Pendataan GTT/PTT Masih Ada Kecurangan

Yogyakarta - Akhir-akhir ini, sekolah negeri di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sedang disibukkan dengan pemberkasan atau pendataan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Seolah-olah konsentrasi para GTT/PTT terpecahkan oleh urusan pemberkasan ini, sehingga tidak jarang diantara mereka mangkir dari tugas utama hanya untuk mengumpulkan berkas-berkas yang akan dikumpulkan. Sesuai Edaran Menteri, bahwa pendataan ulang ini digunakan untuk mengetahui kondisi riil di tingkat sekolah tentang jumlah guru dan pegawai.

Isu yang beredar di kalangan sekolah dan para guru menyampaikan bahwa pendataan itu digunakan untuk pengangkatan CPNS bagi GTT/PTT yang bekerja di sekolahan negeri sejak tahun 2004.  Tentu hal ini akan menjadi gejolak internal bagi para GTT/PTT yang diangkat bekerja di sekolah setelah tahun 2004. Padahal jam kerja dan tugas mereka sama, bahkan "mungkin" lebih banyak jam kerjanya. Kecemburuan sosial ini wajar muncul sebab semua GTT/PTT mempunyai impian yang sama yakni diangkat menjadi pegawai tetap (PNS).

Disela-sela permasalahan yang muncul tentang pemberkasan atau pendataan tersebut, ternyata masih didapati berbagai pelanggaran di tingkat intern sekolah. Salah satu pelanggaran yaitu terdapat beberapa guru tidak tetap memalsukan SK pengangkatan pertama, yang semula setelah 2004, namun dibuat menjadi 2004. SK pengangkatan pertama bagi para GTT/PTT ini adalah penentu awal lolos dan tidaknya bagi mereka dalam pendataan ini. Kecurangan ini terjadi akibat ambisioleh oknum GTT/PTT untuk dapat menjadi PNS dengan mengesampingkan data dan fakta yang nyata. Selain itu pelanggaran terjadi akibat ketidaktegasan kelapa sekolah di tingkat satuan pendidikan dalam menangani GTT