada hasil laut dan kegiatan wisata.

Sudah sekitar empat bulan terakhir (sejak September 2011) warga setempat meminta perhatian pemerintah Kabupaten Minahasa Utara maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, namun tak ada langkah apapun dari pemerintah. Sebaliknya pihak perusahan dengan dukungan penuh pemerintah dan DPRD setempat makin gencar melancarkan upaya pengambil-alihan kawasan pantai yang dihuni masyarakat. Tak ada upaya yang baik untuk mendengarkan keberatan masyakat. Pihak perusahaan pun sudah memulai aktivitasnya sekalipun belum ada dokumen AMDAL atau setidak-tidak UKL/UPL.

 

MENGANCAM EKOSISTEM LAUT

Penambangan pasir ini dilakukan oleh sebuah perusahaan asal China, yaitu PT. Mikgro Metal Perdana, sebuah anak perusahan AEMPIRE RESOURCE LIMITED - PT. ABANG RESOURCE INDONESIA (http://en.aempiregroup.com/). Perusahaan ini sebelumnya telah mendapatkan izin usaha eksplorasi penambangan Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal. Penambangan ini nantinya di hampir setengah wilayah pulau Bangka, dan akan menggusur tiga desa, yaitu : Lihunu, Libas dan Kahuku.

Kawasan ini dalam Rencana Tata Ruang Provinsi maupun Kabupaten termasuk dalam kawasan lindung. Sejak tahun 2000-an, di kawasan ini juga beroperasi 7 resort yang dikelola dengan mempekerjakan sekitar 300 orang lebih warga setempat. Dikhawatirkan penambangan ini tidak hanya akan menimbulkan dampak ekologis terhadap kelestarian dan keanekaragaman hayati di sekitar Pulau Bangka saja, tetapi akan sampai ke Selat Lembeh, Taman Nasional Bunaken, bahkan daerah Sitaro. Dampak ekologis tentu saja akan berbuntut pada dampak ekonomi mengingat ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem laut setempat.

Pulau Bangka merupakan salah satu dari beribu pulau di Nusantara Indonesia yang menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Di daratannya terhampar luas pasir putih, hutan lindung, hutan mangrove seluas 131 Ha, penuh dengan hewan endemic Sulawesi Utara seperti tarsius, kuskus dan rusa. Sedangkan lautnya sangat kaya dengan keaneka ragaman terumbu karang yang luar biasa. Selain itu, Pulau Bangka juga merupakan habitat hewan laut seperti dugong dan daerah lintasan mamalia laut seperti paus dan dolphin. Namun semua keindahan itu terancam dengan Penambangan Pasir yang sudah diberikan izin sejak 2008 lalu.

 

PELANGGARAN HUKUM

Jika ditelusuri lebih jauh, perusahaan ini maupun pemerintah setempat yang sudah memberikan izijn, jelas telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil misalnya, sudah jelas dinyatakan bahwa pulau kecil (berukuran dibawah 2000 HA) diperuntukan untuk kegiatan perikanan, pertanian dan pariwisata. TIDAK BOLEH dilakukan kegiatan tambang mineral[1], dan kalaupun ada kegiatan yang akan mengakibatkan dampak lingkungan yang besar maka harus dengan ijin Menteri bukan sekedar ijin Bupati.

Selain itu, jika mengacu pada pasca putusan Mahkamah Konsitusi yang membatalkan HP-3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil) sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka penambangan pasir untuk bijih besi di Pulau Bangka berpotensi besar melanggar hak-hak konstitusional nelayan, yakni (1) hak untuk melintas

(akses) laut; (2) hak untuk mengelola sumber daya laut sesuai dengan kearifan lokal dan tradisi bahari yang diyakini dan dijalankan secara turun-temurun; (3) hak untuk memanfaatkan sumber daya lautdan (4) hak untuk mendapatkan lingkungan perairan yang sehat dan bersih.

Undang-Undang Pertambangan yang telah diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sudah menegaskan bahwa penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUPE) harus didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan proses AMDAL. Jika mengacu pada Pasal 165 UU No.4 Tahun 2009, maka seharusnya perusahaan ini maupun pejabat pemerintah yang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan izin, seharusnya dikenakan sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Bupati Minahasa Utara dapat dikenakan sanksi Pidana karena memberikan izin yang bertentangan dengan Perda Tata Ruang yang menempatkan wilayah Pulau Bangka sebagai kawasan wilayah parwisata. Juga karena mengizinkan perusahaan melakukan kegiatan tanpa dilengkapi dengan adanya AMDAL. Bahkan berdasarkan informasi, saat ini dokumen AMDAL sedang dalam proses penyusunanyang dilakukan oleh Tim yang diketuai Dr. Tresje Londah.

 

TUNTUTAN DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

Masyarakat ketiga desa yang terkena dampak langsung beserta pengusaha pariwisata di tempat itu juga serta beberapa LSM lingkungan hidup menentang adanya rencana ini dengan telah melakukan aksi bersama, melaporkan kepolisian dan juga membuat suatu petisi penolakan (lihat: http://www.thepetitionsite.com/1/safe-bangka-stop-mining/). Upaya lain yang telah dilakukan saat ini adalah mendatangi dan menyerahkan surat pengaduan ke kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait, yaitu Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Minreal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Sekretariat Nasional Coral Triangle Inisiative.

Kami mendesak kepada kementerian-kementerian tersebut untuk untuk mengambil tindakan secapatnya, terutama menghentikan pertambangan pasir besi di Pulau Bangka. Secara khusus kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup agar menggunakan kewenangannya untuk “melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 73 UU No.32 Tahun 2009.

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

A. Marthin Hadiwinata, Staff Advokasi KIARA

hadiwinata_ahmad@yahoo.com, +62856 2500 181

Ulfa Novita Take, Perwakilan Masyarakat Pulau Bangka

ulf_takke@yahoo.om, +62812 4755 1599

Hendrik Siregar, JATAM +6285269135520

beggy@jatam.or.org

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09224 seconds.