Testimony Basita Boang Manalu, Mantan Buruh PT.DPM (2)

“Perusahaan Ini Selalu Membodoh-Bodohi Masyarakat”

Kalau terus disini pak Tulus, pasti kami aman, namun sayangnya nasib kami sama, kami di PHK  tahun 2008,  perusahaan saat itu memiliki alasan karena krisis global, tapi saya yakin, kami di PHK karena tegas dan kritis, sehingga dianggap ancaman bagi perusahaan.  

Sekitar bulan Juli 2008, surat PHK saya terima dan  bulan Agustus saya dapat uang pesangon sekitar Rp. 94,000.000,- dengan masa kerja 11 tahun.
Saat ini PT.DPM memakai perusahaan  lokal (CV) milik warga Sopo Komil yakni Syawal Sigalingging, CV-nya merekrut karyawan untuk penjaga gudang .
Beliau pernah jadi ketua Serikat Buruh Dairi Bersatu (SBDB), Ferry Sinaga, CVnya untuk tenaga karyawan lapangan, Isteri kepala desa, CVnya untuk perbelanjaan Logistik,  Parluhutan Sitorus, mantan kepala desa dan pernah jadi humas PT.DPM, diberikan pekerjaan untuk pembang-unan infrastruktur jalan Sopo Komil dan sekitarnya.
Lokasi rumah saya berada di sekitar areal Bondar Begu. Rencananya areal inilah yang tempat pembuangan Tailing, perusahaan pernah melakukan sosialisasi 2 kali ke masyarakat tahun 2004 dan 2006 dengan mengundang pemilik lahan areal Bondar Begu dan Sekitarnya
Saat sosialisasi dijelaskan, perusahaan akan memakai lahan masyarakat termasuk lokasi gereja HKBP Sikhem dan kuburan untuk tempat tailing (saat itu masyarakat tidak tahu apa arti tailing),saat itu banyak masyarakat setuju,cuma 3 KK yang menolak yakni St. A Sihombing, mantan Guru Huria HKBP Sikhem, Keluarga ibu Pasaribu dan saya.
Dulu, yang saya tahu, tailing itu cuma kolam, tapi saya belajar dan tahu ternyata tempat pembuangan limbah.
Saya kasih tahu kepada teman-teman bahwa Bondar Begu jadi tempat limbah, banyak yang tidak perduli, bagi warga yang penting segera dapat uang.
Tidak ada penjelasan tentang apa itu tailing dan prosesnya. Memang sosialisasi untuk limbah dan bahaya tambang ada, tapi bukan dari perusahaan yang menjelaskannya.
Perusahaan sengaja memakai warga Sopo Komil yang telah dibawanya studi banding ke Pongkor Bogor. Merekalah yang menjelaskan.
Kami hanya mendengar pengalaman mereka yang menjelaskan tambang tidak berbahaya, kolam limbah tidak masalah untuk tempat pemeliharaan ikan di kolam penyaring-an paling akhir ikan masih bisa dipelihara,  ikan bisa tetap hidup.
Namun jika mendengar pengalaman diantara mereka saat di luar pertemuan formal. Mereka mengatakan begitu senangnya di utus, karena menginap di hotel mewah.
Pada saat ini, pada prinsipnya saya tetap menolak kehadiran perusahaan tambang di Dairi. Kenapa sekarang saya menolak, karena dulu pimpinan perusahaan Robbert Sed, sekarang Ian Bruce. Ketika Robert Sed memimpin, dia menyatakan putera daerah bisa dipekerjakan tanpa memandang status
pendidikan, namun setelah Ian Bruce terjadi perubahan, janji tinggal janji.Status pendi-dikan menjadi syarat mutlak.
Sebelumnya memang  saya kurang  tahu arti kehadiran tambang, namun saya belajar dari dampak tambang bisa mengakibatkan penyakit, bukan hanya penyakit, tapi konflik dan  masalah seperti  yang terjadi di Silalahi dengan hadirnya PLTA Lau Renun. Disitu saya melihat ada konflik keluarga tentang
perebutan tanah, di Indorayon (sekarang Toba Pulp lestari) juga terjadi konflik. Tidak ada lagi yang akur, padahal sebelumnya damai, sekarang sudah terasa di Sopo Komil, sudah mulai terjadi konflik.
Saya menyadari tanpa tambang pun saya bisa sejahtera, saya adalah petani yang memiliki lahan yang cukup luas, lahan pertanian yang kami kelola benar-benar mampu membuat kami sejahtera.
“Saya heran dengan teman-teman lain dengan gampang menjual lahannya. Tanah yang saya miliki sekarang merupakan warisan orang tua, mereka mewariskan ini agar kami hidup sejahtera, saya anggap tanah ini adalah darah bapak saya karena bapak saya telah meninggal, saya tidak akan menjual. Saya harus mempertahankannya” ungkap Basita Boangmanalu.
(testimony ini disunting oleh Editor Tohap P.Simamora).