Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

WPR Tatelu, Kisah Pengelolaan Tambang Berbasis Masyarakat Pengalaman

Tatelu, Suara Komunitas – Jauh sebelum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tambang Tatelu sempat menjadi buah bibir masyarakat Indonesia bahkan dunia internasional sebagai pertambangan rakyat yang tidak layak. Disinyalir berton-ton merkuri tumpah ruah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Talawaan sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Namun masyarakat Tatelu terus belajar bagaimana mengelola pertambangan tradisional yang ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan berbasis masyarakat pedesaan.

Perlahan tapi pasti, warga Tatelu meyakinkan pemerintah dan masyarakat dunia bahwa apa yang dituduhkan sebelumnya adalah sebuah pembelajaran bersama. Masyarakat berhasil membangun pondasi yang kuat untuk memberi tekanan kepada pemerintah daerah bahwa kehadiran perusahaan dalam mengelola sumberdaya alam pertambangan emas bukanlah menjadi keharusan. Masyarakat setempat berhasil memperjuangkan hak-haknya dari ancaman aktifitas perusahaan tambang kelas dunia, saat itu PT. Tambang Tondano Nusajaya (TTN) mitra perusahan PT Meares Soputan Minning (MSM) yang bernaung dalam Aurora Group.

Perusahaan tambang tersebut tak mampu mempertahankan posisinya dari perlawanan warga Tatelu yang tak ingin sumber daya alamnya dikuasai oleh pihak luar. Warga yakin jika mereka mampu mengelola sumberdaya itu secara tradisional, mengambil isi alam sesuai kebutuhan, sekaligus meminimalisir pencemaran dari limbah olahan material beracun melalui teknologi ramah lingkungan yang dikembangkan bersama dengan pemerintah desa dibantu kaum akademisi dan pakar lingkungan di daerah.

Pada tahun 2010, salah satu pemerintahan daerah di Indonesia yang melakukan studi banding ke wilayah tambang Tatelu adalah Pemkab dan DPRD Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Mereka sangat tertarik dengan cara pengelolaan tambang rakyat oleh masyarakat di Tatelu yang didukung oleh pemerintah desa.

Setelah itu, hasilnya, Tambang Tatelu menjadi tujuan penelitian dan studi banyak pihak dari dalam dan luar negeri. Kalangan Media juga seakan berlomba-lomba lakukan peliputan di kawasan itu dengan cara dan gaya yang berbeda. Sebagian besar media mengulas tentang aktifitas pertambangan dari sisi kemanusiaan. Sebuah televisi ternama asal Korea, KTV meliput langsung aktivitas warga penambang disana selama dua minggu tanpa henti di bulan Februari 2011. Peliputan stasiun televisi itu didampingi personil dari Wanuata FM sebagai mitra lokal yang bersifat temporer.

Akhirnya alasan untuk menjadikan tambang Tatelu sebagai wilayah pertambangan rakyat pun kian kuat, sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian mendalam dan kemudian menilai bahwa tambang ini layak mendapatkan ijin. Maka pada bulan Mei 2011, Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat, Nomor: 02/DISTAMBEN/2010 Tanggal 18 Mei 2011 yang dikenal dengan SK WPR Bupati untuk tambang Tatelu dan Talawaan, masing-masing seluas 25 hektar.

Paska keluarnya ijin WPR, aktifitas pertambangan Tatelu kian bergelora. Melalui ijin pemerintah desa, warga lokal bisa melakukan kemitraan dengan pemodal luar untuk menambang. Sistem kemitraan tersebut diawasi dengan ketat oleh pemerintah desa dengan maksud bahwa warga lokal adalah yang utama. Pihak luar hanyalah pemodal sedangkan pemilik haruslah warga lokal. Pemodal luar tidak boleh menguasai sepenuhnya aset-aset yang ada. Kebijakan pemerintah desa tersebut sangat kuat terpatri dalam aturan. Bila ada yang melanggar, petugas tambang tidak segan-segan untuk membatalkan kemitraan tersebut dan menyita aset mereka. Para pemodal juga diwajibkan untuk memberikan fasilitas terbaik bagi warga lokal, sekaligus membangun sarana fisik atau akses jalan dilokasi dimana ia membangun usaha.

Dari sisi keamanan, pemerintah desa membentuk petugas pos penjagaan. Fungsinya selain menjamin keamanan, mereka juga bertindak selaku tim reaksi cepat bila terjadi kecelakaan kerja. Petugas ini juga berfungsi mendata pekerja tambang dari luar desa dan memeriksa barang bawaan siapa saja saat memasuki lokasi tambang. Ragam fungsi tersebut, termasuk memastikan Surat Ijin Jalan (SIJ) bagi pendatang. Para petugas itu dibiayai secara keroyokan oleh para pengusaha tambang melalui aturan jelas sepengetahuan pemerintah desa.

Aturan lain yang menjadi dasar adalah melarang beroperasinya wadah pengolahan emas di area bantaran sungai atau di dekat sumber mata air dan dekat permukiman warga. Produksi limbah juga terus diawasi agar tidak menyebar terlalu jauh, sehingga pemerintah desa menyarankan pada pengusaha supaya membuat bak kolam bertingkat yang besar dan banyak pada setiap wadah pengolahan. Penggunaan alat berat pun harus mendapat ijin petugas untuk memastikan kapasitasnya sesuai ijin WPR yang dikeluarkan Bupati. (ulasan wanuata)

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09143 seconds.