Lapindo tak Akui Aset Sulastri

Ada pemandangan yang jauh berbeda ketika kita masuk dan melihat kondisi desa Gempolsari RT. 10 RW. 02 kecamatan Tanggul Angin. Gempolsari yang dulunya hijau, ramah dan hangat, kini suram, sepi dan tak bersahabat. Banyak  bongkahan rumah dan tumbuhan liar menghiasi  areal desa.
Pandanganku tertuju pada dua buah rumah yang berjajar satu dinding. “ Kok pagi mbak.” Itulah ucapan pertama yang kudengar dari perempuan yang biasa kupanggil Sulastri. Perempuan yang berusia 34 tahun ini dengan ramah menyambutku.
Terlintas  sorot kekecewaan yang dalam dari diri Sulastri ketika aku mulai bertanya kondisi desa Gempolsari. Hanya dengan satu pertanyaan , Sulastri dengan gamblang bertutur terkait desa dan kondisinya setelah ada semburan lumpur lapindo.
Jarak rumah Sulastri dengan tanggul penahan lumpur memang tidaklah terlalu jauh. Bahkan rumah Sulastri berada tepat dibawah tanggul. Tak heran jika musim hujan tiba, Sulastri selalu dihantui perasaan was-was. “ Kalau hujan, rumah ini pasti kebanjiran. Bagaimana tidak, air dari tanggul penampungan banyak  yang mengalir kesini. Belum lagi ancaman tanggul yang bisa jebol setiap saat. Kalau ada pemberitahuan dini dari BPLS kami bisa waspada.  Tapi selama ini tidak ada pemberitahuan, jadi kami setiap saat harus siap mati tertimbun lumpur.”
Kawasan RT. 10 RW. 02 desa Gempolsari ini sebenarnya telah masuk dalam Perpres No. 14 Th. 2007. Tapi sampai saat ini (Minggu, 26/06/2011) belum mendapatkan ganti  rugi  sama sekali  dari PT. Minarak Lapindo Jaya , karena status kepemilikan tanah dianggap tanah banci. Tanah Sulastri berdasarkan bukti kepemilikan adalah tanah kering, tetapi lahan kosong dibelakang rumahnya, dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Hal inilah yang menjadi pemicu mengapa Minarak Sampai saat ini belum mau membayar aset Sulastri dan warga lainnya. Karena Minarak tetap berangggapan kalau asset mereka yang dimanfaatkan bercocok tanam dianggap sebagai tanah basah, sedangkan lahan yang ada bangunannya dianggap tanah kering.  Meskipun  pernah ada penawaran 50:50 plus Rp. 120.000 dari nilai ganti rugi yang telah ditetapkan pemerintah.
Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Sulastri dan 15 warga lainnya agar nasib mereka mendapat kejelasan ganti rugi dari Minarak Lapindo Jaya. “Kami  ini butuh  dibayar uang, supaya kami bisa memulai hidup normal seperti yang lain. Bukan dibayar janji-janji dan harus sabar. Kami sudah cukup sabar 5 tahun ini.” Ungkapan kecewa dan marah Sulastri. Sulastripun mengguman dan berkata kalau dirinya adalah warga negara yang dianggap bukan warga. “ Pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk membela kami, pemerintah kalah dengan pengusaha.” Ujarnya.
Sebelum ada lumpur lapindo, ada sekitar 80 rumah yang berada di RT. 10  ini. Tapi kini yang masih tetap bertahan tinggal 7 rumah. Mereka tetap bertahan sampai ada kepastian ganti rugi dari PT. Minarak Lapindo Jaya. Bila malam tiba, kawasan ini seperti mati. Hanya suara jangkrik yang menjadi pengiring.
Sulastri , suami dan dua orang anaknya tinggal dirumah dengan  luas +  75 m diatas lahan 482 m.  Rumah ini tak seperti rumah pada umumnya. Tak ada barang berharga , hanya ada tempat tidur dari bambu yang ditaruh diruang tamu dan sebuah televisi 14’  yang usang.
“ Barang-barang saya ungsikan kerumah saudara karena saya takut tertimbun lumpur bila tanggul jebol. Karena kalau tidak saya ungsikan, uang dari mana lagi untuk membeli. Untuk makan saja kami harus membanting tulang sekuatnya. Apalagi sekarang ini kebutuhan meningkat, tapi pendapatan semakin menurun.”
Sulastri dan warga Gempolsari lainnya adalah tipe warga yang tak pernah putus asa akan keadaan. Kondisi  seburuk apapun yang menimpah mereka, mereka tetap sermangat menjalani hidup.  (lk)