Warga Tuntut Ganti Rugi Rp. 1 M

Tapanuli Sibolga 29/10-Seputar Pemblokiran Jalan Menuju Kawasan PLTU Seandainya Pemkab Tapteng tidak mampu membayarkan ganti rugi, sambung Edianto, pemkab harus menyatakan bahwa tanah itu adalah milik rakyat dan tidak boleh diganggu tanpa dibayarkan ganti ruginya.

"Tidak ada alasan bagi Pemkab Tapteng untuk tidak memberikan biaya ganti rugi tanah, karena masalah ganti rugi tanah itu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 tahun 2006, tertanggal 5 Juni 2006 Tentang Pengadaan Tanah.

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah dengan terlebih dahulu musyawarah atau mufakat, guna menciptakan kerja sama yang baik (untuk tidak merugikan masyarakat)," tegasnya.

Kalaupun Pemkab Tapteng memiliki niat untuk membayarkan ganti rugi tanah, sambungnya, pemkab harus bersedia membayarkan sebesar Rp1 miliar kepada sekitar 160 kepala keluarga yang memiliki tanah di kawasan menuju PLTU Labua nAngin tersebut.

"Artinya permintaan yang kami sampaikan cukup realistis dan cukup layak. Karena nominal yang kami sampaikan itu sudah mencakup biaya material dan inmaterial," ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, warga pemilik tanah di kawasan jalan menuju PLTU Labuan Angin akan tetap bertahan di lokasi untuk memblokir jalan, sampai Pemkab Tapteng benar-benar mebayarakn ganti rugi tanah rakyat. "Yang pasti kita bersama masyarakat siap berkorban kalau Pemkab Tapteng tetap memaksakan kehendak dengan tidak memberikan biaya ganti rugi tanah. Untuk itu, tawaran yang kami berikan di atas, kami kira sudah bisa menyelesaikan persoalan tanah rakyat," tegasnya.

Sebenarnya masyarakat juga tidak ingin pembangunan di Tapteng terganggu, selama kebijakan-kebijakan pembangunan itu berpihak kepada masyarakat," ujar Koordinator Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR), Edianto Simatupang. [Des >LNWGT]