Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Terkait Perda yang 'Kebiri' Karang Taruna, PMKS Datangi DPRD Bantul Berita

 

Bantul - Karang Taruna Kabupaten Bantul beserta perwakilan dari karang taruna unit tingkat Desa mendatangi DPRD Kabupaten Bantul, Senin, 30 Oktober 2011. Kedatangan mereka terkait dengan keluarnya PERDA NO.1 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu wujud nyata komitmen Kabupaten Bantul dalam mensejahterakan masyarakat Bantul. Kelahiran Perda ini menjadi sebuah payung hukum yang mampu menjadi pegangan kuat bagi para penyelenggara kesejahteraan sosial dalam melakukan fungsinya.
 
Namun, ada beberapa hal yang dipandang perlu untuk ditinjau ulang. Salah satunya adalah mengenai posisi Karang Taruna sebagai salah satu stakeholder yang mempunyai payung hukum kuat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menjadi sebuah ‘keganjilan’ ketika Karang Taruna yang notabene mempunyai payung hukum yang kuat, berupa Undang-undang hingga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, justru tidak disebutkan secara spesifik dalam Peraturan Daerah. Bahkan karang taruna seperti dikebiri oleh dewan yang kejadian tersebut.
 
“Karang Taruna secara hukum memang berkedudukan di desa. Sedangkan kami, Karang Taruna di level kabupaten Bantul mempunyai fungsi koordinasi antara Karang Taruna desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul. Sudah sepantasnya Karang Taruna Kabupaten Bantul menjembatani serta mengadvokasi keberadaan organisasi ini di desa serta menyampaikan aspirasi kaitannya dengan ‘keganjilan’ Perda tersebut. Kami, Karang Taruna, sebagai salah satu subjek atau stakeholder masalah pemberantasan PMKS dalam perda ini seharusnya dilibatkan baik dari proses terbentuknya maupun proses – proses pendampingan dan implementasinya. Hal ini sebagai salah satu komitmen kami untuk berpartisipasi dalam penanganan masalah tersebut dari sisi regulasi,” jelas Sholinurrudin, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul.
 
Sebagai organisasi yang secara hukum sah melakukan kegiatan sosial, selayaknya karang taruna juga mendapatkan pengakuan hukum hingga level pemerintah kabupaten. Salah satu UU yang mengatur fungsi karang taruna sebagai organisasi usaha kesejahteraan sosial, kedudukan Karang Taruna juga didukung oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Penjelasan pasal 12 b disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga dan/atau perseorangan” (penyelenggara kesejahteraan sosial) antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, maupun pekerja sosial masyarakat.
 
Sedang ditegaskan dalam Permensos RI Nomor 77 HUK 2010 ini, Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Dalam Permensos ini juga disebutkan berbagai hal mulai dari fungsi hingga struktur koordinasi.
 
Karang taruna yang kedudukannya sebagai penyelenggara usaha kesejahteraan sosial mempunyai legitimasi yang kuat dan telah memberikan bukti nyata di lapangan. Sehingga menjadi sesuatu yang ‘ganjil’ jika keberadaannya tidak mendapat perhatian di tingkat pemerintah daerah. Payung hukum yang menaungi upaya kesejahteraan sosial sudah selayaknya, bahkan seharusnya, memberikan perhatian pada porsi yang tepat, tidak berlebihan maupun tidak mengurangi, pada peran Karang Taruna.
 
“Justru kami menyampaikan untuk menuntut sebuah kewajiban. Karena, Karang Taruna telah mendapat amanah dari Undang-Undang yang sah diakui di Republik Indonesia. Berharap mendapat perhatian yang semestinya dari pemerintah Daerah bukanlah sebuah permintaan yang berlebihan. Bukan hanya sekedar disebutkan secara eksplisit dalam Peraturan Daerah, tetapi juga mendapatkan penjelasan mengenai fungsi dan tanggung jawab kami di Kabupaten Bantul menjadi sebuah penghargaan yang akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tambah, ketua karang taruna Kabupaten Bantul.
 
Kedatangan karang taruna diterima dan ditanggapi oleh komisi D DPRD Kabupaten Bantul. Oleh karena itu anggota dewan menerima masukan/kritikan. Kemudian akan melaporkan kepada ketua DPRD untuk dilakukan pencermatan.

 

Komentar (8)

Page generated in 0.09444 seconds.