Pertanian Unggul Berkelanjutan, Antara Kemandirian Pangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya Lokal

 Oleh: Hernawardi (Kontributor suarakomunitas.net)           

Membangun industrial pertanian unggul berkelanjutan dengan menggalakkan gerakan penganekaragaman atau diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan pilar utama kemandirian pangan nasional. Upaya ini tak hanya sebatas gerakan serimonial ataupun himbauan, namun perlu kemauan politik negara yang kuat yang bisa mendorong transformasi kultural masyarakat guna menggalakkan sumberdaya lokal.

            Cita-cita pertanian industrial unggul berkelanjutan sangatlah wajar, pasalnya Indonesia merupakan negara agraris yang subur, memiliki sumberdaya alam pertanian yang melimpah. Kecuali itu masyarakat Indonesia sebagian besar hidup dari bertani. Sebutan negara agraris, begitu ironi, karena belum maksimal memanfaatkan potensi alam dan sumberdaya lokal yang tersedia bagi kemajuan pertanian.

            Justru sebaliknya yang terjadi adalah rapuhnya kemandirian pangan Indonesia yang ditandai dengan terjadinya krisis pangan. Guna mengatasi kekurangan pangan, maka selain melakukan program penataan kembali masalah manajmen pengurusannya juga penting meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian yang mengacu pada empat pokok target sukses pembangunan pertanian Indonesia dan tuju gema revitalisasi pertanian.

            Keempat pokok target sukses pembangunan pertanian tersebut diantaranya, pencapaian swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Sedangkan tuju gema revitalisasi pertanian meliputi, revitalisasi lahan, revitalisasi pembenihan dan pembibitan, revitalisasi infrastruktur dan sarana, revitalisasi SDM pertanian, revitalisasi pembiayaan petani, revitalisasi kelembagaan petani dan revitalisasi teknologi dan industri hilir.

            Membangun pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal di Indonesia haruslah tetap diimplementasikan jika kemandirian pangan tetap ingin dipertahankan. Pasalnya kemandirian pangan merupakan masalah serius, karena dalam perkembangannya justru mengindikasikan ke arah krisis pangan. Meskipun Indonesia mengalami surplus beras, tetapi ketergantungan pada beras tetap tinggi. Sementara diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang begitu banyak masih menemui kendala.

            Problem seputar pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal di Indonesia terkait dengan kemandiarian pangan ini, pemerintah telah mengeluarkan produk perundang-undangan sebagai dasar untuk membangun industri pertanian dalam mengatasi krisis pangan, yang selanjutnya terbit Kepres 68/2002 tentang ketahanan pangan. Bahkan sejak 2001 telah terbentuk Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin Presiden. Keluarnya berbagai regulasi tersebut, artinya pemerintah bersungguh-sungguh dalam memperkuat kemandirian pangan.

            Memperkuat pertanian tanaman pangan di Indonesia merupakan penopang penting keberlanjutan hidup dan kemajuan pembangunan. Namun pertanian Indonesia dalam menjaga kemandiarian pangan dihadapkan pada kompleksitas persoalan terutama dari aspek kultural, dimana masih terjadi pergeseran kultur pangan yang cukup signifikan. Sejumlah masyarakat Indonesia di beberapa daerah sebelumnya mengadopsi kultur pangan non beras, saat ini telah menjadikan beras sebagai makanan utamanya.

            Penyebab terjadinya perubahan kultur pangan dari satu jenis makanan pokok (beras) ke sumber pangan lokal lainnya, hanya masalah citra. Jika makan nasi beras secara sosial akan terangkat dibandingkan dengan makan nasi jagung, ubi, ketela, sagu, gandum dan  lainnya. Masyarakat yang masih makan makanan non beras dicitrakan sebagai masyarakat tertinggal.

            Kecendrungan pangan monokultur tersebut pemerintah sebenarnya sejak lama  mencanangkan program diversifikasi pangan. Bahkan program ini diintegrasikan pada program yang berupaya meningkatkan kemandirian pangan. Kecuali itu pemerintah juga telah memberikan insentif dengan memberikan bantuan permodalan bagi petani agar mau menanam berbagai jenis tanaman pangan variatif. Bahkan program holtikulturanpun digalakkan dengan memberikan penyuluhan, penelitian pengembangan, teknologi benih dan meningkatkan kualitas jaringan irigasi untuk berbagai tanaman hortikultura.    

            Semua itu dilakukan untuk pencapaian swasembada pangan berkelanjutan, pengembangan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor produksi pertanian. Dengan komitmen bersama membangun pertanian seperti itu maka kesejahteraan petani akan bisa meningkat. Kebijakan pembangunan pertanian, untk meningkatkan kemandirian pangan berbasis sumberdaya lokal tentu akan memberikan nilai tambah bagi petani. Dengaan pengolahan produksi yang tepat dan mempertimbangkan pendekatan sosiologis kepada petani, bukanlah sesuatu yang sulit bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.

            Membangun pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal tidaklah mudah. Fakta di lapangan menunjukkan banyaknya kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu harus semakin diperkuat dan digencarkan tuju gema revitalisasi pertanian diantaranya:

            -Revitalisasi lahan. Menurunnya daya dukung sumberdaya lahan secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan makin menurunnnya alih fungsi lahan dan kesuburan tanah.

Industrialisasi telah merubah fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri. Bahkan proses industrialisasi selalu menemukan lahan yang subur bagi proses produksi pertanian. Hal ini secara tidak langsung dapat mengubur eksistensi petani dan terjatuh dalam kubang kemiskinan. Padahal petani merupakan aktor utama dalam ekonomi pertanian dan merupakan ujung tombak dalam penyediaan bahan pangan masyarakat.

            Konversi lahan pertanian diartikan pula sebagai pengalihfungsian sumberdaya yang terkandung pada lahan tersebut/Lahan pertanian di kawasan industri akan menemui kesulitan dalam mendapatkan air.     

            UU 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum maksimal diterapkan, karena lambannya aturan itu keluar berakibat pada alih fungsi lahan yang terus berkelanjutan tanpa henti. Hal inilah yang bisa mengancam kondisi pangan nasional. Sementara itu data Kementrian Pertanian menyebutkan, lahan pertanian di Indoensia saat ini berjumlah 7,8 ha.

            Dari luas tersebut pemerintah berharap 90 persennya bisa dialokasikan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. UU 41/2009 ternyata belum bisa efektip mengerem rencana pengalihan lahan sawah besar-besaran.

Konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian khususnya lahan subur produktif, harus dibatasi atau lajunya diperlambat. Caranya dengan tidak mengeluarkan ijin sekalipun pada lahan produktif yang ditanami bahan pangan oleh petani bagi pembangunan non pertanian.

            -Revitalisasi Pembenihan/Pembibitan. Membangun kemandirian pangan menuju industri pertanian unggul berkelanjutan perlu dukungan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan. Benih unggul dapat menjadi solusi bagi persoalan perubahan iklim global, penyusutan lahan subur maupun serangan hama.

            Data Kementerian Pertanian menyebutkan, kebutuhan benih saat ini sebanyak 514.000 ton terdiri dari benih padi 349.000 ton, jagung 92.000 ton dan kedelai 73.000 ton. Pembenihan penting disiapkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi tanaman pangan.

            Revitalisasi benih/bibit ini perlu dilakukan upaya penggalangan kerjasama semua pihak bagi tersedianya benih dan bibit unggul berkualitas. Lahirnya UU pangan juga harus tetap komit untuk memberikan prioritas pada pada benih lokal sehingga penangkar benih lokal bisa melahirkan benih berkualitas.

            -Revitalisasi infrastruktur dan Sarana. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian sangat penting artinya dalam menunjang suksesnya pembangunan pertanian industrial   berkelanjutan guna meningkatkan kemandirian pangan. Bahkan pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, jalan raya bahkan jaringan telekomunikasi merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi dan tak bisa ditawar-tawar lagi. Suatu yang ironis memang di satu sisi pemerintah ingin memperkuat kemandirian pangan, disisi lain potensi pertanian berlimpah, namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang masif demikian diperlukan agar para petani tak harus meresahkan akan ketersediaan air yang cukup untuk lahan pertaniannya.

            Kecuali itu tersedianya infrastruktur, petani malah sangat diuntungkan, tidak lagi petani merasa kesulitan dalam memasarkan hasil produksi pertaniannya dengan cepat, biaya murah dan segera terserap secepatnya pada perkembangan pasar dan berhubungan langsung dengan para pembeli melalui tersedianya jaringan telekomunikasi.

            Selain itu petani harus lebih didorong dalam penyediaan pupuk terutama pupuk organik yang tengah digalakkan. ketika harga pupuk kimia melonjak naik. Betapa tingginya ketergantungan petani Indonesia pada pupuk kimia dapat merusak unsur hara, tanah jadi kurus dan tidak menciptakan revitalisasi tanah pertanian. Peran pertanian organik harus menjadi tatanan nilai yang dianut masyarakat agraris dan dibac-up penuh pemerintah.

            Sudah saatnya pemerintah mengibarkan bendera putih menyambut antusias teknologi pertanian yang ramah lingkungan menjadi master plan suksesi sistem pertanian baru.

            -Revitalisasi SDM. Perkembangan SDM petani hendaknya tetap terus menjadi fokus perhatian pemerintah. Sebagai contoh banyak negara di dunia yang memiliki lahan kering bahkan padang pasir, namun berhasil mengembangkan pertaniannya mengingat SDM petaninya yang berkualitas. 

            Meningkatkan kemandirian pangan tidak terlepas dari penguatan sumberdaya manusia petani itu sendiri. Karena tanpa itu semua tidak akan bisa menghasilkan output yang optimal, apabila kualitas petani dalam arti pengetahuan dan wawasannya terkait teknologi pertanian, pemasran, standar kualitas dll. Rendah. Teknologi dan SDM merupakan dua factor produksi yang sifatnya komplementer di bidang pertanian. 

            -Revitalisasi Kelembagaan Petani. Pemberdayaan kelembagaan petani yang kuat telah menjadi isu strategis yang tidak kalah pentingnya bagi terwujudnya pertanian industrial Indonesia, jika ingin meningkatkan kemandirian pangan. Kapasitas petani dalam berorganisasi seperti Kelompok Tani, Gapoktan dan lainnya harus lebih diperkuat dan ditingkatkan. Tujuannya agar petani yang tergabung dalam organisasi petani mampu meningkatkan nilai tawar utamanya terhadap tengkulak dan jaringan kelompok kepentingan lain yang selama ini menjadikan petani hanya sebagai obyek eksploitasi.

            Disinilah perlunya petani mendapatkan pendampingan dari LSM agar mampu menyelesaikan persoalannya secara mandiri. Dengan pola seperti ini petani akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.      

            -Revitalisasi Pembiayaan Petani. Keterbasan permodalan atau ketersediaan pembiayaan bagi petani merupakan salah satu kendala yang tak kalah pentingnya bagi upaya meningkatkan kemandirian pangan bagi kesejahteraan petani. Pembiayaan petani sangat penting artinya dalam upaya meningkatkan produksi hasil pertanian.

            Jika dibandingkan dengan suntikan dana pada sektor ekonomi lainnya, pembiayaan pertanian sangatlah minim dari perbankkan. Bahkan karena ketiadaan modal lebih banyak petani yang tak memiliki mesin sendiri. Jika saja petani memiliki mesin sendiri maka rantai distribusi akan lebih pendek yang artinya kesempatan lebih besar bagi petani untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan. Namun seringkali petani tak mengetahui adanya fasilitas kredit pertanian.

            Saat ini pemerintah menyediakan kredit seperti kredit Pangan dan Eenergi, Kredit Usaha Tani Rakyat (KUR). Namun tak mudah mengaksesnya karena terbentur agunan. Namun pada masa depan memang diperlukan pendamping kredit tani ini. Bisa saja perbankkan dan Dinas pertanian ataupun penyuluh pertanian membahas dan mengevaluasi usaha taninya petani. Secara ekonomi perbankkan bisa memberikan analisanya terhadap usaha tani yang dikembangkan. Sementara Dinas terkait bisa mempasilitasi atau merekomendasi situasi, kendala dan situasi yang dihadapi petani.

            Dengan pola usaha tani yang tepat dan keseriusan pendampng maupun perbankkan dalam memajukan pertanian bisa memberikan hasil oftimal bagi petani dan tentunya bisa meningkatkan nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani itu sendiri.

            Namun terkait anggaran perlu diapresiasi kepedulian pemerintah. Yang mana pada 2012 mendatang akan meningkatkan jumlah anggaran bagi upaya pencapaian target itu dari Rp 16,7 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 17,14 triliun.

            -Revitalisasi Kelembagaan Petani. Pemberdayaan kelembagaan petani yang kuat telah menjadi isu strategis yang tidak kalah pentingnya bagi terwujudnya pertanian industrial Indonesia, jika ingin meningkatkan kemandirian pangan. Kapasitas petani dalam berorganisasi seperti Kelompok Tani, Gapoktan dan lainnya harus lebih diperkuat dan ditingkatkan. Tujuannya agar petani yang tergabung dalam organisasi petani mampu meningkatkan nilai tawar utamanya terhadap tengkulak dan jaringan kelompok kepentingan lain yang selama ini menjadikan petani hanya sebagai obyek eksploitasi.

            Disinilah perlunya petani mendapatkan pendampingan dari LSM agar mampu menyelesaikan persoalannya secara mandiri. Dengan pola seperti ini petani akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.      

            -Revitalisasi Teknologi Dan Industri Hilir Pertanian. Banyak pengalaman empiris di negara maju di bidang pertaniannya seperti Jerman, AS, Jepang yang memiliki daya saing di tingkat dunia. Ternyata penciptaan dan penguasaan inovasi dan teknologi menjadi daya dongkrak utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Rendahnya peran teknologi dan inovasi petani Indonesia masih jauh dari harapan.

            Sumber inovasi teknologi pertanian bersumber pada dua kelompok utama. Diantaranya, inovasi teknologi yang bersumber dari penggalian masyarakat sekitarnya dengan mengembangkan berbagai kearifan lokal. Dan inovasi teknologi dari luar yang merupakan hasil penelitian yang bisa diintroduksi dan cocok untuk dikembangkan.

            Perlu diperhatikan, pengembangan teknologi pertanian di Indonesia tidak hanya terfokus di hulu seperti pembuatan bibit-bibit unggul, tetapi juga harus memperhatikan bagian hilir. Seperti memproduksi mesin-mesin penggilingan padi, mesin pembuatan tepung dan lain-lainnya yang dapat lebih mempermudah proses produksi petani sehingga nilai tawarnyapun tinggi.

            Akhirnya dengan komitmen menyeluruh, baik pemerintah, pengusaha, petani dan steakholder terkait  menuju industrial pertanian unggul berkelanjutan berbasih sumberdaya lokal dengan tetap mengacu pada empat pokok target sukses pembangunan pertanian dan semakin memperkuat tuju gema revitalisasi pertanian, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama upaya meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani akan segera terwujud. Semoga!