Banyak Honorer Resah Karena Tidak Masuk Database
Hotline Tapanuli FM - Hotline Tapanuli FM
Balige - Tobasa. Pegawai honor di Pemkab Tobasa sudah pernah didata tahun 2005, lalu datanya dikirim ke Pusat. Namun tahun 2010 ini, banyak data pegawai honor tidak ikut dikirim ke BKN Pusat.
"Ada apa ini sebenarnya," ucap seorang wanita berkulit sawo matang seraya menitikkan air mata.
Diakuinya, data yang dikirim BKD banyak yang salah. Sebab, ada data honorer tahun 2006, 2007 bahkan honorer tahun 2008 ikut dikirim ke Jakarta.
Pegawai honor sejak tahun 2005 ini mengaku sudah memenuhi persyaratan sesuai surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) dan Reformasi Birokrasi RI No 5 tahun 2010
"Bukan Cuma itu saja, ada beberapa teman honorer belum memenuhi persyaratan, malah datanya telah dikirim. Karena itulah, istri saya saat ini bingung dan stress mengapa hal itu bisa terjadi," ungkap seorang pria yang enggan menyebutkan namanya.
Banyak honorer lain di Balige resah bahkan ada yang menangis begitu mengetahui nama mereka tidak masuk database. Hal itu diketahui dari data base yang dikirim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tobasa ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk di data menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menanggapi hal itu, plh Kepala BKD Tobasa, Budianto Tambunan mengungkapkan, Untuk menghindari kecemburuan ini, kita akan memperbaiki segala kesalahan agar tidak ada yang dirugikan. Dan data base sebelumnya akan kita gagalkan. Jadi tidak perlu cemas," jelas Budianto singkat.
Sebelumnya, salah seorang aktivis hukum, Pamahar Pardosi mengimbau BKD bekerja sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.Jika BKD tidak mematuhi peraturan tersebut, hendaknya Bupati Tobasa, Kasmin P Simanjuntak meninjau kembali data-data yang dikirim ke BKN.
Data itu harus digagalkan, serta bagi siapa yang telah sengaja melanggar hukum, Bupati diminta bersikap tegas dan melaporkannya ke pihak berwajib. Itu harus kita lakukan sehingga ada titik jera bagi mereka yang berkeinginan merugikan orang lain," tegas Pamahar Pardosi.[tb>lnwgt]
"Ada apa ini sebenarnya," ucap seorang wanita berkulit sawo matang seraya menitikkan air mata.
Diakuinya, data yang dikirim BKD banyak yang salah. Sebab, ada data honorer tahun 2006, 2007 bahkan honorer tahun 2008 ikut dikirim ke Jakarta.
Pegawai honor sejak tahun 2005 ini mengaku sudah memenuhi persyaratan sesuai surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) dan Reformasi Birokrasi RI No 5 tahun 2010
"Bukan Cuma itu saja, ada beberapa teman honorer belum memenuhi persyaratan, malah datanya telah dikirim. Karena itulah, istri saya saat ini bingung dan stress mengapa hal itu bisa terjadi," ungkap seorang pria yang enggan menyebutkan namanya.
Banyak honorer lain di Balige resah bahkan ada yang menangis begitu mengetahui nama mereka tidak masuk database. Hal itu diketahui dari data base yang dikirim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tobasa ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk di data menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menanggapi hal itu, plh Kepala BKD Tobasa, Budianto Tambunan mengungkapkan, Untuk menghindari kecemburuan ini, kita akan memperbaiki segala kesalahan agar tidak ada yang dirugikan. Dan data base sebelumnya akan kita gagalkan. Jadi tidak perlu cemas," jelas Budianto singkat.
Sebelumnya, salah seorang aktivis hukum, Pamahar Pardosi mengimbau BKD bekerja sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.Jika BKD tidak mematuhi peraturan tersebut, hendaknya Bupati Tobasa, Kasmin P Simanjuntak meninjau kembali data-data yang dikirim ke BKN.
Data itu harus digagalkan, serta bagi siapa yang telah sengaja melanggar hukum, Bupati diminta bersikap tegas dan melaporkannya ke pihak berwajib. Itu harus kita lakukan sehingga ada titik jera bagi mereka yang berkeinginan merugikan orang lain," tegas Pamahar Pardosi.[tb>lnwgt]
- Hotline Tapanuli FM
- Berita
- dibaca 1201x
- [0] komentar




Medan (Suara Komunitas.Net)-Anggota DPD RI, DR.H.Rahmat Shah berharap pelaksanaan E-KTP, sebagai salah satu pelaksanaan Undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, khususnya ketelitian
Medan (Suara Komunitas.Net)- Anggota DPD RI DR. H. Rahmat Shah menilai pelaksanaan Elektronik-KTP (E-KTP) yang ada hendaknya disempurnakan, baik dari jumlah peralatan maupun kesiapan sumber daya manusia
JAKARTA, Suarakomunitas – Barisan Pemuda Adat Lombok – Sumbawa ( Baralosa) merupakan salah satu tamu special dalam konser Glenn Fredly di Senayan Fx Mall Jakarta pusat pada 



