Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Gerakan Buruh Dalam Tantangan Persatuan Liputan Khusus

Sejarah perjuangan kelas pekerja dimulai dari penuntutan atas jam kerja menjadi 8 jam/hari sejak 1806 di Amerika Serikat. Aksi buruh dalam bentuk pemogokan dan parade di jalan yang berlangsung terus menerus itu kemudian menjadi agenda yang dibahas pada Kongres Internasional Sosialis pertama di Jenewa, Swiss, pada 1866, yang dihadiri oleh berbagai elemen serikat buruh dan aktivis politik Sosialis untuk menetapkan jam kerja selama 8/hari berlaku di seluruh dunia. Dalam Kongres Federation of Organized Trades and Labor Unions pada 1886 telah menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh, karena terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada, pada 1872, dalam menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat. Pada Kongres Sosialis II, Juli 1889 di Paris, mengeluarkan sebuah resolusi untuk menetapkan peristiwa 1 Mei di AS itu sebagai Hari Buruh Internasional, yang saat ini populer kita sebut Mayday. Peringatan Mayday itu pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada 1920, oleh gerakan serikat buruh yang dipimpin oleh Semaun, Alimin, Darsono, dan sampai kemudian dilarang selama rezim Orde Baru berkuasa. Namun, berkat kegigihan perjuangan gerakan buruh, maka peringatan 1 Mei itu dapat kembali diselenggarakan sampai saat ini.

Apa arti ekonomi-politik dan kultural peringatan Mayday bagi perjuangan kelas pekerja di Indonesia saat ini?

Pertama, dengan memperingati Mayday kita tetap berada dalam mata rantai sejarah perjuangan kelas pekerja yang telah di mulai 200 tahun lebih yang lalu, baik atas pengorbanan dan keberhasilannya mengurangi jam kerja menjadi 8 jam/hari. Dalam konteks gerakan ekonomi, perjuangan kelas pekerja tersebut berhasil, sekali pun persoalan perburuhan tetap berkembang dari masa ke masa sejalan dengan upaya kapitalisme untuk mengakumulasi kapital dan menghadapi krisis dari dalamnya. Kita yang berparade pada saat ini sedang memperjuangkan persoalan union busting (pemberangusan serikat pekerja), upah tidak layak, privatisasi, sistem kontrak dan outsourcing, hak reproduksi bagi pekerja perempuan, yang belum mengalami pencapaian maju setelah Indonesia Merdeka.

Kedua, dengan memperingati Mayday, secara politis kita mengajak seluruh elemen serikat buruh, tanpa membedakan kategori buruh “kerah biru” atau pun buruh “kerah putih”, untuk bersama-sama menggunakan peringatan ini untuk memprogandakan persoalan utama perburuhan yang kita hadapi saat ini dan melakukan tekanan politik kepada partai politik, legislatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga kapitalis yang telah menindas kelas pekerja selama ini. Dalam kesempatan ini, kita juga mengajak elemen serikat petani, serikat nelayan, serikat miskin kota, perempuan, mahasiswa, serikat hijau (pejuang kehancuran alam dan bumi), dan lain-lain, untuk berada dalam satu barisan kelas pekerja dan mempunyai rasa kepemilkan bersama atas Mayday.

Ketiga, dengan memperingati Mayday, secara kultural, kita mendidik diri untuk membangun rasa solidaritas, senasib sepenanggungan, dan toleransi antar berbagai elemen kelas pekerja dan elemen non-kelas pekerja. Kita satu sama lain harus mampu mendidik diri untuk sama-sama revolusioner, dan tidak merasa lebih revolusioner ketimbang yang lain.

Keberhasilan perjuangan kelas pekerja dalam sejarah sejak abad 19 telah membuktikan, bahwa gerakan kelas pekerja yang berhasil adalah yang mampu membangun gerakan politik dengan melibatkan dukungan petani, miskin kota, perempuan, dan mahasiswa.

Problem kita saat ini adalah gerakan kelas pekerja dan gerakan non-kelas pekerja (perempuan, mahasiswa, gerakan lingkungan, hak asasi manusia, dan lain-lain, yang sama-sama tertindas oleh kapitalisme) sangat lemah dan terpecah-pecah dalam pusaran ekspansi kapital korporasi perusahaan global, yang disebut trans-national corporation/multinational corporation, dan oligarki politik baik nasional maupun lokal.

Ekspansi kapital telah mengalami konsolidasi secara rapi di masa reformasi ini, dengan menitikberatkan pada investasi di bidang pertambangan, gas dan mineral, serta perkebunan kelapa sawit. Geografi sumberdaya alam kita di seluruh Indonesia telah dieksplorasi dan dieksploitasi oleh perusahaan trans-national corporation/multi-national corporation dalam tempo terlama 90 tahun (sebagaimana ketentutan dalam UU Penanaman Modal Asing). Investasi kedua dititikberatkan di bidang transportasi, jasa, dan manufaktur, yang terbesar dalam menyerap tenaga kerja. Investasi ketiga dititikberatkan pada produksi pangan dan pengolahannya.

Ekspansi kapital korporasi global itu, telah pula mengalami konsolidasi yang rapi dengan kelompok-kelompok elit politik yang saling berjaringan namun berkompetisi. Kelompok elit-elit politik yang menguasai negeri ini secara berjaringan dan berkompetisi disebut oligarki politik. Karakter mereka yang sangat merugikan rakyat pekerja adalah saling berlomba menghimpun sumber dana dari korupsi pajak, korupsi dari utang pada bank kapitalis untuk pembangunan, dan karena itu berebut kursi kekuasaan untuk memperoleh kesempatan menghimpun dana secara korupsi. Konyolnya, oligarki politik itu, masing-masing aktornya merasa berkuasa untuk memimpin negara –yang di dalamnya terdapat rakyat pekerja yang sekedar menjadi tenaga kerja murah, konsumen barang kapitalis, dan basis suara saat pemilu serta pemilukada.

Maka tak heran, jika kehidupan rakyat pekerja saat ini berada pada kondisi kritis: saling berkelahi antar sesamanya, rentan terhadap konflik dan perpecahan, demi mempertahankan survival secara pribadi maupun kelompok, baik yang hanya bersifat ekonomis maupun politis. Pedihnya, konflik di antara rakyat pekerja demi survival ini seringkali dilandasi oleh motivasi untuk memperoleh butir-butir nasi dari para oligarki politik. Adapun bagi rakyat pekerja yang tidak terorganisir, seringkali memilih solusi bunuh diri untuk keluar dari krisisnya, dimana betapa seringnya kita mendengar berita tentang bunuh diri belakangan ini.


Oligarki politik dan kapitalis telah banyak yang mengajak gerakan rakyat pekerja dan aktifisnya untuk menjadi tim sukses dalam kompetisi pemilu dan pemilukada. Sebagai imbalannya, mereka telah memberikan butir-butir nasi yang populis temporer (tampaknya pro-rakyat pekerja, namun hanya bersifat sementara), seperti tuntutan-tuntutan tentang jaminan sosial pendidikan, kesehatan, kredit usaha kecil, dan lain-lain. Akan tetapi tidak semua organisasi rakyat pekerja terperangkap dalam hubungan patron-klien dengan oligarki politik tersebut. Kami percaya, masih ada banyak yang konsisten mempercayakan keberhasilan perjuangan rakyat pekerja berada di pundak rakyat pekerja itu sendiri, dan bukan bersekutu dengan oligarki politik.

Dalam tantangan seperti itu, keadaan serikat-serikat kelas pekerja, utamanya federasi buruh, justru semakin sektoral dengan problem normatifnya. Sungguh sayang seribu sayang. Namun sungguh mengejutkan, bahwa dalam isolasi sektoralnya, ada dijumpai federasi serikat pekerja yang secara langsung memilih bersekutu dengan oligarki politik. Seharusnya gerakan federasi serikat buruh semakin memperluas barisan politik dengan merangkul organisasi yang sama-sama berada di arena kontradiksi kapitalis, baik yang berkarakter kelas (petani, nelayan, miskin kota) maupun yang berkarakter non-kelas (seperti perempuan, mahasiswa, lingkungan, HAM), untuk melakukan perang posisi terhadap konsolidasi oligarki politik dan kapitalis –dalam bentuknya yang mutakhir ialah neoliberalisme.

Secara keseluruhan, gerakan buruh di Indonesia sampai saat ini belum dapat mentransformasikan agenda perjuangan normatifnya menjadi perjuangan politik kelas. Jika kita periksa pada konstelasi gerakan buruh di atas, maka dapat disimpulkan sementara, bahwa gerakan buruh masih sebatas berjuang di tingkat serikatnya atau federasi serikat buruhnya, namun bahkan belum mampu membangun front permanen dengan sesama federasi buruh. Persatuan gerakan buruh masih dimaknai untuk kebutuhan aksi temporer, seperti Mayday. Lebih jauh, masih tampak adanya penolakan dari gerakan buruh untuk membangun front permanen dengan serikat lainnya yang berbasis kelas maupun non kelas, sekali pun sama-sama sepakat dengan agenda Sosialisme. Ingat, tidak semua gerakan berbasis kelas sepakat dengan Sosialisme, sebagaimana halnya tidak semua gerakan buruh sepakat dengan Sosialisme. Namun demikian, tidak semua gerakan buruh sepakat untuk beraliansi permanen dengan gerakan kelas dan non-kelas yang sama-sama sepakat dengan Sosialisme di dalam partai persatuan revolusioner, yang dipimpin oleh sebuah partai kelas.

Melalui Mayday ini, kami serukan untuk mulai memikirkan strategi dan taktik baru dalam melakukan perang posisi dengan persatuan oligarki politik dan kapitalis-neoliberalisme. Pada kesempatan ini pula, kami serukan gerakan kelas pekerja untuk membangun barisan politik dengan gerakan tani, nelayan, mahasiswa, perempuan, gerakan sarekat hijau (lingkungan), dan hak asasi manusia, untuk kemudian membangun persatuan kiri revolusioner. Secara khusus, kami serukan agar persatuan kiri revolusioner memperhatikan problem khusus eksploitasi perempuan atas tubuh dan alat reproduksinya untuk kepentingan akumulasi kapital dan politik fundamentalis agama. Oleh sebab itu, kami serukan agar selain kita memperingati Mayday, kita juga memperingati 8 Mei, yakni hari tewasnya Marsinah pahlawan buruh kita, sebagai Hari Perjuangan Buruh Perempuan. Kami mengundang seluruh elemen di dalam persatuan kiri revolusioner untuk memperingati di lokal masing-masing dengan berbagai inisiatif kegiatan dan menuntut secara terus menerus agar Marsinah ditetapkan sebagai Pahlawan Buruh –yang sejajar dengan Soekarno-Hatta.

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.09648 seconds.