Pemkab Cilacap Tak Siap Laksanakan UU KIP

Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak mampu menyelenggarakan pelayanan informasi publik meskipun sejak 30 April 2010 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dari 20 dokumen yang diminta, hanya 2 dokumen yang mampu terlayani.

Demikian kesimpulan penelitian Lokal Budget Index (LBI) dan Lokal Budget Analysis (LBA) yang dilakukan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpedam NU) bekerja sama dengan Sekretariat Nasional Fitra Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada September-Desember 2010.

Menurut Akhmad Fadli, peneliti Lakpesdam NU, penelitian itu bertujuan untuk mengkaji ketersediaan anggaran bagi warga miskin di berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja yang diajukan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengelola Kekayaan Daerah (DPKD), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum.

"Penelitian kami terhambat karena sebagai besar berkas publik yang tidak bisa diakses. Padahal berkas itu termasuk informasi publik yang dapat oleh warga, misalnya berkas APBD" jelas Akhmad Fadli.

Tim peneliti Lakpesdam NU telah mengajukan 20 berkas, namun setelah ditunggu selama 17 hari hanya dua berkas yang diberikan, yaitu DPA Kesehatan dan Renja Pendidikan. Ketika ditanyakan, mereka beralasan belum ada surat disposisi dari Sekretariat Daerah Cilacap. Hal itu juga ditegaskan oleh perwakilan Pemkab Cilacap pada Diksusi Kelompok Terarah LBI dan LBA di Gedung Sumekar, Kompleks Pemerintah Kabupaten Cilacap (8/12/2010).

"Salah satu bagian dari riset tersebut adalah uji akses dokumen yang didasarkan pada UU KIP. Lewat perwakilan mereka yang hadir dalam diskusi, Pemkab Cilacap mengaku belum siap melaksanakan UU KIP," tambah Fadli.