Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Sekilas tentang Radio Komunitas Pendapat

Bandung, Jawa Barat - Radio Komunitas dikenal setelah lahirnya undang-undang penyiaran no. 32 tahun 2002, sebelumnya radio komunitas dikenal sebagai radio warga ataupun ada yang menyebut sebagai radio gelap dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum untuk menaungi keberadaan radio komunitas.

Hadirnya radio komunitas diawali dengan reformasi penyiaran di Indonesia yang saat itu kebebasan informasi sangat terbatas, kehadiran radio komunitas dengan landasan hukum hadirnya undang-undang penyiaran no. 32 tahun 2002, membuat titik awal kebebasan ekspresi dan informasi bagi warga untuk mengelola informasi terutama informasi lokal. Dalam regulasi atau peraturan yang ada radio komunitas sebagai media yang berasal dari warga, oleh warga dan untuk warga.

Saat ini berbagai macam typikologi/pendirian radio komunitas di Indonesia seperti pendirian dari forum/kumpulan warga, hobby yang tadinya dengan ht/interkom, project/proyek yang didirikan atasnama program  dan ada cara lainnya, namun dari semua itu yang paling terpenting ialah bagaimana radio komunitas bisa dijadikan sebagai corong informasi bagi kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Kekuatan radio komunitas ialah dalam segi pengelolaan melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan yang dilakukan radio komunitas, radio komunitas juga sebagai perubahanan sosial di masyarakat dimana informasi yang disajikan sangat dekat dengan keseharian masyarakat disekitarnya dan juga menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat yang mempunnyai potensi-potensi yang ada diwilayahnya, karena diradio komunitas pengelola dan penyiaranya jarang yang mempunyai dasar atau sekolah di bidang keradioan, tapi di radio komunitas memunculkan sdm-sdm untuk menjadi pengelola atau penyiar. Radio komunitas sangat dekat dengan masyarakat dan ada dua hal yang menjadi kekuatan radio komunitas yaitu partisipatif dan content lokal.

Partisipatif ialah dimana seluruh pengelola yang di radio komunitas berasal dari masyarakat yang tingkat kepeduliannya sangat besar dengan tanpa dibayar menjadi penyiar atau pengelola.

Content lokal ialah informasi seputar lokal wilayah radio komunitas berada dimana informasi seputar wilayah rakom/lokal tidak akan didapat di media-media lainnya, tetapai radio komunitas setiap saat menyiarkan apa yang ada info seputar masyarakat sehingga komunikasi dua arah antara penyaji informasi yaitu radio komunitas dan penerima informasi yaitu pendengar atau masyarakat bisa ber interaksi langsung melalui on air/langsung atau diskusi warga yang diadakan oleh radio atau pendengarnya.

Legalitas radio komunitas

Dasar legalitas radio komunitas ialah hadirnya undang-undang penyiaran no. 32 tahun 2002, dimana  radio komunitas wajib mengajukan proses pengajuan perijinan melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dengan memenuhi persayaratan-persayaratan yang harus di lengkapi.

Salah satu syarat ialah radio komunitas harus mempunya struktur kepengurusan, struktur kepengurusan radio komunitas ada dua kepengurusan yaitu
1.    Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) ialah pengurus yang berasal dari perwakilan warga seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintahan setempat atau elemen orgnaisasi dan masyarakat biasa, fungsinya sebagai monitoring siaran apabila ada siaran yang menyimpang atau yang menimbulkan ketidakharmonisan di masyarakat dan masukan program-program acara, DPK bisa juga membantu mencarikan peluang-peluang yang bisa menunjang keberlangsungan radio untuk operasionalnya atau lainnya. Dalam DPK diperluakan dua struktur yaitu ketua dan anggota diharapkan jumlah DPK ganjil.

2.    Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK) ialah pengurus harian dimana setiap hari yang mengelola radio komunitas itu sendiri, dalam BPPK ada beberapa struktur tergantung kebutuhan, berikut struktur pada umumnya:
1.    Ketua/kordinator/kepala studio
2.    Sekretaris
3.    Bendahara
4.    Divisi/bagian pemberitaan
5.    Divisi/bagian dana usaha/fundraising
6.    Divisi/bagian teknis
7.    Divisi/bagian penyiaran
8.    Penyiar....

Semua itu bisa diatur didalam AD/ART, Mekanisme kerja organisasi (MKO) untuk langkah pengurusan ijin harus dibuat akta perkumpulan radio komunitas dengan diajukan kepada notaris yang mengerti tentang radio komunitas.
Untuk form perijinan sendiri dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tinggal mengikuti apa yang harus diisi oleh radio komunitas dalam pegurusan perijinan.

Untuk alokasi frekuensi radio komunitas ialah 107,7-107,8-107,9 fm dan 50 watt pemancar dengan ukuran geografis satu kecamatan jangkauan siaran semua itu diatur didalam kepmen  no. 15 tahun 2003 tentang alokasi frekuensi.

Perkembangan radio komunitas saat ini sangat pesat di Indonesia dan sangat besar potensi dalam pengelolaan informasi warga.

Ditulis oleh:
B. Adi Rumansyah
Ketua Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.30974 seconds.