Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

May Day dan Nasib Kaum Buruh Liputan Khusus

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mutasi, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap pengurus serikat buruh/pekerja, upah murah, sistem kerja kontrak, outsorucing, dan lain-lain masih menjadi masalah besar dalam dunia perburuhan di Indonesia. Padahal Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi ILO No 87 tahun 1948 mengenai kebebasan berserikat melalui Kepres No 83 tahun 1998 serta adanya UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tetapi tidak pernah dihiraukan oleh para pemilik modal maupun rezim neoliberal. Hal itu terbukti selama 5 tahun ini, dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta, ditemukan 49 kasus pelanggaran terhadap hak-hak buruh mulai dari mutasi pengurus serikat, PHK, pemberian sanksi akibat menjalankan kegiatan berserikat, juga upaya kriminalisasi terhadap pengurus serikat. Padahal, seharusnya Undang-undang tersebut dapat menjamin kebebasan berserikat bagi serikat buruh/pekerja. Namun pada praktiknya, kasus-kasus anti kebebasan berserikat (union busting) masih saja terus terjadi.

Namun menariknya, rezim neoliberal telah mengklaim bahwa angka pengangguran telah menurun, yang selanjutnya dinyatakan sebagai bukti keberhasilan pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Per Agustus 2010, BPS Indonesia mencatat, bahwa angka pengangguran terbuka menurun dari 7,4% menjadi 7,14% dan angkatan kerja yang menganggur sebesar 8,32%. Klaim rezim neoliberal ini jelas merupakan pemaknaan yang sempit terkait kerja yang dianggap hanya sebagai hak untuk bekerja saja, sehingga kebijakan rezim neoliberal hanya diarahkan untuk mencapai suatu kondisi dimana angka pengangguran berkurang. Sementara hak yang terkait dengan kerja sebenarnya lebih luas dari itu, dimana seharusnya meliputi hak bebas memilih pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang adil, hak atas jaminan sosial, hak untuk mogok, hak untuk berorganisasi, dan hak-hak kerja lainnya.

Kebijakan perburuhan dari rezim neoliberal tentunya terkait dengan tiga paket kebijakan perburuhan (UU No 21 Tahun 2000, UU No 13 Tahun 2003, dan UU No 2 Tahun 2004) yang diarahkan untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel (flexibility labour market). Tiga paket kebijakan tersebut merupakan upaya balas jasa dari pemerintah Indonesia ketika berhutang melalui Letter of Intent (LOI) pada IMF. Sejak saat itu, hubungan perburuhan di Indonesia dibuat sefleksibel mungkin, termasuk kemudahan melakukan PHK dan merotasi buruh/pekerja. Jelaslah, kebijakan ini hanya untuk memberikan keuntungan bagi para pemilik modal saja.

Dari penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel tersebutlah, maka kondisi buruh di Indonesia semakin memburuk. Bahkan angka pengangguran dari tenaga kerja terampil juga melonjak tajam. Pada tahun 2007, jumlahnya sekitar 740.000 orang sarjana dan awal tahun 2009 bertambah mendekati angka satu juta atau lebih dari 900.000 sarjana yang menganggur.

Kondisi yang buruk dalam dunia perburuhan di Indonesia juga semakin memacu meningkatnya angka kemiskinan di kalangan rakyat pekerja Indonesia. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2011 yang rata-ratanya mencapai 8,69% atau mendekati 9% juga tidak banyak menolong, ketika harga-harga kebutuhan pokok turut melambung tinggi. UMP yang paling tinggi adalah Provinsi Papua Barat, sebesar Rp 1.410.000, dan yang paling rendah adalah Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp 675.000. Bahkan kadang kala beberapa perusahaan nakal membayar upah buruhnya dibawah UMP daerahnya masing-masing.

Sementara Mayday 2011 sudah semakin mendekat. Dalam kondisi keterpurukan kaum buruh, maka bagaimana kita memaknai Hari Buruh Internasional atau Mayday tahun ini, sehingga perayaan Mayday tidak jatuh pada ritual semata? Dalam sejarahnya, Hari Buruh Internasional atau Mayday muncul berkaitan erat dengan perjuangan kelas rakyat pekerja. Setelah terjadinya revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Perancis pada abad ke-18, muncul sebuah masyarakat baru, yang disebut masyarakat kapitalis. Kelangsungan hidup masyarakat borjuis modern atau masyarakat kapitalis ini didasarkan pada penghisapannya atas kaum proletariat. Penghisapan itu sedemikian kejamnya, sehingga kelas buruh hanya bisa bekerja untuk makan hari ini demi mempertahankan hidupnya agar bisa bekerja pada esok harinya. Sementara proletariat adalah sebuah kelas yang hanya hidup selama mereka mendapat pekerjaan, dan hanya mendapat pekerjaan selama kerja mereka memperbesar kapital.

Akibat penindasan yang terus berlanjut itu, mulai muncul perlawanan kaum buruh di tingkat pabrik. Tuntutannya berkisar pada pengurangan jam kerja per minggu. Di Philadelphia, Amerika Serikat (AS), pada 1791 tukang kayu melakukan pemogokan menuntut 10 jam kerja sehari. Pada 1835, kaum buruh Philadelphia kembali mengorganisir sebuah pemogokan umum, yang dipimpim oleh buruh tambang batubara Irlandia. Dalam pemogokan itu, mereka memasang spanduk dengan tuntutan: “From 6 to 6, ten hours work and two hours for meals” . Empat tahun kemudian, pada 1839 di tempat yang sama, tuntutan 10 jam kerja sehari itu telah menjadi tuntutan umum.

Gerakan menuntut 10 jam kerja sehari tersebut, kemudian mulai berdampak nyata pada kehidupan kaum buruh. Dari tahun 1830 sampai 1860, rata-rata kerja sehari berkurang dari 12 jam menjadi 11 jam. Pada tahun 1855, berlangsung Kongres Umum Pekerja di Baltimore, AS, yang dalam deklarasinya mengatakan, “Tugas pertama dan mendesak saat ini, adalah membebaskan negeri ini dari perbudakan kapitalis, dengan jalan menjadikan tuntutan 8 jam kerja sehari sebagai hari kerja normal di seluruh pabrik di AS.”

Pada tanggal 1 Mei, di Chicago, sekitar 90 ribu orang berdemonstrasi massal menuntut pengurangan jam kerja, dari 10 jam sehari menjadi 8 jam kerja sehari. Dua hari kemudian, polisi membubarkan demonstrasi ini dengan kekerasan sehingga menyebabkan enam orang terbunuh. Namun tanpa mengenal rasa takut, kaum buruh kembali melakukan rally menuju Haymarket Square di Chicago. Dalam aksi damai tersebut, polisi tiba-tiba melemparkan bom ke tengah-tengah barisan demonstrasi, sehingga mengakibatkan delapan orang terbunuh, 200 lainnya mengalami luka-luka. Kemudian pada tahun 1890, 1 Mei kemudian dinyatakan sebagai Hari Buruh Internasional, yang kemudian populer dengan istilah Mayday.

Rakyat pekerja di Indonesia tentunya harus memaknai Mayday 2011 sebagai sebuah perjuangan kelas untuk menumbangkan kelas kapitalis, seperti halnya yang dilakukan sebelumnya. Buruknya kondisi perburuhan di Indonesia saat ini, tentunya harus juga menjadi tantangan sekaligus harapan. Kaum buruh di Indonesia harus menyadari, bahwa kelas rakyat pekerja di Indonesia harus berupaya untuk membebaskan dirinya dari penindasan dan penghisapan kelas borjuasi. Kelas rakyat pekerja di Indonesia, walaupun telah dibungkam selama masa pemerintahan Orde Baru, selalu kembali bangkit bergerak dan berlawan. Perlawanan itu mulai dari yang kecil-kecil hingga yang berskala massal; dari tuntutan pemenuhan hak-hak normatif hingga ke tuntutan yang sifatnya politik-ideologis. Kemenangan kelas rakyat pekerja tidak bisa dibangun dari atas, dari praktek paternalistik, elitis, dan dogmatik. Kebangkitan dan kemandirian kelas pekerja akan menjadi karya dari kaum pekerja itu sendiri.

Mayday bukanlah peringatan ulang tahun dari gerakan buruh, tetapi Mayday adalah peringatan untuk melanjutkan perjuangan. Dari sejarah panjang gerakan buruh, kekuatan dari gerakan buruh hanya bisa dicapai jika mereka bersatu dengan gerakan rakyat pekerja pada sektor lainnya dan membangun kekuatan politik alternatif untuk menumbangkan kekuatan borjuasi.

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09707 seconds.