Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Satu Mei : Saatnya Hancurkan Neoliberalisme Pendapat

Sumber dari segala bentuk penindasan terhadap kaum buruh diawali oleh pemerintahan Suharto (Orde Baru) dengan membuka keran lebar-lebar untuk masuknya modal, dan menghambakan diri pada kepentingan modal. Upah Murah dan kestabilan politik (meskipun dilakukan dengan cara otoriter) menjadi iklan agar modal masuk ke Indonesia.  Kaum buruh pada masa itu benar-benar tidak dapat memperjuangkan haknya, negara secara terang-terangan berpihak pada kaum modal.

Kejatuhan Suharto pada tahun 1998 ternyata tidak merubah nasib kaum buruh. Bahkan nasib kaum buruh menjadi semakin terpuruk. Kejatuhan Suharto salah satu sebabnya dikarenakan oleh krisis ekonomi global. Untuk menyelematkan kapitalisme dari keruntuhan, lahirlah neoliberalisme, kapitalisme yang menerapkan sistem pasar bebas, pencabutan subsidi dan privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Di bidang perburuhan diterapkan lah sistem Labour Market Flexibility (LMF) atau Pasar Tenaga Kerja yang Lentur.  Negara tidak lagi berkewajiban untuk menciptakan lapangan kerja agar tidak ada pengangguran, namun semuanya diserahkan pada pasar. Dibuatlah paket Undang-Undang Ketenagakerjaan agar sistem LMF  disahkan keberlakuannya di Indonesia. Dengan diterapkan LMF, maka sistem kerja kontrak & outsourcing disahkan keberlakuannya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin dipermudah, karena tidak ada lagi kewajiban negara untuk mencegah PHK.

Pemerintah sejak awal sudah menerapkannya di sejumlah BUMN seperti PLN, PDAM, TELKOM, dan PERTAMINA. Praktek ini semakin marak ketika terjadi privatisasi di BUMN-BUMN tersebut.  Kemudian, sejak diundangkannya Paket Undang-Undang Perburuhan, praktek ini diikuti oleh semua pemilik modal. Baik oleh perusahaan-perusahaan baru maupun lama. Banyak perusahaan dengan dalih krisis ekonomi dan efisiensi melakukan PHK masal terhadap kaum buruh, dan kemudian menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Sejumlah PT atau Yayasan penyalur tenaga kerja berjamuran, mereka tidak memerhatikan nasib kawan-kawan buruh terjadi masalah di tempat kerja, namun hanya mementingkan keuntungan belaka. Bahkan banyak terjadi perusahaan outsourcingnya berubah-ubah, namun buruh yang bekerja tetap buruh yang sama.

Inilah akibat dilaksanakannya sistem Labour Market Flexibility (LMF) atau Pasar Tenaga Kerja yang Lentur.

Amanat suci dalam UUD 1945 agar “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” serta amanat untuk memujudkan kesejahteraan umum menjadi hanya sekedar tulisan dalam kertas. Pada kenyataannya Negara membiarkan rakyatnya hidup sengsara, dan kaum buruhnya semakin mudah ter PHK agar tetap tersedia pasar tenaga kerja yang luwes.  Demi masuknya modal dan kepentingan modal, semua amanat para pendiri bangsa diabaikan.

Keadaan kaum buruh semakin diperparah dikarenakan politik upah murah dan tindakan anti serikat buruh yang merupakan warisan dari politik perburuhan Orde Baru tetap dipertahankan dan dibiarkan hidup oleh Negara.

Semua keadaan di atas menunjukkan ujung muaranya yakni neoliberalisasi ekonomi dengan ujung tombak pasar bebas dan didukung oleh kebijakan politik pemerintah yang menjadi anteknya, serta diamini oleh semua yang mengaku wakil rakyat di DPR dan partai-partai politik.  Nyata benar, bahwa kaum buruh dan rakyat Indonesia secara mayoritas, sedang mengalami "penjajahan gaya baru" yaitu neoliberalisme.

Inilah wajah negeri kita yang sedang mengalami "penjajahan gaya baru", yang dilakukan oleh modal internasional dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF , Bank Dunia, WTO) serta Negara-negara kapitalis maju (Amerika, Inggris dan lainnya), yang pelaksanaannya didukung oleh para bonekanya, pemerintahan yang pro modal, kaum elit politik dan kaum pemilik modal.

Kesejahteraan kita kaum buruh dan rakyat lainnya tidak mungkin kita gantungkan pada penguasa dan elit-elit politik. Karena sejatinya mereka (Pemerintah dan elit-elit politik, baik yang duduk di DPR maupun partai-partai politik) adalah hamba dari "penjajahan gaya baru".  Meskipun dengan politik dan pencitraannya, mereka seolah-olah akan berpihak pada rakyat dengan memberikan sogokan-sogokan kecil seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bentuk-bentuk sogokan lain, atau seolah olah mereka yang di DPR atau pada saat kampanye menjanjikan untuk melawan neoliberisme. Namun semua itu palsu belaka, agar kemarahan rakyat dapat diredam atau agar rakyat memilih dan mengantarkan mereka pada kursi kekuasaan. Namun sogokan-sogokan tadi tidaklah ada artinya dibandingkan dengan mahalnya pendidikan, kesehatan, perumahan, bahkan tidak dapat membayar atas ancaman ketidakpastiabn kerja bagi rakyat Indonesia. Dan juga terbukti bahwa pada prakteknya para elit politik di DPR dan partai-partai politik tidak pernah sungguh-sungguh berjuang untuk melawan neoliberalisme.

Oleh karena itu, hanya kita kaum buruh bersama dengan rakyat tertindas lainnya yang  benar-benar dapat memperjuangkan kesejahteraan kita kaum buruh dan rakyat semua. Kesejahteraan itu hanya mungkin dapat dicapai jika kita berhasil menyingkirkan dan menghancurkan satu musuh bersama, yaitu neoliberalisme atau "penjajahan gaya baru".

Oleh karena itu saat ini tidak ada jalan lain, tidak ada sikap lain kecuali Satu Tekad, Satu Sikap, Satu Tindakan untuk berjuang bersama-sama menghapus Sistem Kerja Kontrak dan outsourcing.   Saatnya kita galang persatuan yang nyata untuk mulai bergerak bersama-sama memaksa kepada penguasa dan kaum majikan agar tidak lagi memberlakukan lagi sistem buruh kontrak dan outsourcing.  Penghapusan Sistem kerja kontrak dengan tidak menukarkannya dengan penghapusan pesangon atau syarat-syarat lain sebagaimana ditawarkan oleh pemerintah dan pemilik modal. (Simon & Agustinus)

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.093 seconds.